RADARBEKASI.ID, BEKASI – Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bekasi, Asep Surya Atmaja, menyiapkan posisi untuk aktivis mahasiswa dalam tim khusus bentukan pemerintah daerah. Rencana itu mengemuka dalam pertemuan antara Asep dan sejumlah aktivis mahasiswa di sebuah hotel di Cikarang Utara, Rabu (6/5). Pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut dari audiensi pascaaksi demonstrasi mahasiswa yang sebelumnya mengkritik kebijakan Pemerintah Kabupaten Bekasi.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, pertemuan itu membahas pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta Forum Corporate Social Responsibility (CSR). Aktivis mahasiswa disebut bakal dilibatkan dalam Satgas dan Forum tersebut.
Asep mengonfirmasi telah bertemu dengan perwakilan organisasi mahasiswa yang tergabung dalam Cipayung Plus di Kabupaten Bekasi. Di antaranya Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), dan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI).
Ia mengakui bahwa mahasiswa akan dilibatkan dalam tim khusus bentukan pemerintah. Namun, kata dia, keterlibatan itu tidak hanya diperuntukkan khusus bagi kelompok mahasiswa.
“Tidak hanya mahasiswa, nanti akan dilibatkan bersama akademisi, ormas, LSM, media, dan tokoh masyarakat,” tegas Asep, Kamis (7/5).
Pertemuan lanjutan dijadwalkan berlangsung pada Senin (11/5). Dalam pertemuan nanti, mahasiswa diminta menyiapkan ide dan kajian sebagai bahan pertimbangan pemerintah daerah.
“Akademisi punya kajian, mahasiswa punya gagasan, ormas, dan tokoh masyarakat juga akan dilibatkan,” ujarnya.
Menurut Asep, pelibatan berbagai unsur itu dilakukan untuk mendukung program pemerintah daerah. Selain itu, mendorong partisipasi publik dalam pembangunan Kabupaten Bekasi.
“Hari ini Plt Bupati bukan superman, tapi super team,” tegasnya.
Sementara itu, Pengamat Kebijakan Publik Universitas Muhammadiyah Bekasi Karawang (UMBK), Hamluddin, menilai gerakan mahasiswa saat ini tengah menghadapi krisis independensi.
“Gerakan mahasiswa saat ini memang menuai banyak kritik karena cenderung pragmatis,” kata Hamluddin.
Dikatakan Hamludin, kondisi tersebut harus menjadi bahan evaluasi bagi kelompok mahasiswa agar tetap menjaga kemandirian gerakan dan tidak kehilangan posisi kritis terhadap kekuasaan.
Ia menilai keterlibatan mahasiswa dalam program bentukan pemerintah memang dapat dimaknai sebagai ruang partisipasi. Namun, di sisi lain, hal itu juga berpotensi menjadi strategi kelompok kepentingan untuk mereduksi independensi gerakan mahasiswa.
“Keterlibatan dalam program pemerintah bisa menjadi salah satu upaya kelompok kepentingan untuk mereduksi independensi,” ujarnya.
Hamluddin mengatakan mahasiswa tetap harus menjaga jarak kritis dengan pemerintah agar tidak berubah hanya menjadi alat legitimasi kekuasaan. Menurutnya, fungsi utama mahasiswa tetap sebagai kontrol sosial terhadap kebijakan publik.
“Kalau mahasiswa terlalu dekat dengan kekuasaan, ada risiko fungsi kontrolnya melemah,” jelasnya.
Sementara itu, Ketua PC PMII Kabupaten Bekasi, Muhammad Faisal Haq, menyebut pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut dari aspirasi yang disampaikan saat aksi demonstrasi.
“Perlu digaris bawahi, kami hanya menindaklanjuti progres dari sejumlah tuntutan yang telah disampaikan. Dan kesempatan (pertemuan,red) tanggal (6/5) untuk peningkatan PAD, mahasiswa diminta untuk memberikan sumbangsih kajian terkait perumusan Satgas PAD dan Forum CSR,” katanya.
Terkait rencana keterlibatan dalam Satgas PAD dan Forum CSR, Faisal menegaskan pihaknya belum mengambil sikap.
“Kami belum bahas sampai ke Satgas dan Forum CSR. Jadi saya menjawab belum bersikap karena kami hanya diminta untuk memberikan rumusan kajian,” ucapnya. (and)
