Berita Bekasi Nomor Satu
Bekasi  

Pendaftaran Vaksin Merepotkan

DIGUNAKAN PASIEN COVID-19 : Sejumlah pasien positif Covid-19 mendapat perawatan di area selasar rumah sakit umum daerah Kota Bekasi, Minggu (27/6). RAIZA SEPTIANTO/RADAR BEKASI.

RADARBEKASI.ID, BEKASI – Sejumlah warga mengeluhkan sistem pendaftaran vaksinasi massal yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bekasi. Pendaftaran melalui kantor kelurahan dianggap merepotkan, karena warga harus datang. Selain itu, tersendatnya informasi hingga tak dihubungi setelah mendaftar menjadi keluhan warga.

Vaksinasi massal tahap ke 4 kepada 25 ribu warga dalam sehari pada 1 Juli mendatang disosialisasikan melalui akun media sosial humas Kota Bekasi. Tidak ada yang berubah dari tata cara pendaftaran dibandingkan dengan alur pendaftaran vaksinasi sebelumnya.

Syaratnya, warga cukup membawa fotokopi KTP dan KK ke kantor kelurahan sesuai domisili untuk mendaftar, bagi warga yang berdomisili di Kota Bekasi namun ber KTP non Kota Bekasi diperlukan surat pengantar RT/RW. Pemeriksaan kesehatan termasuk rapid atau swab antigen dilaksanakan satu hari sebelum pelaksanaan vaksinasi massal, waktu dan tempatnya akan diinformasikan oleh petugas di wilayah masing-masing setelah mendaftar.

Pengumuman dihujani kritik, salah satu adalah tata cara pendaftaran yang masih harus dilakukan secara off line. Masyarakat membandingkan dengan daerah lain yang lebih sederhana, seperti DKI Jakarta. Warga meminta Pemkot Bekasi membuat teknis pendaftaran secara online. Beberapa diantaranya bahkan memilih untuk mengikuti vaksinasi di Jakarta lantaran dinilai lebih mudah.”Ga jelas dan ribet. Mending ke Jakarta bawa KTP aja,” tulis akun Adienarc.

Akun warga yang lain, Marlindawulan menceritakan saat dirinya mendaftar pelaksanaan vaksinasi massal yang sedianya dilakukan 26 Juni kemarin, ia menyayangkan tidak ada informasi satu pun yang masuk tentang perubahan waktu pelaksanaan vaksinasi. Diketahui, pelaksanaan vaksinasi ke tiga awalnya direncanakan terlaksana 26 Juni untuk sasaran warga di tiga wilayah kecamatan, namun dimajukan pada 23 Juni.

“Dan dari pihak Puskesmas pun hanya bisa menyalahkan RT/RW yang tidak mengkonfirmasi, padahal nomor HP sudah dicatat oleh pihak Puskesmas dan RT/RW. Kecewa banget, untuk di Bekasi kayaknya dapet vaksin emang sesusah itu,” ungkapnya sembari mengaku, akhirnya mendaftar di Mall Cibubur secara daring.

Warga yang lain juga mengingatkan untuk mempermudah vaksinasi, terutama bagi domisili KTP non Kota Bekasi, beberapa diantara mereka mengkaitkan dengan Surat Edaran (SE) Menteri Kesehatan (Menkes) yang tidak mempersyaratkan surat keterangan domisili. Ada juga, yang mengeluhkan terputusnya informasi oleh pengurus RT, cepatnya kuota vaksinasi penuh, hingga saling lempar antara Puskesmas, pengurus RT, dan Kelurahan pada saat warga mendaftar.

Dengan jumlah 25 ribu sasaran, jika dialokasikan bagi warga di 7.038 RT, maka masing-masing RT secara merata mendapat alokasi tiga sampai empat orang menjadi sasaran vaksin. Masing-masing kelurahan jika dibagi secara merata sebanyak 446 orang.

Kepala Bidang (Kabid) Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bekasi, Vevie Herawati meyakinkan pendaftaran pelaksanaan vaksinasi massal 1 Juli mendatang sudah dibuka. Sejumlah keluhan masyarakat ini akan menjadi bahan evaluasi pelaksanaan vaksinasi berikutnya.

“Menjadi masukan buat kami mas untuk perbaikan kedepannya. Nanti disampaikan ke pimpinan mas,” katanya kepada Radar Bekasi, Minggu (27/6).

Perihal tidak dipersyaratkannya surat keterangan domisili sesuai dengan SE nomor HK.02.02/I/1669/2021, Juru Bicara (Jubir) vaksinasi Covid-19 Kemenkes, Siti Nadia Tarmidzi kepada Radar Bekasi menjelaskan, pemerintah daerah dapat melakukan kebijakan serupa. Pos pelayanan vaksinasi dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kemenkes yang dimaksud dapat dimanfaatkan oleh warga Bekasi di Jakarta, lokasi terdekat.

Ia menegaskan kebijakan yang tertuang dalam SE tersebut hanya berlaku di tempat-tempat tertentu saja, tidak di semua Faskes.”Tidak, hanya UPT dibawah Kemkes. Kantor kesehatan pelabuhan, RS umum pusat, dan Poltekkes,” tegasnya.

Sementara itu, Pengamat Kebijakan Publik, Didit Susilo menilai beberapa kali upaya vaksinasi massal dalam jumlah besar yang dilakukan oleh Pemkot Bekasi patut diapresiasi. Alur pendaftaran dinilai sudah cukup baik, hanya saja diperlukan kerja keras semua pihak, termasuk RT/RW.

Komunikasi yang baik perlu dilakukan, masyarakat, RT/RW, termasuk petugas kelurahan. Jika diperlukan, jadwal kegiatan hingga pelaksanaan vaksinasi dan nama-nama warga yang telah terdaftar diumumkan melalui pengeras suara tempat ibadah masing-masing wilayah, hal ini perlu dilakukan untuk menjamin informasi tersampaikan, sekaligus lebih awal.

“Termasuk screening di Puskesmas kelurahan masing-masing, hanya perlu perbaikan komunikasi dan informasi, sehingga warga sudah dipastikan terjadwal. Tentunya dari tingkat bawah sudah harus menempuh Prokes yang ketat,” ungkapnya.

Pemerintah perlu berusaha untuk segera mencapai dua juta sasaran vaksin ditengah meningkatnya angka kaus dewasa ini, beberapa alternatif selain yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat dapat menjangkau vaksinasi yang beberapa waktu ini dilakukan oleh instansi kepolisian. Termasuk melalui vaksinasi gotong royong, perusahaan-perusahaan perlu segera berkoordinasi untuk vaksinasi secara mandiri, dibandingkan harus menunggu lama ditengah situasi krusial.

“Sudah dari awal untuk vaksin ditingkat Puskesmas pendaftaran via online, tidak ada alasan lagi selain di semua Puskesmas. Di stadion dan di Polres sudah siap memberikan layanan vaksin, tinggal menyesuaikan warga untuk vaksin,” tukasnya.

Jumlah besar sasaran vaksin yang akan dilakukan pada awal Juli mendatang perlu dipastikan tidak melanggar Protokol Kesehatan (Prokes). Ahli Epidemiologi Universitas Indonesia (UI), Tri Yunis Miko Wahyono mengatakan bahwa vaksinasi perlu dipercepat salah satunya untuk menanggulangi virus varian baru.

Vaksinasi massal selama ini yang dilakukan oleh pemerintah dinilai sudah cukup baik. Namun, perlu dipastikan penerapan protokol kesehatan selama pelaksanaan vaksinasi massal.”Yang penting jaga jaraknya dipastikan dua meter, pakai masker, tidak berkerumun, yang penting itu aja,” ungkapnya.

Edukasi mengenai vaksinasi Covid-19 ini dinilai telah maksimal dilakukan oleh pemerintah menyesuaikan kemampuan keuangan hingga Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki. Situasi saat ini dan selanjutnya bergantung pada masyarakat untuk bersedia menjadi sasaran vaksin dan tetap menjalankan Prokes.

Sebelumnya, Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi akhir pekan kemarin saat mengunjungi RSUD Chasbullah Abdulmajid menegaskan 1 Juli akan dilaksanakan vaksinasi massal berikutnya di Stadion Patriot Candrabhaga. Wacana pelaksanaan vaksinasi massal ke empat ini ditunggu oleh banyak masyarakat Kota Bekasi.

Belum lama ini Pemkot Bekasi telah menerima tambahan vaksin sebanyak 170 ribu dosis dari pemerintah pusat, ratusan ribu dosis vaksin ini diterima setelah kehadiran Presiden Jokowi pada pelaksanaan vaksinasi massal pertama di Stadion Patriot Candrabhaga.”Makanya ini lagi rame di masyarakat yang 25 ribu itu tanggal berapa, saya informasikan tanggal 1 Juli. Nanti 12 Kecamatan dibikin dua shift, pagi dan siang,” ungkapnya.

Terpisah, sebanyak 48 Fasilitas Kesehatan (Faskes) di Kabupaten Bekasi belum bisa melayani vaksin tanpa domisili. Alasannya, karena harus menunggu semua orang yang bakal di vaksin. Sementara, untuk waktunya kapan belum bisa dipastikan, karena tergantung ketersediaan vaksin.

Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi, Masrikoh mengatakan, Faskes yang terdaftar sebenarnya ada 92, tapi sekarang sudah dipecah dengan yang melayani VGR (vaksin gotong-royong). Kemudian, sisanya ada 46 puskesmas dan dua Rumah Sakit (RS) pemerintah.

Saat ini, ketersedian vaksin masih bisa memenuhi untuk sasaran prioritas dan masyarakat umum, walaupun belum bisa terpenuhi semua.”Menunggu semua orang yang bakal di vaksin. Belum bisa diprediksi kapan-kapannya, tergantung ketersediaan vaksin,” ujarnya kepada Radar Bekasi, Minggu (27/6).

Perempuan yang akrab disapa Ikoh ini menungkapkan, pihaknya sedang mendiskusikan tempat-tempat buat sentra vaksin di 20 titik. Namun demikian, pelaksanaannya harus tetap menggunakan domisili. Menurutnya, itu seperti yang dilakukan oleh DKI Jakarta. “Tetap pakai domisili. DKI saja pakai, masa kita enggak, nanti di serbu dari tetangga sebelah kanan kiri. Mereka kan sudah punya jatah vaksin masing-masing,” ucapnya.

Sementara itu, Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten Bekasi, Alamsyah menjelaskan, vaksinasi Covid-19 ini ada dua macam, pertama vaksinasi program. Kemudian yang kedua vaksinasi gotong-royong.

Menurutnya, vaksinasi program dilaksanakan secara gratis, dengan menggunakan dua macam. Pertama, Sinovac yang berasal dari Tiongkok. Dan yang kedua astrazeneca yang berasal dari Inggris. Kata Alamsyah, vaksin program ini sasarannya tenaga kesehatan, pelayanan publik, lansia, dan lain sebagainya. “Sudah mencapai 326 ribu dosis yang sudah kita berikan. Kita mengejar Porcine epidemic diarrhea (PED) 70 sampai 80 persen, sekitar 2400 targetnya,” jelasnya. (sur/pra)

Solverwp- WordPress Theme and Plugin