RADARBEKASI.ID, BEKASI – Menjelang Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) dan pemilihan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Camat Cikarang Selatan, Muhamad Said, menegaskan pentingnya menjaga kondusivitas wilayah.
Ia mengatakan, kecamatan terus melakukan upaya pencegahan konflik, mulai dari imbauan rutin hingga turun langsung ke desa-desa.
“Kami tidak henti-hentinya mengimbau kepada seluruh aparat desa, baik kepala desa yang masih menjabat, yang akan maju kembali, maupun yang tidak maju, termasuk BPD, agar tetap menjaga kondusivitas,” ujarnya.
Upaya tersebut dilakukan melalui forum resmi seperti rapat minggon di tingkat kecamatan dan desa, serta roadshow ke berbagai desa untuk memantau kondisi di lapangan.
Said menekankan, setiap potensi konflik harus segera dikomunikasikan dan diselesaikan secara bijak. Perbedaan pilihan politik, kata dia, tidak boleh merusak hubungan sosial di masyarakat.
“Ini hanya momentum politik sesaat. Jangan sampai merusak hubungan kekeluargaan, kekerabatan, dan persaudaraan antar warga,” tegasnya.
Koordinasi lintas sektor juga diperkuat melalui Muspika yang melibatkan kepolisian dan TNI. Ketiganya intens berkomunikasi dan kerap turun langsung ke masyarakat saat muncul potensi konflik.
Sebagai langkah konkret, kecamatan berencana membentuk posko pengaduan terpadu bersama Polsek dan Danramil. Posko ini akan menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan atau potensi persoalan terkait Pilkades dan pemilihan BPD.
“Kami membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk melapor jika ada permasalahan, agar bisa segera ditindaklanjuti,” jelasnya.
Ia menambahkan, aparatur yang ingin terlibat langsung dalam kontestasi politik sebaiknya mengundurkan diri dari jabatannya.
“Kalau masih berstatus aparat desa, sebaiknya tidak ikut campur terlalu jauh dalam kontestasi. Harus mampu memposisikan diri sebagai fasilitator dan mediator, bukan bagian dari kepentingan tertentu,” katanya.
Said berharap masyarakat semakin dewasa dalam berpolitik, sehingga proses demokrasi di tingkat desa berjalan damai dan menghasilkan pemimpin yang berpihak pada kepentingan warga.
“Pendekatan persuasif dan kekeluargaan harus dikedepankan. Jangan sampai terjadi konflik yang justru merugikan semua pihak,” jelasnya.(and/*)
