RADARBEKASI.ID, BEKASI – Bupati Bekasi, Eka Supria Atmaja, menilai rencana pemekaran wilayah Kabupaten Bekasi belum saatnya dilakukan. Walaupun rencana tersebut sedang dibahas oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Karena selain Kabupaten Bekasi, ada delapan daerah lainnya yang akan dilakukan pemekaran.
Eka mengaku, sejauh ini belum ada pembahasan bersama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat terkait rencana pemekaran tersebut. Bahkan kata Eka, masyarakat yang menggagas pemekaran belum berkordinasi dengan pemerintah Kabupaten Bekasi. “Sementara ini belum diajak bicara sama provinsi terkait dengan pemekaran. Termasuk dengan masyarakat yang menggagas, enggak ada,” ungkapnya.
Sementara itu, Ketua Aliansi Utara (ALU), Sanusi mengaku, memang belum menemui bupati terkait rencana pemekaran tersebut. Sejauh ini kata dia, sedang menyusun laporan untuk Bupati dan Ketua DPRD. Karena dia berharap, pemekaran itu dibangun secara bersama dengan pembangunan yang positif.
“Kami belum menghadap beliau (bupati). Saya lagi mempersiapkan secara matang, ada agenda-agenda yang kita persiapkan untuk bupati,” tuturnya.
Sanusi mengaku, setuju dengan pernyataan Bupati, karena memang untuk sekarang belum bisa dilakukan. Pasalnya, harus disiapkan secara matang rencana tersebut. Namun dirinya menegaskan, langkah-langkah pemekaran seperti pemenuhan admistrasi dan perencanaan serta tata ruang wilayah, termasuk menggali potensi, harus dipersiapkan dari sekarang. Kemudian, pemekaran ini bukan berarti langsung dilakukan setelah bupati tanda tangan.
Dalam persoalan ini dirinya menegaskan, bukan memaksakan agar bupati setuju dengan rencana pemekaran tersebut. Karena berdasarkan Undang-Undang dan aspirasi masyarakat dilakukan melalui voting dan survey wilayah oleh tim akademisi. “Kita bukan omong kosong, tapi semua dilakukan dengan langkah akademis dan politik, bukan kita memaksakan untuk bupati setuju,” jelasnya.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Mohamad Nuh mengatakan, rencananya pemekaran wilayah Utara Kabupaten Bekasi sudah dikaji dari kepemimipinan Bupati Bekasi, Sadudin. Pada saat itu, rekomendasi untuk pemekaran wilayah Utara keluar dengan beberapa opsi. “Sudah ada kajian dengan opsi 23 kecamatan dipecah ke Utara dan beberapa akan tetap bertahan,” jelasnya.
Nuh menilai, pandangan dari Provinsi terkait dengan pemekaran ini dari berbagai sisi. Tentunya, buat provinsi pemekaran ini bisa menambah pendapatan, karena adanya daerah baru.
Menurutnya, berdasarkan kajian dari berbagai kelayakan, diantaranya, rentan kendali yang jauh dari Utara ke kantor Pemerintah Kabupaten Bekasi, sangat dirasakan oleh masyarakat. Kemudian, adanya keinginan percepatan pembangunan di Utara, menjadi salah satu kajian untuk pemekaran.
Namun Nuh manyarankan, agar kajian tersebut dibahas ulang. Pasalnya, di DPRD belum dibahas lagi terkait dengan pemekaran itu. Namun, kajian sebelumnya bisa dijadikan acuan. Dia menilai, rencana pemekaran harus dijadikan wacana yang prioritas.
“Saya pikir akan luar biasa dan sudah bisa mandiri. Tentunya setelah ini diputuskan pemekaran, Kabupaten Bekasi harus menjadi induk selama empat tahun. Saya pikir tidak ada masalah,” jelasnya.(pra)
