Berita Bekasi Nomor Satu

GP Ansor Ajak Bupati Diskusi Publik

DISKUSI SANTAI: Bupati Bekasi, Eka Supria Atmaja (kiri), saat melakukan diskusi santai dengan Pemuda Ansor beserta Ulama di rumah dinas Bupati Bekasi Bekasi, Senin (5/10). IST/RADAR BEKASI
DISKUSI SANTAI: Bupati Bekasi, Eka Supria Atmaja (kiri), saat melakukan diskusi santai dengan Pemuda Ansor beserta Ulama di rumah dinas Bupati Bekasi Bekasi, Senin (5/10). IST/RADAR BEKASI

RADARBEKASI.ID, BEKASI – Gerakan Pemuda (GP) Ansor PC Kabupaten Bekasi, mengajak Bupati Bekasi, Eka Supria Atmaja, untuk mengadakan diskusi publik secara virtual melalui zoom metting.

Diksusi tersebut rencananya akan mengangkat tema “Melek Digital Zoom Metting (Megi Z)”.

Ketua PC Ansor Kabupaten, Ahmad Tetuko Taqiyuddin mengungkapkan, diskusi dengan tema Megi Z yang diinisiator oleh Pemuda Ansor bertujuan untuk komunikasi langsung antara kepala daerah dengan rakyatnya.

“Jadi, kami merencanakan diskusi publik ini melalui zoom metting,” ujar pria yang akrab disapa Atet ini usai melakukan audiensi di rumah dinas Bupati Bekasi Bekasi, Eka Supria Atmaja, Senin (5/10).

Sebelumnya diinformasikan, sejumlah organisasi, yakni GP Ansor, Banser, dan PMII Kabupaten Bekasi, melakukan aksi “SANTRI BERAKSI BENAHI BEKASI” di halaman Komplek Plaza Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi, Jumat (25/9) lalu.

Dalam audiensi tersebut, Pemuda Ansor yang juga didampingi sejumlah ulama, menyampaikan beberapa masukan dan hal-hal yang perlu direalisasikan oleh Pemkab Bekasi.

Diantaranya, kirab kebangsaan dan kebinekaan bersamaan, serta perhatian khusus terhadap santri dan pondok pesantren.

“Materi aksi yang kami sampaikan sebanyak satu bundel, bupati juga sepakat untuk mengadakan Kirab Kebangsaan, Diskusi Publik Megi Z, dan siap memberi perhatian khusus kepada pondok pesantren serta guru ngaji atau warga berprestasi di bidang keagamaan, dimana Ansor sebagai fasilitator,” ucap Atet.

Kemudian, lanjut Atet, selama kepemimpinan Eka, ia memberikan catatan. Diantaranya tidak optimalnya pelayanan publik, kebijakan yang tidak pro rakyat, keamanan masyarakat yang tidak terjamin, rendahnya penyerapan APBD setiap tahun.

Kemudian, Silpa terlalu besar, peningkatan angka pengangguran dan minimnya kesempatan kerja, pelayanan kesehatan yang tidak optimal, serta serta carut marutnya tata kelola pemerintahan.

“Beberapa catatan juga kami sampaikan secara mendetail. Sehingga, yang dibahas ada capaian jangka pendek dan jangka panjang. Dan melalui diskusi publik ini, diharapkan kinerja pemerintah bisa lebih optimal,” harapnya. (and/pms)


Solverwp- WordPress Theme and Plugin