Bekasi

Nipu TKK Untuk Foya-Foya

Polisi Dalami Keterlibatan Pegawai Pemkot

RADARBEKASI.ID, MEDANSATRIA – Kepolisian akan mendalami dugaan keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi, termasuk kemungkinan meyakinkan kepada korbannya menggunakan nama pejabat, seperti Walikota Bekasi. Beraksi selama satu tahun, tersangka meraup keuntungan ratusan juta dari penipuan rekrutmen Tenaga Kerja Kontrak (TKK) ini, padahal tahun ini Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kota Bekasi menegaskan tidak ada rekrutmen TKK.

Praktek pungutan uang dalam rekrutmen TKK bukan rahasia umum, berkali-kali muncul laporan dan pengakuan korban penipuan ini. Masyarakat Bekasi memang berharap keluarga bahkan dirinya sendiri ingin menjadi TKK di lingkungan Pemkot Bekasi, hal ini diceritakan oleh narasumber Radar Bekasi kemarin, Minggu (9/1).

Salah satu warga Bekasi ini mengaku ingin anaknya menjadi TKK lulus dari sekolah nanti, informasi mulai dicari, hasilnya, dibutuhkan uang sampai Rp50 juta untuk menjadi TKK ini. Dengan modal puluhan juta tersebut, ia memutuskan untuk mundur lantaran tidak memiliki kemampuan finansial, meski saat itu sudah mendapat kepastian lowongan pekerjaan tersebut di lingkungan Pemkot Bekasi.

Selama mencari informasi, ia diwanti-wanti oleh rekan lain agar tidak menyerahkan uang dengan mudah sebagai imbalan dan garansi diterima sebagai tenaga kontrak pemerintah.

“Saat itu jawabannya bisa tapi bayar Rp50 juta. Diberi masukan (oleh rekan) harus hati-hati ngasih yang itu, tunggu sampai tanda tangan kontrak atau sudah bekerja. Akhirnya saya abaikan, karena saya tidak punya uang segitu,” katanya.

Dua hari sebelumnya, Polres Metro Bekasi Kota mengungkap kasus penipuan rekrutmen TKK oleh tersangka MAD (44). Penangkapan tersangka diawali dari laporan salah satu korban mewakili sembilan orang yang juga menjadi korban MAD, korban diiming-imingi menjadi TKK dengan membayar sejumlah uang, Rp20 sampai Rp30 juta satu orang.

Tersangka melancarkan aksinya tahun 2021 silam, sampai berganti tahun janji tersebut tidak terealisasi. Hasil kejahatan tersangka selama ini digunakan untuk biaya foya-foya serta bergaya hidup mewah, seperti menyewa apartemen dan menikmati hiburan.

“Korban menyerahkan uang rata-rata Rp20 sampai Rp30 juta dengan total sembilan orang (korban) ini, atau dengan total kerugian uangnya sampai Rp250 juta rupiah,” terang Kapolres Metro Bekasi Kota, Kombes Pol Hengki.

Setelah dilakukan penyelidikan, ternyata korban MAD tidak hanya sembilan orang tersebut, ada tiga korban lain yang sudah melapor lebih dulu di Polres Metro Bekasi Kota. Sehingga, total korban 12 orang.

Kepolisian mempersilahkan korban lain yang merasa dirugikan oleh tersangka untuk melapor kepada Polres Metro Bekasi Kota. Tersangka dipastikan bukan pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.

Kepolisian akan menyelidiki lebih dalam kemungkinan keterlibatan pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi, termasuk jika tersangka menggunakan nama Walikota Bekasi untuk mengelabui korbannya. Hasil penyelidikan sementara ini, tersangka mengaku tidak membawa nama Walikota Bekasi saat melakukan aksinya.

“Kita akan melakukan penyelidikan lagi, apakah ada keterlibatan pihak lain, atau ada kerjasama pihak lain, masih kita dalami,” tambahnya.

Belasan korban dari aksi kejahatan tersangka berusia produktif, berusia 20 sampai 30 tahun. Akibat perbuatannya, tersangka terancam kurungan empat tahun penjara lantaran melanggar KUHPidana pasal 372 dan atau 378 tentang penipuan dan penggelapan.

Terpisah, mengingat kasus serupa sudah terjadi berulang, Kepala BKPPD, Karto menegaskan tahun ini tidak ada penerimaan TKK di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi. Hal ini disebabkan oleh kondisi pandemi, dan jumlah tenaga kontrak yang saat ini mencapai 13.800 orang.

“Kalau 2022 apalagi dengan kondisi begini, kayaknya tidak ada, karena kita tetap pakai ya mungkin (TKK yang sudah ada) sama dengan tahun yang lalu,” ungkapnya.

Kasus penipuan TKK seperti yang terjadi selama ini disebut diluar dari kewenangannya di badan kepegawaian. Kali ini adalah kesekian kalinya Pemerintah Kota Bekasi meminta warganya berhati-hati dengan oknum yang menjanjikan bisa menjamin masuk dan bekerja sebagai TKK.

Berbagai modus digunakan, diantaranya merasa dekat dengan pimpinan, Walikota maupun Wakil Walikota Bekasi. Biasanya dibuktikan dengan foto bersama dengan mereka. Padahal, belum tentu benar, masyarakat sering kali berfoto bersama dengan pejabat dalam berbagai kegiatan di masyarakat.

“Jangan sampai foto dengan walikota jadi modal, merasa dekat dengan Walikota, Wakil Walikota, kepala BKD, padahal (foto bersama saat) acara apa, kebetulan (berjumpa),” tukasnya. (Sur)

Related Articles

Error, no group ID set! Check your syntax!
Back to top button