RADARBEKASI.ID, BEKASI – Mahasiswa dan Pemuda (Mahamuda) Bekasi, mengkritisi kinerja Dinas Komunikasi Informasi dan Persandian (Diskominfostandi), yang tak kunjung menyebar fasilitas WiFi di tengah masa pandemi Covid-19.
Padahal saat ini, masyarakat sangat membutuhkan fasilitas tersebut untuk memudahkan para pelajar yang belajar secara daring (online) dari rumah.
Menurut anggota Mahamuda Bekasi, Vincensis Daeli, jaringan internet sudah menjadi kebutuhan masyarakat. Tidak hanya di perkotaan saja, tapi juga masyarakat yang berada di desa juga membutuhkan.
Disampaikan Vicen, salah satu manfaat dari WiFi tersebut, untuk mengangkat potensi desa dan memperkenalkan kepada masyarakat luas. Dengan memperbanyak jaringan internet hingga ke pelosok, memungkinkan pemerataan ekonomi bisa lebih cepat terwujud.
“Saat ini WiFi hanya tersebar di kantor pemerintahan saja, sehingga masyarakat kesulitan untuk mengakses internet. Padahal warga, khususnya para siswa yang belajar di rumah sangat butuh WiFi untuk akses internet,” ucapnya, Rabu (14/10).
Seharusnya, tambah Vicen, Kabupaten Bekasi yang telah menjadi Kota Megapolitan dan kawasan industri terbesar se-Asia Tenggara ini sangat mampu untuk memberikan layanan WiFi kepada masyarakat luas.
Namun demikian, kata Vincen, sangat kontras dengan kondisi masyarakat yang masih kesulitan untuk mendapatkan WiFi gratis di ruang publik yang ada di Kabupaten Bekasi seperti di pos kamling RT/RW, taman, desa, stadion.
Selain itu, di era digitalisasi ini, Kabupaten Bekasi yang terkenal dengan industrinya, harus bisa mencontoh daerah-daerah lain yang sudah menyediakan sarana internet di ruang publik. Salah satu contoh di Kota Bekasi, Bandung, Jakarta yang jaringan WiFi gartis tersebar di berbagai ruang publik.
“Sebenarnya, Pemkab Bekasi dapat menggelontorkan anggaran Covid-19 untuk penyediaan WiFi di ruang publik, karena sudah ada infrastruktur Fiber Optik (FO). Dan ini juga untuk kepentingan masyarakat yang terdampak,” ujarnya.
Dijelaskan Vincen, untuk penyediaan WiFi gratis di lingkungan pemerintahan dan ruang publik, Pemkab Bekasi menggelontorkan anggaran setiap tahunnya. Untuk tahun 2017 sebesar Rp 1.800.000.000, tahun 2018, Rp 5.200.000.000, tahun 2019, Rp1.500.000.000.
Ia berpendapat, dengan digelontorkannya anggaran untuk WiFi setiap tahun, masyarakat Kabupaten Bekasi bisa menikmati ruang-ruang publik.
“Seharusnya, penggunaan uang rakyat untuk WiFi itu setiap tahunnya di ruang publik, masyarakat dapat menikmati internet. Ditambah dengan kondisi pandemi Covid-19 yang terjadi saat ini, semua kegiatan aktivitas lebih banyak di rumah,” bebernya.
Sementara itu, Kepala Diskominfostadi Kabupaten Bekasi, Rohim Sutisna menyampaikan, hingga saat ini pihaknya baru fokus untuk menyebar titik WiFi di kantor desa.
“Kami memang sudah rencanakan untuk penyediaan WiFi gratis di ruang-ruang publik. Namun sebelumnya, kami masih fokus di 23 kecamatan, dan tahun ini akan dipasang jaringan WiFi di 14 desa. Kalau tidak ada pemotongan anggaran (refocussing) akan ada beberapa titik yang dipasang, sebab untuk menyambung jaringan ini butuh anggaran yang cukup besar. Oleh sebab itu, dibangun secara bertahap,” tandasnya. (and)
