BEKASI, RADARBEKASI.ID-Sikap Presiden Joko Widodo yang enggan menunda Pilkada Serentak 2020 padahal kondisi negara saat ini tengah dalam ancaman pandemi Covid-19 yang berpotensi merenggung nyawa rakyat besar-besaran, kembali menuai polemik.
Padahal, pengamat politik, pakar kesehatan, serta ormas-ormas besar seperti NU dan Muhammadiyah sudah mendesak pemerintah agar pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 ditunda hingga pandemi Covid-19 berakhir. Minimal sampai ditemukan vaksinnya.
Berbagai desakan penundaan tersebut, tetap tidak menggoyahkan sikap pemerintah melaksanan Pilkada Serentak. Pemerintah melalui juru bicara presiden Fazlur Rahman, hari ini kembali menegaskan akan tetap menyelenggarakan Pilkada Serentak 2020 sesuai jadwal.
Berbagai elemen masayarakat kembali mendesak agar penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020 ditunda. Setelah PBNU dan PP Muhammadiyah menyampaikan sikapnya kini giliran Ikatan Alumni Universitas Islam Negeri (Ikaluin) Syarif Hidayatullah Jakarta Cabang Bekasi Raya mendesak pemerintah untuk menunda pemilihan kepala daerah lima tahunan itu.
Ikatan Alumni UIN Jakarta ini meminta agar pemerintah lebih memprioritaskan kesehatan masyarakat ketimbang masalah politik. Keselamatan dan nyawa rakyat lebih berarti ketimbang pesta demokrasi yang mengabaikan keselamatan nyawa.
“Dalam suksesi Pilkada tidak akan bisa lepas dari kerumunan massa. Jangan sampai Pilkada menjadi klaster baru. Kan ini juga permintaan presiden agar tidak ada klaster baru. Karenanya sebaiknya ditunda saja pilkada serentak, sampai diketemukan obat atau vaksinnya,” ungkap Sekretaris Ikaluin Jakarta Cabang Bekasi Raya, Hamdi. (zar)
