Berita Bekasi Nomor Satu
Bekasi  

Pengamat : Keputusan Pemerintah Berisiko

ILUSTRASI: Siswa menggunakan masker berjalan melewati lorong setelah mengikuti seremonial hari pertama pembukaan Masa Perkenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) di SMAN 2 Kota Bekasi, beberapa waktu lalu. Raiza Septianto/Radar Bekasi

RADARBEKASI.ID, BEKASI – Sementara itu, Pengamat Pendidikan Komisi Nasional Pendidikan, Andreas Tambah mengatakan, hasil survei lain yang dilakukan terhadap klasifikasi orangtua siswa dengan kondisi ekonomi menengah ke atas diperoleh data sebesar 80 persen orangtua siswa tidak setuju KBM tatap muka saat pandemi Covid-19.

Ia juga mengakui dengan situasi masyarakat Kota Bekasi yang heterogen, ditambah dengan situasi daerah perkotaan, sebagian besar kedua orangtua siswa dalam status pekerja.”Jadi pengaruh, kalau dua-duanya orangtuanya kerja, mereka khawatir (anak selama belajar dari rumah) tidak ada yang membimbing,” katanya, Minggu (29/11).

Menurutnya, orangtua merasa khawatir di KBM tatap muka dilaksanaan saat pandemi seperti saat ini.

Resiko bisa terjadi di sekolah, jika lengah dalam pelaksanaan protokol kesehatan sesuai SOP, hingga akses transportasi dari dan ke sekolah. Paling aman, siswa menggunakan alat transportasi pribadi, hanya saja kemampuan masing-masing siswa serta kesempatan orangtua mengantarkan anaknya pergi ke sekolah harus dipertimbangkan secara matang.

Menurutnya, kebijakan yang dipilih oleh pemerintah saat ini dinilai tidak bijak, namun terpaksa dipilih sebagai jalan akhir untuk menanggapi keluhan masyarakat dan kembali memperbaiki kualitas pendidikan. “Sehingga diambil jalan yang penuh resiko seperti ini, maka saya katakan pemerintah harus betul-betul memiliki tanggung jawab yang besar terhadap proses pembelajaran tatap muka,” terangnya.

Mutu pendidikan berdasarkan hasil survei yang telah dilakukan oleh Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), hanya 49 persen proses pembelajaran online yang dilaksanakan peserta didik berjalan dengan lancar, 51 persen tidak berjalan dengan baik. Disamling, 29 persen peserta didik tidak memiliki fasilitas pembelajaran online.

Hal ini akan mempengaruhi kualitas pendidikan, sehingga mengancam masa depan lulusan sekolah, atau angkatan kerja di masa mendatang. Selain itu, akses internet juga menjadi faktor yang signifikan, pemerintah tidak bisa menjalankan proses belajar online di semua penjuru daerah lantaran akses internet.

Hasil survei Radar Bekasi, 9,8 persen siswa tidak memiliki perangkat untuk memfasilitasi belajar dari rumah. Setiap keluarga masih mungkin memiliki perangkat seperti smartphone, namun tidak semua anggota keluarga memiliki, sebagian hanya dimiliki oleh orangtua siswa.

Untuk itu, dalam melaksanakan KBM tatap muka, satgas Covid-19 di tiap daerah harus dilibatkan sebagai pengawas pelaksanaan protokol kesehatan sebagaimana diatur dalam SOP. Sisi pengawasan tidak mungkin sepenuhnya diberikan kepada sekolah, hak ini dikhawatirkan menambah berat beban guru, disamping harus mengajar dengan dua metode pembelajaran yang berbeda, juga harus menjadi pengawas pelaksanaan protokol kesehatan di sekolah.

“Maka, seharusnya tim satgas di daerah-daerah ini harus difungsikan dalam menerapkan SOP atau protokol kesehatan di sekolah-sekolah. Di samping itu juga harus ada tenaga medis yang betul-betul memantau pergerakan protokol kesehatan di sekolah-sekolah,” tukasnya.

Presiden Joko Widodo pun (Jokowi) berpesan bahwa pelaksanaan harus dilaksanakan dengan protokol kesehatan yang ketat di sekolah. Seperti pelaksanaan 3M, yakni wajib memakai masker, wajib mencuci tangan dan wajib menjaga jarak. “Protokol kesehatan harus dilaksanakan dengan penuh kedisiplinan, baik di sekolah maupun di lingkup keluarga karena kunci untuk mengendalikan Covid adalah kedisiplinan kita semuanya agar penularan bisa dibatasi dan anak didik tidak risiko terpapar Covid-19,” jelasnya dalam siaran YouTube Sekretariat Presiden, Minggu (29/11).

Jokowi juga meminta kepada para orangtua peserta didik untuk terus tetap mengajarkan nilai-nilai kesehatan sebelum PTM berlangsung. Hal ini guna menghindari adanya penyebaran virus di dalam sekolah serta membuat kondisi lingkungan yang aman dan sehat.

“Saya menyadari banyak orang tua yang tidak sabar menunggu sekolah dibuka kembali, tapi kita harus hati-hati karena kesehatan dan keselamatan adalah hal yang terpenting. Kesehatan dan keselamatan para guru maupun siswa peserta didik akan selalu menjadi prioritas tertinggi pemerintah,” ucapnya. (sur/jpc)

Solverwp- WordPress Theme and Plugin