Berita Bekasi Nomor Satu

PDIP-Demokrat Silang Pendapat

SIMULASI-KBM
SIMULASI KBM : Suasana simulasi kegiatan belajar mengajar (KBM) di salah satu sekolah swasta di Kawasan Jatirahayu, Pondok Melati, Kota Bekasi,Rabu (24/6) lalu. RAIZA SEPTIANTO/RADAR BEKASI
SIMULASI-KBM
SIMULASI KBM : Suasana simulasi kegiatan belajar mengajar (KBM) di salah satu sekolah swasta di Kawasan Jatirahayu, Pondok Melati, Kota Bekasi,Rabu (24/6) lalu. RAIZA SEPTIANTO/RADAR BEKASI

RADARBEKASI.ID, BEKASI – DPC PDI Perjuangan dan DPC Partai Demokrat Kota Bekasi berbeda pendapat terkait rencana simulasi kegiatan belajar mengajar (KBM) tatap muka dari Pemkot Bekasi.

Wakil Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto sebelumnya menyampaikan, bahwa terdapat sejumlah alasan dilakukannya simulasi KBM tatap muka di sekolah yang ada di Kota Bekasi.

Yakni, adanya tuntutan sebagian besar orang tua yang ingin disegerakan untuk sekolah tatap muka dan melihat tingkat penyebaran Covid-19 yang relatif terkendali. Selanjutnya, kata Tri, yakni kemampuan para medis mulai dari tingkat puskesmas rumah sakit sangat memadai serta kesadaran warga untuk melakukan 3 M (Mencuci Tangan, Menjaga Jarak dan Menggunakan Masker) yang semakin baik.

Wakil Ketua Bidang Politik DPC PDIP Kota Bekasi, Heri Purnomo mengharapkan agar Pemkot Bekasi menunda rencana tersebut.

“Kondisi Kota Bekasi yang masih zona merah tidak selaras dengan instruksi atau SKB (Surat Keputusan Bersama) 4 Menteri yang hanya membolehkan KBM pada zona kuning dan hijau. Dan rentannya anak-anak sekolah menjaga prokes (protokol kesehatan) 3 M, beda dengan dengan sudah dewasa,” katanya, Selasa (17/11).

Pria yang akrab disapa Herpur ini menyampaikan, alasan  Pemkot Bekasi yang menyebut bahwa orang tua siswa menginginkan KBM tatap muka juga perlu dipastikan melalui survey. Supaya memiliki landasan akademis yang mampu dipertanggungjawabkan.

“Kalau (untuk) survei harusnya dinas pendidikan instruksikan ke jajaran bawahnya dalam hal ini tenaga pendidik baik SD atau SMP untuk mensurvei keinginan para orang tua murid, benarkah mereka menyetujui KBM tatap muka,” ujarnya.

Untuk saat ini, dia mengharapkan agar Pemkot Bekasi melakukan pembelajaran jarak jauh (PJJ) terlebih dulu sambil menunggu kepastian vaksin pada 2021. “Yang jelas jangan melanggar SKB 4 Menteri,” sambung Herpur.

Terpisah, Ketua DPC Partai Demokrat Kota Bekasi, Ronny Hermawan mengatakan, pihaknya menilai bahwa simulasi perlu dilakukan. “Ya nggak apa-apa simulasi dilakukan agar nanti jika saatnya sudah tepat maka bisa berjalan dengan baik,” katanya.

Dia menyarankan sejumlah tata cara dalam simulasi KBM tatap muka. Yakni, masuk sekolah dengan mencuci tangan di depan kelas, menggunakan masker dan menjaga jarak.

“Saya rasa new normal adalah keniscayaan. Pada akhirnya kita harus hidup dengan cara yang lebih sehat. Tak bisa dipungkiri, peradaban kehidupan manusia terus mengalami perkembangan baik hari demi hari berjalan nya waktu menuju masa depan,” katanya.

Selanjutnya, kata Ronny, juga harus membiasakan olahraga rutin dan mengkonsumsi makanan bervitamin agar imun tubuh selalu terjaga.

“Vaksin kan sudah didistribusikan tinggal menunggu waktu dilaksanakan secara massal ke masyarakat, perkiraan Januari. Saya mendukung Pemkot Bekasi untuk simulasi Pendidikan di sekolah,” ujarnya.

Ronny menambahkan, dia juga meminta agar simulasi hal lain juga diterapkan. Seperti simulasi di terminal bus dan halte, fasilitas publik, ruang pelayanan masyarakat, pasar dan pusat kegiatan keramaian serta pada hari bebas kendaraan (car free day).(neo)

Solverwp- WordPress Theme and Plugin