Nasional

Anggaran Atasi Covid-19 Tidak Boleh Lebih Kecil dari Stimulus Ekonomi

JAKARTA, RADARBEKASI.ID-Pemerintah telah menyiapkan anggaran besar untuk mengatasi pandemi Covid-19. Dana untuk menanggulangi wabah virus Korona tidak boleh lebih kecil dari program stimulus ekonomi.

Pernyataan itu disampaikan Ketua Umum Dewan Nasional Pergerakan Indonesia Maju (DN-PIM) Din Syamsuddin. Menurut dia, pemerintah wajib memberikan perlindungan yang nyata kepada semua kalangan rakyat. “Anggaran negara harus lebih diprioritaskan untuk mengatasi wabah Korona, bukan untuk lainnya,” terang dia.

Din mengatakan, anggaran penanganan pandemi Covid-19 tidak boleh dicampuradukkan dan harus dipisahkan dari anggaran yang digunakan untuk mengatasi masalah perekonomian yang memang sudah menjadi program pemerintah selama ini.

Selain itu, kata dia, anggaran untuk penanggulangan wabah tidak boleh lebih kecil dari anggaran yang diberikan untuk stimulus ekonomi. “Yang lebih menguntungkan kelompok pengusaha,” jelas dia.

Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah itu mengatakan, dalam melawan wabah Korona dan mengatasi dampaknya, pemerintah dan elemen masyarakat hendaknya bekerja secara bersungguh-sungguh melindungi segenap warga negara. Selain itu melipatgandakan kerja serta kinerja yang sudah ada, dengan tetap menjaga persatuan, kesatuan, dan kebersamaan seluruh lapisan masyarakat.

Pemerintah harus fokus dalam penanggulangan wabah Korona dan akibatnya. “Dan, menghindari segala bentuk kepentingan dan perhatian yang tidak relevan dengan penanggulangan Covid-19,” papar dia.

Sesuai tuntutan konstitusi, Din mengatakan pemerintah harus mengerahkan segala daya dan upaya untuk menjamin keamanan rakyat, baik melalui pelayanan kesehatan yang cepat dan prima, penyediaan kebutuhan pokok terutama bahan makanan, penyediaan informasi yg terbuka dan transparan, maupun pelayanan pendidikan melalui fasilitas akses internet. “Bukan dengan memberi materi kursus bernilai triliunan rupiah bagi kelompok prakerja,” tegas dia.

Selain itu, tokoh asal Sumbawa, NTB itu juga meminta pemerintah memberikan perhatian secara serius kepada tenaga kesehatan, baik dokter maupun perawat, agar mereka bisa menjalankan tugas dengan baik dan aman.

Menurutnya, pemerintah pusat, daerah, DPR RI, DPD RI, dan DPRD perlu memelihara hubungan dan komunikasi yang harmonis dan sinergis, sehingga tidak menimbulkan kebingungan di kalangan masyarakat akibat peraturan atau kebijakan yang sering berubah dan tumpang tindih. Pemerintah perlu menata kembali koordinasi dan sinergi yang kuat di antara kementerian dan lembaga negara lainnya agar tercipta kebijakan yang padu dan seirama, baik di tingkat nasional maupun daerah.

Selanjutnya, pemerintah harus berusaha maksimal, sistematis, dan meyakinkan dalam membangun rasa kepercayaan diri dan optimisme masyarakat. “Serta menghilangkan suasana batin mereka yang panik, takut, waswas atau khawatir terhadap hari esok,” ungkapnya.

Tidak hanya itu, pemerintah juga perlu menata ulang sistem perekonomian nasional yang menjamin pemulihan kehidupan ekonomi nasional secara berkelanjutan dan mandiri sebagai bagian upaya strategis. Caranya melalui perlindungan dan pengembangan ekonomi mandiri, terutama mengakselerasi pembangunan ekonomi kerakyatan sesuai amanat konstitusi. “Dan, mengurangi semaksimal mungkin ketergantungan pada impor,” pungkasnya. (jpc)

Related Articles

Back to top button