RADARBEKASI.ID, BEKASI SELATAN-Pemerintah Kota Bekasi mewacanakan membentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) baru yang fokus dalam penanganan masalah sampah termasuk pengelolaannya.
Sejauh ini persoalan sampah masih ditangani oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) serta UPTD TPA Sumur Batu. “Kita berencana dan saat ini masih berproses pembentukan BUMD pengelolaan sampah,” kata Wakil Wali Kota Bekasi Tri Adhianto kepada Radar Bekasi, Selasa (30/11).
Tri sapaan akrabnya mengatakan, untuk mendirikan dan membangun BUMD butuh proses panjang. Dan yang sekarang dilakukan oleh Pemkot terkait mengurangi sampah dari sumbernya. Pemkot Bekasi juga berencana mengaktifkan kembali Bank Sampah Induk Patriot dan memperbanyak lokasi- pengelolaan sampah di beberapa wilayah yang ada di Kota Bekasi.
”Makanya proses pemilahan sampah itu kita lakukan dari hulu. Kita juga berikan bantuan kepada penggiat maggot tahun ini hampir Rp 750 juta,” ucapnya.
Pihaknya mengaku kajian pembentukan BUMD baru itu masih dilakukan. “Saat ini kita sedang kaji terus ya terkait pembentukan BUMD pengelolaan sampah,” ujarnya.
Dirinya juga menjelaskan, untuk ke arah selanjutnya belum memastikan dan menargetkan kapan BUMD pengelolaan sampah bisa terbentuk.
“Ya untuk sekarang ini bagaimana kita mengoptimalkan pengumpulan minyak jelantah, petani maggot yang memang pakannya berasal dari sampah rumah tangga dan pasar. Intinya kedepan harus ada BUMD khusus tidak hanya sampah tetapi terbarukan,” tukasnya.
Terpisah, Anggota Komisi III DPRD Kota Bekasi, Adhika Dirgantara mengatakan, jika orientasinya untuk kepentingan masyarakat dan mendukung program pemerintah daerah pihaknya mendukung wacana tersebut. Namun diakuinya pembentukan BUMD baru perlu kajian matang. Sejauh ini diakuinya belum ada laporan terkait wacana pembentukan BUMD baru ke DPRD.
“Kita sih setuju-setuju saja. Tetapi kan butuh kajian. Karena itu masih wacana dan belum ada laporan serius kepada DPRD terkait itu,” katanya.
Jika wacana pembentukan BUMD itu serius, pihaknya sebagai Komisi III mitra dari BUMD setuju apabila benar-benar bermanfaat untuk masyarakat dan menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Intinya kalau bermanfaat buat masyarakat menaikan PAD, tidak membebankan masyarakat kenapa kita tidak setuju. Kita akan setuju dengan wacana tersebut. Karena sampah ini luas, sampah apa yang dapat dikelola. Hal ini perlu dikaji dan yang penting dapat meningkatkan pelayanan masyarakat dan PAD,” tukasnya. (pay)
