RADARBEKASI.ID, BEKASI – Komisi IV DPRD Kabupaten Bekasi kesulitan mendapatkan data Bantuan Sosial (Bansos) covid-19 dari Pemerintah Daerah (Pemda). Demikian hal ini disampaikan Sekretaris Komisi IV DPRD Kabupaten Bekasi, Rusdi Haryadi.
Dia mengatakan, dalam rapat kerja pihaknya kerap membahas mengenai Bansos dari Pemkab Bekasi. Mulai dari data penerima, distribusi hingga serapan anggaran. Namun sampai saat ini, Dinas Sosial Kabupaten Bekasi belum memberikan jawaban maupun data terkait itu.
“Secara resmi, dinas sosial belum memberikan data bansos ke Komisi IV, walaupun sudah beberapa kali melakukan rapat kerja,” ujarnya kepada Radar Bekasi, Kamis (10/12).
Menurutnya, penyaluran bansos memang tidak berjalan dengan baik karena adanya data yang tidak tepat, distribusi tidak merata hingga kualitas barang yang tidak memadai. Hal ini berdasarkan evaluasi berbasis pengaduan masyarakat yang dia terima.
“Dinsos ini saya kasih rapor merah, dengan adanya pengaduan-pengaduan dari masyarakat. Bansos ini rencananya beberapa tahap, tapi di tahap pertama saja tidak merata,” katanya.
Selanjutnya, politisi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mengaku, akan memanggil dinas tersebut dalam rapat kerja untuk menjalankan fungsi pengawasan. Walaupun dengan keluarnya Perpu I tahun 2020 tentang percepatan penanggulangan covid, kewenangan DPRD dalam budgeting dihilangkan.
“Kami akan terus menjalankan fungsi pengawasan, semua pengaduan terkait bansos akan kami follow up, untuk melakukan evaluasi dengan Dinas Sosial. Kami akan memanggil mereka dalam rapat kerja,” ungkapnya.
Sementara itu, Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Bekasi, Kustanto, belum bisa menjelaskan secara detail terkait bansos. “Sekarang masih di Bandung, maaf besok saja,” ucapnya melalui pesan singkat saat dihubungi Radar Bekasi. (pra)
