RADARBEKASI.ID, BEKASI – Puluhan Tenaga Kesehatan (Nakes) yang bertugas di enam Puskesmas di Kabupaten Bekasi terpapar Covid-19. Kondisi ini disebabkan menurunnya daya tahan tubuh para Nakes setelah menjalani tugas yang cukup padat setelah kasus Covid-19 mengalami lonjakan paska lebaran Idulfitri.
Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten Bekasi, Alamsyah mengatakan, ada 26 Nakes yang terpapar, lima diantaranya kepala puskesmas. Dan selebihnya staf yang bertugas di puskesmas.
“Apabila dihitung secara keseluruhan dengan para staf-staf di enam puskesmas tersebut, jumlah sekitar 26. Ini pasca lebaran,” ujarnya kepada Radar Bekasi, Selasa (15/6).
Menurutnya, banyak nakes mengalami kelelahan karena sebelum lebaran mereka sudah mulai bertugas di posko penyekatan. Kemudian, ditambah dengan kegiatan vaksinasi yang dilakukan setiap hari. “Tenaga kesehatan potensi terpapar sangat tinggi, layanan di dalam gedung maupun di luar gedung. Sehingga otomatis saat daya tubuh menurun, langsung terpapar,” ucapnya.
Alamsyah mengaku, telah mendapat laporan dari dinas lain di Pemerintah Kabupaten Bekasi, bahwa ada yang terpapar Covid-19. Namun, jika dibandingkan dengan paparan yang terjadi di Dinas Kesehatan, jumlahnya lebih tinggi.
Untuk itu, pria yang juga sebagai Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi ini mengaku akan melakukan beberapa langkah guna mencegah penyebaran Covid-19 di kalangan Nakes. “Langkahnya melakukan isolasi, mengurangi paparan, menambah asupan gizi dan vitamin,” ungkapnya.
Meskipun puluhan Nakes positif Covid-19, namun pelayanan Puskesmas di tempat asal Nakes bertugas tetap memberikan pelayanan kepada masyarakat. ”Nakesnya menjalani isolasi, pelayanan masih tetap berjalan dengan protocol kesehatan ketat,” tegasnya.
Menyikapi itu, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Mohamad Nuh mempertanyakan anggaran untuk Nakes. Menurutnya, anggaran untuk Nakes sejauh ini tidak ada kejelasan, dugunakan untuk apa saja. Oleh karena itu, dirinya meminta Pemerintah Kabupaten Bekasi trasfaransi mengenai anggaran Nakes.
“Anggarannya sudah ada, tapi kok kenapa bisa melebar terus, bahkan tenaga kesehatan yang menjadi korban, sebenarnya ini memalukan. Coba transparansi dana itu kemana saja. Khusus yanh buat Nakes jadinya untuk apa saja,” tukasnya.
Dalam persoalan ini Nuh mengaku, DPRD tidak mendapat laporan perihal penggunaan anggaran Covid-19, khususnya yang buat Nakes. Padahal, Nakes itu membantu pemerintah menghambat penyebaran Covid-19, harusnya diprioritaskan. Karena memang mereka itu mempertaruhkan keselamatannya. Maka dari itu dirinya menyarankan, agar ada evaluasi.
“Coba dievaluasi dulu, kenapa sampai kena lagi tenaga kesehatan. Jangan-jangan alatnya kurang, atau tidak ada suplay makanan maupun vitamin yang cukup,” tuturnya.
Terpisah, Direktur Penyakit Menular WHO Asia Tenggara periode 2018-2020 Tjandra Yoga Aditama menaruh perhatian terhadap melonjaknya kasus Covid-19 di Indonesia. Khususnya keberadaan varian Delta (B.1.617.2) yang ditemukan di Kudus, Jawa Tengah. Merujuk laporan dari otoritas Inggris, kasus varian Delta di sana meningkat cukup cepat.
Tjandra yang juga guru besar Universitas Indonesia (UI) itu mengatakan, keberadaan Covid-19 varian Delta juga menjadi perhatian serius di Inggris. Public Health England atau otoritas kesehatan masyarakat di Inggris pada 11 Juni lalu melaporkan perkembangan varian Delta tersebut.
Otoritas Inggris menyampaikan bahwa lebih dari 90 persen kasus baru Covid-19 di sana adalah varian Delta. Seperti diketahui varian Delta bermula dari India. Fakta lainnya varian Delta di Inggris juga naik signifikan.“Di Inggris sudah ada 42.323 kasus varian Delta. Naik 70 persen dari minggu sebelumnya atau naik 29.892 kasus,” kata Tjandra Selasa (15/6).
Pemerintah Indonesia juga perlu memantau perkembangan di Inggris. Karena keberadaan varian Delta di Indonesia juga sudah banyak ditemukan.
Sementara itu, Dekan Fakultas Kedokteran UI Ari Fahrial Syam juga menyoroti keberadaan varian Delta di Indonesia. Dia mengatakan dalam empat pekan varian Delta di Indonesia meningkat 51,4 persen. “Gejala sakit pasien lebih berat dari virus sebelumnya,” katanya.
Diantaranya adalah meningkatkan risiko terjadinya hilang pendengaran. Kemudian memicu nyeri ulu hati dan mual. Dengan kondisi tersebut pasien perlu di rawat di RS. Pasien juga perlu tambahan oksigen. Ari menegaskan untuk mencegah tertular Covid-19, khususnya varian Delta tersebut, masyarakat harus disiplin menerapkan protokol kesehatan. Kemudian juga tetap melaksanakan vaksinasi Covid-19.
Sementara itu kalangan tenaga medis juga menyampaikan dukungan terhadap upaya vaksinasi Covid-19 yang dijalankan pemerintah. Diantaranya disampaikan dokter spesialis penyakit dalam dari Siloam Hospitals Lippo Village dr Sandra Sinthya Langow Sp.PD. Menurutnya vaksinasi untuk masyarakat usia 18 tahun ke atas dapat mengurangi resiko gejala berat sampai kematian.
Sandra menegaskan, vaksinasi untuk kelompok pemuda atau 18 tahun ke atas perlu didukung masyarakat luas. Masyarakat bisa ikut dalam program vaksinasi pemerintah maupun vaksinasi Gotong Royong. Sehingga Indonesia bisa cepat mengejar target kekebalan kelompok atau herd immunity.
Menurutnya vaksinasi Covid-19 untuk usia lebih dari 18 tahun memiliki sejumlah manfaat. “Diantaranya terbukti vaksin mampu mengurangi gejala berat apabila yang bersangkutan terpapar Covid-19,” kata Sandra.(pra/jpc)
