Bekasi

Bekasi Dukung Hukuman Kebiri

RADARBEKASI.ID, BEKASI – Sejumlah kalangan mendukung langkah Presiden Joko Widodo meneken Peraturan Pemerintah (PP) nomor 70 tahun 2020 tentang tata cara pelaksanaan tindakan kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, rehabilitasi, dan pengumuman identitas pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Tingginya kasus pelecehan seksual terhadap anak dan perempuan, PP ini dinilai sebagai salah satu alternatif solusi menekan tingginya angka pelecehan seksual.

Peraturan Pemerintah yang ditandatangani awal Desember lalu diterbitkan untuk melaksanakan ketentuan pasal 81A ayat 4 dan pasal 82A ayat 3 Undang-undang (UU) nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU nomor 1 tahun 2016 tentang perlindungan anak menjadi UU. Dua tahun terkahir, data Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Kota Bekasi, kasus pelecehan seksual terhadap anak masih menjadi paling dominan.

Wakil Ketua KPAD Kota Bekasi, Rusham mengatakan, peraturan ini telah melalui beberapa kajian, ia pun tidak menampik jika muncul pro dan kontra setelah PP diteken. Salah satu contoh penggiat Hak Asasi Manusia (HAM) tentunya bisa saja tidak sependapat dengan ketentuan ini.

Dari aspek perlindungan anak, ia sependapat dengan ketentuan perundang-undangan untuk memberikan efek jera terhadap predator seksual pada anak. Meskipun pro dan kontra muncul, pemerintah dinilai mengeluarkan ketentuan ini untuk menekan kejahatan seksual yang menimpa anak di Indonesia.

“Dan di sisi lain, para predator kejahatan seksual juga telah merampas hak asasi anak terkait dengan masa depannya. Dampak trauma yang berkepanjangan yang dialami oleh anak-anak sebagai korban,” terangnya.

Kejahatan seksual terhadap anak merupakan kejahatan luar biasa dan membuahkan dampak dalam jangka waktu yang panjang. Laporan dan pendampingan kasus oleh KPAD Kota Bekasi selama ini sebagian besar dipicu oleh gairah seksual, meski ada yang dilatar belakangi oleh penyimpangan perilaku seksual pelakunya.

Seharusnya, ada perlakuan yang berbeda terhadap pelaku dengan perilaku seksual menyimpang. Namun, sebagian besar kejahatan seksual terhadap anak bukan dilatar belakangi perilaku seks menyimpang, melainkan sudah menjadi obsesi seksual pelaku.

Jika telah dibuktikan pelaku mengalami penyimpangan perilaku seksual atau lantaran faktor kejiwaan, bisa dilakukan dengan pemulihan secara kejiwaan. Paling berbahaya jika perbuatan kejahatan seksual terhadap anak dilakukan dengan sadar atas obsesi dan nafsu. Upaya ini perlu dilakukan sebagai pemberatan hukum bagi predator anak, dan telah dilakukan di berbagai negara disamping hukuman sosial bagi pelaku.

“Dan saya sepakat hukuman kebiri dapat memberikan efek jera bagi pelaku dan bisa dilakukan dengan berbagai cara mulai bedah saraf libido, suntik, atau mengoles dengan minuman,” tukasnya.

Hal serupa juga disampaikan oleh aktivis perempuan Korps Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Putri (Kopri) di salah satu universitas di Kota Bekasi, Nina Karenina. Ia menilai, PP ini sebagai bentuk kepedulian pemerintah pada perempuan dan anak ditengah masih dominannya kejahatan seksual tidak hanya pada anak, namun juga yang dialami oleh perempuan.

“Ini urgent (kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak), makanya selama tiga tahun terakhir ini banyak aliansi perempuan maupun kalangan yang mendorong RUU PKS untuk masuk Prolegnas 2021,” katanya.

Desakan darurat seksual ini merujuk pada data Komnas perempuan atas peristiwa kejahatan seksual, maka RUU PKS mendesak untuk disahkan sebagai fokus terhadap payung hukum dan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual, hingga perlindungan saksi.

Kebiri Kimia yang baru akan dipraktikkan pertama kali di Indonesia ini perlu dipertimbangkan efektifitas dan efek samping terhadap pelaku yang dijatuhi hukuman kebiri. Ia menekankan kejahatan seksual tidak hanya terbatas pada alat yang digunakan, tapi juga bersumber pada pola pikir pelaku yang mendorong hasrat seksual.

“Tapi kalau diupayakan untuk menekan angka kekerasan seksual dengan cara tersebut supaya pelaku jera, ya oke saja. Karena tidak ada toleransi untuk pelaku pelecehan atau kekerasan seksual berbentuk apapun,” tambahnya.

Pemerintah diminta juga untuk fokus kepada korban kekerasan seksual, dalam hal ini pemulihan psikologis korban. Peraturan Pemerintah yang telah diteken oleh Presiden Joko Widodo tersebut tidak serta merta menjadi payung hukum bagi perlindungan korban kekerasan seksual, hanya menaruh fokus terhadap pemberian efek jera kepada pelaku.

Sekedar diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi meneken Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak, yang ditandatangani pada 7 Desember 2020.

“Untuk mengatasi kekerasan seksual terhadapanak, memberi efek jera terhadap pelaku, dan mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak, serta untukmelaksanakan ketentuan Pasal 81A ayat (4) dan Pasal 82A ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OL6 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OO2 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas PelakuKekerasan Seksual Terhadap Anak,” demikian bunyi PP 70/2020, Minggu (3/1).

Dalam Pasal 1 ayat 2 menjelaskan, tindakan kebiri kimia adalah pemberian zat kimia melalui penyuntikan atau metode lain, yang dilakukan kepada pelaku yang pernah dipidana

karena melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Sehingga menimbulkan korban lebih dari satu orang yang mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi

reproduksi atau korban meninggal dunia, untuk menekan hasrat seksual berlebih, yang disertai rehabilitasi.

Kemudian, dalam Pasal 2 Ayat 1 menjelaskan, tindakan kebiri kimia merupakan tindakan pemasangan alat pendeteksi elektronik dan rehabilitasi dikenakan terhadap pelaku persetubuhan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

“Tindakan pemasangan alat pendeteksi elektronikdan rehabilitasi dikenakan terhadap Pelaku Perbuatan Cabul berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap,” demikian bunyi Pasal 2 Ayat 2.

Berdasarkan bunyi Pasal 5, tindakan kebiri Kimia dikenakan untuk jangka waktu paling lama dua tahun.

“Pendanaan pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, rehabilitasi, dan pengumuman identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak bersumber dari, anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan

sumber lain yang sah dan tidak mengikat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” sebagaimana tertulis dalam Pasal 23.(sur/jpc)

Related Articles

Back to top button