RADARBEKASI.ID, BEKASI – Ketua DPD Nasdem Kabupaten Bekasi, Rohim Mintareja, minta Bupati Bekasi, Eka Supria Atmaja, selaku Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Bekasi, untuk mengundang partai pengusung (koalisi) dalam Pemilihan Wakil Bupati (Pilwabup) Bekasi.
Ketiga partai koalisi tersebut, yakni Nasdem, PAN, dan Hanura, duduk bersama untuk menyepakati dua nama menjadi Wakil Bupati (Wabup).
Menurut Rohim, setelah adanya kesepakatan dalam rapat fasilitasi pengisian jabatan Wabup Bekasi, sisa masa jabatan 2017-2022, yang berlangsung di Kemendagri, Rabu (22/7) lalu, proses Pilwabup diminta untuk diulang, karena ada beberapa point yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.
“Seharusnya, DPD Golkar, selaku pimpinan koalisi segera merapatkan barisan. Artinya, bikin kesepakatan, siapa yang mau diusung oleh ke empat partai koalisi ini untuk mendampingi bupati,” ujarnya kepada Radar Bekasi, Kamis (6/8).
Kata Rohim, tidak adanya undangan dari pimpinan partai koalisi untuk membahas kelanjutan proses Pilwabup, menjadi pertanyaan besar. Padahal, jika sudah duduk bersama, tidak membutuhkan waktu lama untuk menyepakati dua nama sebagai Wabup Bekasi. Dengan catatan, dua nama tersebut harus layak dan mempunyai kapasitas.
“Menurut saya, dalam waktu sehari hingga dua hari juga selesai, kalau memang sudah duduk bersama. Ini ada apa dengan pimpinan partai koalisi? sehingga tidak mau membahas-nya?,” tanya Rohim.
Lanjut mantan Wakil Bupati Bekasi periode 2012-2017 ini, mengenai rekomendasi Wabup Bekasi yang dikeluarkan oleh DPP Nasdem, bisa saja mengalami perubahaan. Sebab, dari DPP Nasdem sudah sepakat untuk mengikuti rekomendasi mayoritas.
“Pokoknya Nasdem itu dari DPP sudah sepakat mengikuti rekomendasi mayoritas dari partai koalisi. Kalau memang Golkar, PAN, dan Hanura, sudah ada kesepakatan, Nasdem akan ikut, enggak harus saya,” jelasnya.
Sementara itu, Sekretaris DPD PAN Kabupaten Bekasi, Roy Kamarulah menyampaikan, sampai saat ini, setelah adanya kesepatan proses Pilwabup diulang, belum ada yang menghubungi. Baik itu pimpinan partai koalisi (Golkar,Red) maupun Panitia Pemilihan (Panlih). Sehingga tidak jelas kesepakatan dari partai koalisi untuk langkah berikutnya.
“Jadi, belum ada omongan untuk langkah berikutnya. Kalau kami di PAN, sifatnya menunggu, karena sebelum menentukan langkah, harus satu pemahaman terlebih dahulu. Jangan sampai terulang kembali,” harapnya.
Roy menambahkan, kalau memang merasa ada yang belum cukup dan pas dalam proses Pilwabup ini, sebagai pimpinan partai koalisi, Golkar punya kewajiban untuk mengumpulkan ke tiga partai koalisi lainnya. Sehingga ia menyesalkan, sampai saat ini tidak ada upaya untuk melakukan itu. Dan Roy menilai, memang ada keinginan bupati untuk tetap menjomblo.
“Kalau saya melihatnya, bupati ingin jalan sendiri (jomblo). Kalau memang niatnya ada yang mendampingi, seharusnya, dalam waktu 14 hari ini dimanfatkan dengan baik,” saran Roy.
Menyikapi hal itu, Bupati Bekasi, Eka Supria Atmaja, mengakui, dalam persoalan ini, ke empat partai koalisi harus duduk bersama, untuk menyepakati dua nama Cawabup Bekasi, selanjutnya diserahkan atau diusulkan ke DPRD.
“Baiknya seperti itu, duduk bersama. Dari hasil rekomendasi itu, harus disepakati dua nama, untuk diserahkan ke DPRD. Dari awal aturan-nya memang seperti itu,” beber Eka usai menghadiri rapat paripurna di Gedung DPRD, belum lama ini.
Hanya saja, ia beralasan, belum bisa memastikan kapan pertemuan tersebut dilakukan. Bahkan Eka juga tidak merespon pertanyaan mau ada wakil bupati atau tidak.
“Saya akan lakukan pertemuan terlebih dahulu,” janji Eka sambil berjalan menuju mobilnya. (pra)
