RADARBEKASI.ID, BEKASI – Sebanyak 487.882 warga Kabupaten Bekasi akan mendapat giliran pertama vaksinasi Covid-19. Mereka terdiri dari Tenaga kesehatan, Pegawai Negeri, TNI, Polri, Guru, Pelayanan Publik, dan masyarakat lainnya dari usia 18 sampai 59 tahun.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi, Sry Enny mengatakan, pihaknya melibatkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) dan Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan untuk mendata warga yang akan divaksinasi tahap awal ini.

“Data penduduk kita kan punya, di data oleh puskesmas, lalu terinformasi ke lapangan melalui online, tapi mereka (masyarakat) akan mengisi juga. Nanti akan ada pemberitahuan kapan vaksin dilaksanakan dan jam berapa mereka dateng,” ujarnya, usai menghadiri simulasi vaksin di Puskesmas Cikarang Utara, Kamis (19/11).

Dia mengaku, data warga yang akan divaksinasi terus di sinkronkan, mulai dari atas sampai bawah. Jika ada yang belum terbaca, maka akan dikonsolidasi. “Datanya harus terinput dengan baik,” katanya.

Pemberian vaksin, katanya akan membutuhkan waktu 15 menit. Namun penerima vaksin akan diperbolehkan pulang setelah menunggu 30 menit. Hal itu dilakukan, agar bisa melihat efek samping setelah diberikan vaksin, ada tidak keluhan dan segala macam.

Pemberian vaksin akan dilakukan selama dua kali kepada setiap orangnya. “Ada dua kali vaksin, dari pemberian pertama, dan kedua jaraknya 14 hari. Nanti pemerintah menyiapkan 487.882 vaksin kali dua. Kalau jumlah vaksin nanti dijatah sesuai yang kita minta,” ucapnya.

Dia menegaskan, sudah menyiapkan ruangan khusus untuk pasien yang mengalami keluhan setelah divaksinasi. “Kita sudah siapkan ruangan khusus, untuk kejadian paska vaksin di rumah sakit terdekat,” jelasnya.

Pemberian vaksin, lanjutnya, ada dua kriteria, bisa melalui program dan mandiri. Untuk program bantuan anggarannya dari negara (gratis). Sedangkan mandiri, vaksin beli sendiri, bisa datang langsung ke rumah sakit maupun tempat kesehatan lainnya. Pemberian vaksin sendiri akan dilakukan di 46 puskesmas di Kabupaten Bekasi, dengan menerjunkan sebanyak 2.000 tenaga kesehatan yang sudah mengikuti pelatihan.

Namun, dia belum bisa memastikan kapan pelaksanaan dalam pemberian vaksin tersebut. Karena sekarang baru sebatas simulasi dalam pemberian vaksin saja. “Belum, kan baru simulasi. Pak Menteri saja belum menjawab. Vaksinya seperti apa kita tunggu arahan dari Kemenkes,” ungkapnya.

Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto menuturkan, pemberian vaksin harus dilakukan simulasi, sehingga bisa tahu kekurangannya apa saja. Dirinya berharap, dengan adanya simulasi ini pelaksaan pemberian vaksin bisa berjalan lancara sesuai yang diharapkan. “Mudah-mudahan ini semua bisa menjadi cara kita supaya pelaksanaan vaksinasi berjalan dengan lancar,” tuturnya di lokasi yang sama.

Sementara itu, Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) memastikan bahwa Izin Penggunaan Darurat atau Emergency Use Authorization (EUA) vaksin Covid-19 Sinovac asal Tiongkok akan diterbitkan pada akhir Januari 2021. Tepatnya kemungkinan pada pekan ketiga dan keempat Januari 2021. Kepastian itu dihitung berdasarkan susunan waktu (timeline) uji klinis dan laporan data serta pemantauan para peneliti yang sampai saat ini masih berlangsung di Bandung, Jawa Barat, serta di beberapa negara lain.

Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Penny K Lukito menjelaskan pelaksanaan vaksinasi selalu harus memegang azas scientific based atau ilmiah. Untuk mendapatkan EUA, menurutnya vaksin tentu harus melalui uji klinis yang baik dan berbagai persyaratan.

“BPOM keluarkan perizinan obat dan vaksin tentunya kami sebagai regulator tak berdiri sendiri, evaluasi hasil proses libatkan para narasumber. BPOM tak berdiri sendiri, kami melibatkan banyak pihak. Itu tergantung pada data yang kami terima. Kami tak pasif menunggu, bahkan mengejar-ngejar bangun komitmen,” jelas Penny dalam konferensi pers virtual, Kamis (19/11).

Penny menjelaskan vaksin Sinovac sejauh ini masih dalam tahap uji klinis fase 3 di Indonesia. Untuk segera mendapatkan EUA, dibutuhkan data-data keamanan serta kelengkapan data untuk memastikan aspek efikasi dan keamanannya.

“Pada intinya, untuk mendapatkan EUA sudah ada juga kesepakatan yang diberikan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Dalam hal ini persyaratan tak dikarang saja oleh BPOM, tapi berdasarkan referensi pedoman WHO,” tegas Penny.

Menurut Penny, berdasarkan kesepakatan akhir pada 6 November bersama WHO, regulator obat, dan para tim peneliti, data yang diperlukan sedikitnya harus melewati uji klinis 1-2 dengan menyerahkan laporan (full report) selama 6 bulan. Lalu disusul dengan 3 bulan dari fase 3 setelah penyuntikan terakhir yang dilakukan di Bandung.“Berdasarkan komunikasi kami dengan Sinovac dan Brasil tempat uji klinis, sehingga data-data itu baru bisa kita terima sekitar Januari minggu 1-2,” jelas Penny.

Berdasar itu, Penny memperkirakan kepastian EUA vaksin Covid-19 baru bisa diterbitkan pada akhir Januari 2021. Itupun masih bersifat ekspektasi.“Jadi butuh waktu analisis ekspektasi, BPOM menunggu dalam hal ini. Yang menganalisis tentunya tim peneliti. Harapannya Januari pekan 3 dan 4, bisa dapatkan EUA, jika data-data lengkap,” jelasnya lagi.

“Transparansi akan kami junjung tinggi dalam hal ini, kami dukung kerja proaktif, peneliti, sponsor, berusaha menepati waktu untuk menuju ekspektasi pemberian EUA pada minggu 3-4,” sambungnya.

Setelah itu, penyuntikan vaksin atau imunisasi mulai bisa dilakukan. Namun, critical trial (uji klinis) tetap berjalan terus walaupun EUA sudah diberikan.“Tentu tujuannya agar kami terus mendapatkan data-data efikasi yang terus berjalan, BPOM terus mengawal. Dalam distribusi vaksin dan penyuntikannya, kami akan mengawalnya,” tutup Penny. (pra/jpc)