Berita Bekasi Nomor Satu

Bekasi Mulai Vaksin November

Illustrasi

RADARBEKASI.ID, BEKASI – Kabar gembira untuk masyarakat Bekasi. Pasalnya, pemberian vaksin Covid-19 rencananya dilakukan mulai bulan depan. Tahap pertama, vaksin diberikan kepada sekitar 1,2 juta orang atau 20 persen dari jumlah penduduk Bekasi.

Kota Bekasi mendapatkan jatah sekitar 480 ribu orang untuk tahap pertama, sementara Kabupaten Bekasi sekitar 720 ribu orang. ”20 persen dari 2,4 juta (penduduk Kota Bekasi). Diberikan kepada warga yang siap,” kata Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi, Selasa (13/10).

Pada tahap pertama ini, pemberian vaksin ditujukan kepada tenaga medis, dan pelayan publik lainnya sepereti PNS, (lihat grafis). ”Ya, karena mereka yang sering kontak langsung dengan orang banyak,” terangnya.

Sementara itu, sebanyak 45 tenaga kesehatan di Kabupaten Bekasi diberikan pelatihan teknis pengelolahan dan tatalaksana vaksinasi oleh pemerintah pusat di wilayah Desa Ciloto, Kecamatan Cipanas, Cianjur, selama empat hari.

Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten Bekasi, Alamsyah, mengatakan, pemerintah pusat sudah memberikan himbauan mengenai vaksin untuk penanganan Covid-19. Dalam himbauan itu dirinya menuturkan, vaksin tersebut akan diberikan pada November mendatang. “Iya sudah ada himbauan, rencana November,” ujarnya melalui sambungan seluler, Selasa (13/10).

Selain itu, Alamsyah mengaku, untuk teknis dalam menentukan orang yang akan diberikan vaksin tersebut belum bisa dipastikan. “Belum ada ketentuannya, kita masih menunggu arahan dari pemerintah pusat,” jelasnya.

Sementara itu, Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Bekasi, Fatmah Hanum, menilai, kehadiran vaksin ini sebuah jalan keluar pada situasi pandemi seperti sekarang. Tentunya, semua elemen masyarakat harus mendukung dan memberikan apresiasi atas keberhasilan pemerintah mendapatkan vaksin.

“Ini perlu kita dukung dan perlu diberikan apresiasi kepada pemerintah yang telah menemukan vaksin,” ucapnya.

Kendati demikian, dirinya menegaskan, informasi mengenai vaksin harus dicermati secara detail. Kemudian, petugas kesehatan yang dipercaya untuk memberikan vaksin ini harus mempertimbangkan kepentingan masyarakat. “Kita harus selektif, sehingga bisa menimbulkan rasa tanggung jawab. Jadi tidak hanya sekedar melaksanakan tugas,” ucapnya.

Perempuan yang juga sebagai Ketua Bidang Perempuan dan Keluarga DPD PKS Kabupaten Bekasi ini menyarankan, agar pihak eksekutif selalu berkoordinasi dengan anggota DPRD. Walaupun memang, kebijakan Covid-19 ini tidak perlu berkonsultasi dengan DPRD. “Tetap harus melakukan koordinasi, agar kita juga bisa memiliki informasi yang jelas untuk masyarakat,” jelasnya.

Sebelumnya, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto menegaskan Pemerintah memastikan vaksin Covid-19 akan tersedia di Indonesia pada November 2020. Kepastian ini diperoleh setelah dirinya bersama delegasi Indonesia yang terdiri atas Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Pandjaitan, Duta Besar RI Djauhari Oratmangun dan Direktur Utama Bio Farma Honesti Basyir bertemu dengan pimpinan perusahaan produsen vaksin Covid-19 yakni Cansino, G42/Sinopharm, dan Sinovac di China.

“Jumlah vaksin yang akan diberikan beragam seiring dengan kapasitas produksi sejumlah produsen yang bekerja sama dengan Indonesia. Pada tahap awal, kami akan memberikan prioritas vaksin kepada mereka yang di garda terdepan, yaitu medis dan paramedis, pelayanan publik, TNI/Polri, dan seluruh tenaga pendidik,” ungkap Menkes dalam keterangan tertulisnya.

Diterangkannya, para garda terdepan dan yang tidak mampu secara ekonomi vaksinnya akan dibayarkan oleh pemerintah. “Mereka yang di garda terdepan dan peserta Penerima Bantuan Iuran alias PBI dalam BPJS Kesehatan akan ditanggung biaya vaksinnya oleh pemerintah,” tegasnya.

Disebutkannya, pihaknya telah menyiapkan program vaksinasi Covid-19 dan mengambil langkah untuk memastikan kesiapan fasilitas kesehatan di Indonesia dan akan segera melakukan simulasi di beberapa puskesmas. “Sejak akhir September 2020 telah dilaksanakan pelatihan kepada tenaga kesehatan mengenai tata cara vaksinasi Covid-19,” katanya.

Untuk menjaga akuntabilitas pengadaan, maka vaksin yang dibayarkan pemerintah maupun yang mandiri tetap harus melalui Bio Farma, sebagai BUMN yang ditunjuk untuk pengadaan vaksin. Sebagai bagian dari transparansi dan akuntabilitas, dalam waktu dekat Bio Farma diminta memaparkan kepada publik mengenai biaya pembelian vaksin dari semua mitra kerja samanya.

Dikatakan Terawan, vaksin dari ketiga perusahaan asal China itu sudah masuk pada tahap akhir uji klinis tahap ketiga dan dalam proses mendapatkan Emergency Use Authorization (EUA) di sejumlah negara. Cansino melakukan uji klinis tahap ketiga di China, Arab Saudi, Rusia, dan Pakistan. G42/Sinopharm melakukan uji klinis tahap ketiga di China, Uni Emirat Arab (UEA), Peru, Moroko dan Argentina

Sementara itu Sinovac melakukan uji klinis tahap ketiga di China, Indonesia, Brazil, Turki, Banglades, dan Chile. Emergency Use Authorization dari Pemerintah China telah diperoleh ketiga perusahaan tersebut pada Juli 2020. Pemerintah UAE ikut memberikan Emergency Use Authorization kepada G42/Sinopharm.(sur/pra/jpg)

Solverwp- WordPress Theme and Plugin