Politik

DPRD Minta Pemkab Segera Disitribusi Bansos

PERSIAPKAN BANSOS : Petugas tengah mengangkut salah satu elemen dalam bantuan sosial (bansos) di Markas Kodim 0509 Kabupaten Bekasi, Cikarang Pusat, Senin (20/4). IST/RADAR BEKASI

RADARBEKASI.ID, BEKASI – DPRD Kabupaten Bekasi meminta Pemkab Bekasi mempercepat pendistribusian bantuan yang akan diberikan kepada masyakarat selama penerapan Pembatasan Sosial Berskala Sosial (PSBB). Pasalnya, masyarakat sudah sangat membutuhkan bantuan tersebut.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Mohamad Nuh mengatakan, dari tiga sumber anggaran yang akan dikeluarkan oleh Pemerintah pusat, provinsi, sampai ke daerah, anggaran dari Pemda dirasa lebih leluasa sebesar Rp240 milyar.

Menurutnya, walaupun langkah awalnya anggaran itu untuk pengadaan Alat Pelindung Diri (APD), tapi selanjutnya untuk sembako sebagai konsekuensi dari penerapan PSBB.

“Saya secara pribadi sudah ngomong ke bupati, bahwa seluruh bantuan ini dipercepat saja, mengingat sudah mau menjelang ramadan. Saya pikir Pemda ini cukup leluasa dengan anggaran yang akan dikeluarkan,” ujarnya saat dihubungi Radar Bekasi, Senin (20/4).

Menurutnya, dalam Kejadian Luar Biasa (KLB) hendaknya bupati menerapkan bantuan ini sesuai dengan mekanisme kejadian luar biasa, tidak sebagaimana kejadian normal. Artinya bantuan tersebut jangan ditahan-tahan.

“Harus percepatan gerakan, hayo dong mulai, masyarakat sudah teriak. Kalau masyarakat sudah frustasi kita ngeri, khawatir ada penjarahan, pembakaran, dan sebagainya, sebagaimana yang pernah terjadi dulu” tuturnya.

Dari informasi yang diterima dirinya, bantuan tersebut hanya empat sampai sepuluh Kelapa Keluarga (KK) setiap RT. Nuh menyatakan, hal ini akan menimbulkan kecemburuan dari warga yang tidak mendapatkan bantuan karena semua orang terdampak.

“Ini bisa menimbulkan kecemburuan. Saya pikir ini problemanya semua orang sebagaian besar dalam keadaan tidak mampu. Strategi ini harus jelas, jangan sampai masyarakat gelisah,” ucapnya.

Nuh yang juga Ketua DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mengaku, sampai saat ini DPRD belum mengetahui kapan pendistribusian bantuan tersebut dilakukan. Termasuk mengenai seluruh warga akan mendapatkan bantuan apa tidak, dirinya belum tahu pasti.

“Setahu saya kalau dari provinsi itu berupa sembako dan uang. Jadi nanti masyarakat dapat uang Rp 150 ribu dan sembako. Untuk pendistribusian kita belum dapat informasi. Termasuk semua dapat apa tidak ini masih simpang siur,” jelasnya.

“Saya sudah bilang ke bupati sebelum ramadan bantuan harus bisa dicairkan, apa pun bentuknya, masyarakat indomie juga mau sekarang mah, yang jelas ada,” sambungnya.

Sebelumnya, Bupati Bekasi Eka Supria Atmaja sempat menjelaskan, ada tujuh pintu bantuan yang akan diterima selama berlangsungnya sistem PSBB ini. Yakni Program Keluarga harapan (PKH), Kartu sembako pangan nontunai, Kartu prakerja untuk pengangguran dan PHK, Bansos Presiden, Dana Desa, Dana Sosial Provinsi, dan Dana Sosial Kabupaten/Kota sekitar yang memberlakukan PSBB.

Dirinya akan memastikan bantuan yang diterima oleh warga tidak akan terjadi duplikasi. Ia mengaku akan mengerahkan aparatur baik kecamatan hingga pengurus RT RW untuk mendata seluruh warga baik yang ber-KTP Kabupaten Bekasi maupun yang belum ber-KTP tetapi berdomisili di Kabupaten Bekasi.

“Pendataan dan sosialisasi sudah mulai dilakukan, supaya bisa diselesaikan secepatnya. Hal ini agar saat PSBB dimulai, masyarakat bisa langsung mendapatkan bantuan tersebut,” jelasnya.

Tidak hanya itu, Pemkab Bekasi juga sudah melakukan koordinasi dengan desa-desa untuk membuat Lumbung Pangan.

Eka mengungkapkan, Lumbung Pangan ini merupakan cadangan pangan untuk daerah pedesan yang nantinya akan ditempatkan di tempat ibadah seperti Musholla ataupun Masjid disekitar.

“Adanya lumbung pangan ini untuk mengantisipasi gejolak sosial masyarakat yang belum terdata. Bantuan lumbung pangan ini juga bisa diperoleh dari masyarakat ataupun para pelaku usaha disekitar desa maupun kecamatan.” ucapnya. (pra)

Related Articles

Back to top button