Ilmu Percetakan Dipakai Palsukan Kartu Vaksin

UNGKAP KASUS: Kapolsek Pondok Gede Kompol Puji Hardi (tengah) beserta jajaran menunjukan barang bukti kartu vaksin palsu saat ungkap kasus di Mapolsek Pondok Gede Kota Bekasi, Selasa (21/9). Akibat perbuatannya tersangka dikenakan pasal 263 KUHP ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara. RAIZA SEPTIANTO/RADAR BEKASI.

RADARBEKASI.ID, PONDOK GEDE – Berbekal kemampuannya pernah bekerja di percetakan, seorang pemuda berinisial DH nekat memproduksi kartu vaksin palsu. Akibat perbuatannya, dia terpaksa harus mendekam di tahanan Polsek Pondok Gede.

Cara yang dilakukan oleh tersangka untuk menawarkan jasa ini dengan mengiklankan jasa di grup WhatsApp. Setelah mendapat konsumen, tersangka mencetak kartu vaksin milik pelanggannya menggunakan alat-alat yang ia beli sendiri. Besarnya permintaan jasa cetak vaksin dilakukan lantaran permintaan dari masyarakat dinilai tinggi.


“Sebelumnya kerja di percetakan,” kata Tersangka sembari mengaku, sudah menjalankan aksinya sejak sebulan terakhir, Selasa (21/9).

Ia mengaku sudah mencetak kartu vaksin asli dalam jumlah banyak, namun untuk kartu vaksin palsu ini ia baru berhasil menjual 8 kartu vaksin. Pekerjaan ini diakui oleh tersangka hanya dikerjakan seorang diri.”Pakai alat sendiri, dikerjakan sendiri sudah sebulan ini,” tambahnya.


Sementara itu, Kapolsek Pondok Gede, Kompol Puji Hardi mengatakan kasus ini masih akan diselidiki lebih lanjut oleh kepolisian. Hasil pengakuan awal, baru 8 kartu vaksin palsu yang ia cetak.

Sejumlah barang bukti yang digunakan oleh tersangka ditahan sebagai barang bukti, diantaranya laptop, kertas, kartu vaksin palsu, alat setrika, alat potong kertas, serta alat cetak kertas. Tersangka menggunakan alat setrika untuk proses laminating kartu vaksin.”Kita masih mengusut ada berapa lagi kartu vaksin yang sudah diedarkan,” paparnya.

Diketahui kartu vaksin palsu ini di tarif Rp50 sampai Rp100 ribu per lembar. Barang bukti kartu vaksin yang telah tercetak sudah dilakukan pemeriksaan melalui aplikasi PeduliLindungi, hasilnya NIK yang tercantum tidak terdaftar sebagai penerima vaksin.

Puji Hardi menilai bahwa apa yang dilakukan oleh tersangka seorang diri ini sangat manual, bahkan untuk proses laminating hanya dilakukan dengan alat setrika pakaian.Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal 263 KUHP tentang pemalsuan surat-surat.”Ancaman pidana enam tahun penjara,” tukasnya. (sur)