RADARBEKASI.ID, BEKASI – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bekasi, melibatkan pihak perusahaan untuk berpartisipasi menangani persoalan sampah dibeberapa kali atau sungai yang ada di wilayah setempat.
Kepala Bappeda Kabupaten Bekasi, Dedi Supriadi menuturkan, permasalahan banjir menjadi tanggung jawab pihaknya. Terutama dalam menangani tumpukan sampah yang ada di kali.
Oleh sebab itu, Pemkab Bekasi bergerak dari berbagai unsur dan element. Salah satuny dengan melibatkan perusahaan untuk membantu. Baik menyediakan alat berat maupun pembangunan infrastruktur.
“Kami sudah sosialisasikan dan duduk bersama, supaya perusahaan juga berpartisipasi dalam penanganan banjir dengan cara peduli lingkungan,” saran Dedi, Rabu (18/11).
Upaya tersebut dilakukan untuk mengantisipasi serta menghindari adanya luapan banjir yang pernah terjadi pada awal 2020. “Jadi, fokus kami (Pemkab Bekasi,Red) bagaimana agar saluran air tidak tersumbat, sehingga aliran air tidak meluap kedaratan,” terang Dedi.
Hingga saat ini, lanjutnya, sudah ada dua perusahaan yang berpartisipasi. Salah satunya, PT Komatsu yang membantu menyediakan alat berat untuk normalisasi di Kali Jambe, Jatimulya, dan Metland Tambun.
Sementara itu, Direktur Wahana Lingkungan Hidup Jawa Barat, Meiki Paendong berpendapat, Pemerintah harus lebih serius menangani persoalan sampah yang menumpuk di sejumlah sungai di Kabupaten Bekasi.
Pengerukan sampah yang dilakukan selama ini, dinilai tidak mampu menyelesaikan persoalan secara menyeluruh.
“Memang harus komprehensif ditangani secara menyeluruh. Ada peran semua pihak, baik dari pemerintah, warga dan pelaku usaha. Bukan sekadar mengangkut sampahnya, tapi hentikan sumber sampah itu,” sarannya.
Sekadar diketahui, sepanjang 2020 ini Kabupaten Bekasi kerap disorot lantaran banyak ditemukan sungai yang dipenuhi sampah.
Terbaru, ratusan ribu ton sampah kembali mengotori Kali Jambe di Kelurahan Jatimulya, Kecamatan Tambun Selatan, Senin (16/11/2020). Tidak sekadar mengotori, sampah bahkan menutupi badan sungai.
Ironsinya, dua hari sebelumnya Pemerintah Kabupaten Bekasi mencanangkan pekan gotong royong mencegah banjir di lokasi tersebut. Bahkan, gerakan bersih-bersih lingkungan itu dipimpin langsung oleh bupati.
Menurut Meiki, penanganan sampah tidak bisa sekadar mengangkut, lalu membuangnya di tempat pembuangan sampah akhir. Lebih dari itu, pemerintah wajib menekan sampah dari sumbernya, yakni warga maupun perusahaan.
“Bukan Cuma diangkut lalu dibuang, ini tidak akan menyelesaikan masalah. Tekan angka sampah dari sumbernya, yakni warga maupun perusahaan. Lakukan edukasi tentang budaya 3R yang sebenarnya sudah ada di Undang-undang 8 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Apalagi ini kasusnya di sungai,” tandasnya.
Sementara Camat Tambun Selatan, Junaefi menjelaskan, penanganan sampah harus menyeluruh agar tidak menimbulkan persoalan baru.
“Pemerintah Pusat, Provinsi dan Pemkab Bekasi, harus kompak, arena kan ini lintas daerah. Sampah dari mana-mana, dibuangnya ke sungai, dan ujung-ujungnya warga kami yang kena banjir,” tuturnya.
Ditambahkan Junaefi, upaya pembersihan sungai tidak bisa dilakukan oleh Pemkab Bekasi dan warganya. Lebih jauh, penanganan sampah harus didukung pula oleh pemerintah pusat maupun provinsi. Soalnya, sampah yang menutupi sungai itu tidak hanya berasal dari Kabupaten Bekasi.
“Kalau sampahnya ulah warga Kabupaten Bekasi aja ya mungkin kami yang tangani penuh. Tapi sampah juga kiriman dari daerah lain yang jadinya numpuk di sini. Jadi harus ditangani serius. Kalau cuma dinormalisasi, diangkut pakai alat berat ya tetap numpuk lagi besok-besoknya,” pungkas Junaefi. (and)
