Normalisasi Kali BSK Mendesak

Illustrasi : Petugas BPBD Kota Bekasi mengevakuasi lansia yang rumahnya terendam banjir di Perumahan Pondok Hijau Permai Pengasinan Rawalumbu Kota Bekasi, Rabu (16/6). Hujan deras yang mengguyur Kota Bekasi pada Selasa (15/6) malam, mengakibatkan 1.640 KK terendam banjir. RAIZA SEPTIANTO/RADAR BEKASI.

BEKASI SELATAN- Warga di 10 RW yang berada di Perumahan Bumi Satria Kencana (BSK) Kelurahan Kayuringin, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi khawatir bencana banjir di wilayahnya makin parah setelah duplikasi crossing Tol dan Tarum Barat selesai dibangun.

Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBMSDA) Kota Bekasi menyampaikan bahwa pembangunan dua crossing tersebut adalah bagian dari rencana besar penanganan banjir di wilayah tersebut.


Lantaran khawatir banjir semakin parah, forum RW mendatangi gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk menyampaikan tuntutannya. Kesepuluh RW yang terdampak banjir yakni RW 11, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, dan 22. Proyek penanggulangan banjir dinilai akan memperparah banjir di puluhan lingkungan RW tersebut.

“Kamu menolak karena menyebabkan banjir lebih parah di wilayah RW Kayuringinjaya, kerugian materil dan immaterial yang lebih besar,” kata ketua Forum RW Kayuringinjaya, Ridwan Bawwi.


Warga menuntut untuk dibuat saluran air dari crossing Tarum Barat menuju rumah pompa air tepat di belakang Mal Mega Bekasi. Selain itu warga juga meminta rencana pemerintah daerah untuk normalisasi Kali BSK, Kalijati, dan Rawatembaga untuk dilakukan terlebih dahulu.

Pengerukan kali BSK berikut dengan turap di kedua sisi badan kali dinilai sebagai kebutuhan mendesak lantaran ketinggian permukaan kali dengan daratan di sekitarnya sudah tidak memadai.

Sementara itu, Ketua RW 021, Yoyo juga menyampaikan dua solusi yang bisa dilakukan adalah membelokkan pompa air dari tandon di wilayah Galaxy menuju ke Kali Bekasi. Yang kedua, pembangunan turap dan normalisasi kali BSK dan Kalijati, jika tidak maka banjir akan terjadi lebih parah dibandingkan sebelumnya. “Maka banjir akan semakin besar setelah proyek ini selesai,” katanya.

Di lokasi yang sama, Kepala DBMSDA Kota Bekasi, Arief Maulana menjelaskan bahwa pembangunan dua crossing tersebut adalah bagian dari perencanaan penanganan banjir mulai dari kawasan Perumahan Galaxy sampai ke Bendung Rawatembaga. Beberapa rencana penanganan banjir selain pembangunan crossing tersebut yakni penyediaan tandon, normalisasi, peninggian tanggul kali, hingga pemindahan pompa air Rawatembaga ke wilayah hilir.

Sejauh ini yang terlaksana baru pembangunan tandon di wilayah hulu. Selain itu belum terlaksana lantaran anggaran pemerintah masih difokuskan untuk penanganan Covid-19. Untuk melaksanakannya DBMSDA akan kembali mengusulkan melalui APBD Kota Bekasi, maupun bantuan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat, dan Kementerian PUPR. Karena alasan tersebut, yang terlaksana tahun ini hanya pembangunan crossing tol.

“Selanjutnya terhadap perencanaan yang belum terealisasikan akan tetap kami usulkan kembali. Mudah-mudahan di tahun 2022 ada kelanjutannya, untuk anggaran bantuan bisa terealisasi dalam hal masalah normalisasi,” paparnya.

Penanganan banjir di wilayah tersebut ditarget selesai pada tahun 2022 sampai 2023. Namun, ia belum bisa memastikan ketersediaan anggaran di tengah situasi yang mungkin terjadi selama pandemi Covid-19.

Sementara itu, Sekretaris Komisi II DPRD Kota Bekasi, Syaifudin yang juga ikut menemui warga menyampaikan perlu disusun langkah jangka pendek dan jangka panjang menjawab kekhawatiran warga. Langkah jangka pendek yang harus segera dilaksanakan yakni normalisasi kali di hilir, yakni Kalijati.

Selanjutnya, diperlukan kesepakatan antara warga dengan operator pompa air untuk menyepakati ketinggian debit air sehingga pompa perlu dioperasikan. Ia meminta pekerjaan pengendalian banjir bisa dilakukan dengan baik oleh pemerintah, serta tidak merugikan warga sekitar.

“Sehingga ketika pembangunan crossing ini berjalan, kemudian di daerah hilir sudah ada pelebaran-pelebaran sungainya,” paparnya.

Sementara untuk langkah jangka panjang, adalah pengendalian banjir sesuai dengan rencana yang telah dibuat oleh pemerintah kota Bekasi, ditambah dengan keterlibatan dinas terkait mengenai analisa dampak lingkungan yang terjadi akibat proyek tersebut.

“Termasuk dibahas analisa dengan pelibatan dinas lain yang terkait. Misalnya dinas lingkungan hidup berkaitan dengan pembangunan ini dari sisi Amdalnya seperti apa, dan seterusnya,” tambahnya. (sur)