RADARBEKASI.ID, BEKASI – Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Bekasi, Fatma Hanum, mengaku bosan setiap menerima laporan sekolah rusak dari masyarakat. Sebab Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi, diniliai tidak mampu melakukan perbaikan.
Hal ini disampaikan Fatma saat ditemui Radar Bekasi, belum lama ini. Wanita yang sudah dua periode sebagai anggota dewan yang membidangi pendidikan ini, mengaku setiap rapat selalu disampaikan, tapi tak kunjung ada solusi.
“Demi kepentingan anak-anak sebagai generasi penerus bangsa, kami akan terus memperjuangkan agar fasilitas sekolah bisa diperbaiki. Sehingga, menumbuhkan generasi cerdas di Kabupaten Bekasi,” ujar Fatma.
Kata dia, sebelumnya, untuk menyelesaikan sarana pendidikan, pihaknya sudah rapat bersama dengan Komisi III, Dinas Pendidikan, dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
Namun pembahasan itu, hanya sebatas pembahasan belaka, tanpa ada realisasi yang baik untuk kepentingan saran pendidikan di Kabupaten Bekasi.
“Hingga saat ini tidak ada kepastian yang jelas. Padahal keuangan Pemkab Bekasi untuk anggaran pendidikan cukup besar. Oleh sebab itu, kami (DPRD,Red) akan mengajukan Rancangan Peraturan Daerah ((Raperda) tentang Pendidikan,” beber politisi PKS ini.
Lanjut Fatma, dengan adanya regulasi berupa Peraturan Daerah (Perda), nantinya akan bisa mengatur kecukupan tenaga pendidik serta masalah nasib guru honorer yang belum juga rampung. Kemudian juga akan mengatur tentang PPDB Online.
“Kami akan mendorong apa yang terbaik untuk kepentingan masyarakat. Terutama dalam hal Kegiatan Belajar Mengajar (KBM), serta memfasilitasi KBM disaat pandemi Covid-19 ini. Sebab, pendidikan ini sangat penting untuk anak-anak sebagai generasi penrus bangsa,” tandas Fatma. (and)
