RADARBEKASI.ID, BEKASI – Pemerintah Kabupaten Bekasi belum melakukan pengembangan wisata pada 2020 lalu. Padahal, alokasi anggaran yang disediakan sebesar Rp15 miliar. Alasannya, terkendala kondisi lahan yang dikuasai oleh Perhutani, Pemerintah Provinsi (Pemprov), maupun Desa.
“Anggaran untuk Dinas Pariwisata pada 2020 sebesar Rp15 miliar. Anggaran itu dibagi ke lima bidang,” kata Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bekasi, Encep S Jaya.
Namun, dirinya tidak bisa menjelaskan secara detail rincian penggunaan anggaran tersebut. Menurutnya, pengembangan wisata dilakukan untuk tempat-tempat yang mudah. Seperti, mengembangkan wisata danau.
Untuk pengembangan wisata Muaragembong dirinya menilai, masih terkendala dengan status lahan. Pasalnya, untuk lahan masih dikuasi oleh Perhutani. Sedangkan untuk laut, berdasarkan aturan kelautan yang baru, pengelolahan ada di Pemerintah Provinsi. Sehingga, pihaknya hanya sebatas mengajukan.
“Kebijakannya bukan di kita. Kita hanya sebatas meminta dan mengajukan. Untuk pengembangan wisata di Muaragembong kami belum memberikan bantuan sama sekali,” ucapnya.
Kemudian, ada juga tempat wisata yang dikuasai oleh desa maupun Pemkab. Seperti wisata Jembatan Cinta, Tarumajaya, pengembangan dilakukan melalui Pokdarwis maupun lainnya. Sejauh ini, pihaknya hanya sebatas memberikan bantuan berupa perahu. “Untuk pengembangan wisata kami baru membantu perahu untuk di Jembatan Cinta,” bebernya.
Sementara itu, Ketua Pokdarwis Alifbata Desa Pantai Bahagia, Muaragembong, Son Haji mengaku tidak ada bantuan dari Pemerintah Kabupaten Bekasi maupun kecamatan setempat. Bahkan, untuk perbaikan akses menuju lokasi wisata juga tidak ada sampai saat ini.
“Untuk bantuan sendiri, saya terus terang, kalau dari Pemerintah Kabupaten dan kecamatan belum ada. Kami juga berharap, infrastruktur bisa dibenahi, supaya aksesnya lebih mudah, sehingga wisatawan lebih banyak yang berkunjung,” ungkapnya.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Mohamad Nuh menyarankan, agar Bupati Bekasi, Eka Supria Atmaja, bisa menempatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai dengan latar belakang atau pengalaman yang dimiliki. Terutama, untuk penempatan ASN yang ada di Dinas Pariwisata Kabupaten Bekasi.
Kata Nuh, dengan penempatan ASN yang salah, akan menjadi beban, karena banyak program yang tidak berjalan. Tentunya, hal itu disebabkan lantaran ASN yang ada tidak mengerti tugasnya. Akibatnya, Dispar ini belum menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Padahal, harusnya sudah bisa.
“Catatan untuk bupati, hendaknya dalam hal penetapan ASN sesuai dengan bidangnya. Karena kalau ASN yang mempunyai latar belakang wisata, pasti sudah berjalan,” ungkapnya. (pra)
