RADARBEKASI.ID, BEKASI – Realisasi pendapatan negara di Jawa Barat pada 2021 sebesar Rp117,63 triliun atau 97,88 persen, tumbuh 27,8 persen dibandingkan 2020. Demikian disampaikan oleh Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Jawa Barat Tavianto Noegroho dalam rilis kinerja APBN Jawa Barat 2021, Jumat (21/1/2022).
Menurutnya, kenaikan pendapatan negara disebabkan naiknya penerimaan perpajakan terutama kenaikan Pajak Penghasilan (PPh) sebesar 3,1 persen, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan PPnBM tumbuh sebesar 20,37 persen, PBB tumbuh sebesar 11,54 persen, Cukai tumbuh sebesar 11,48 persen dan Bea Masuk tumbuh 7,57 persen. Disamping itu juga Penerimaan Negara Bukan Pajak tumbuh sebesar 15,8 persen.
“Kenaikan penerimaan pajak dan penerimaan negara bukan pajak menandakan perekonomian sudah berjalan kembali karena keberhasilan dalam pengendalian dan penanganan pandemi Covid-19,” tuturnya.
Menurutnya, pemerintah mengalokasikan belanja negara TA 2021 di Jawa Barat sebesar Rp119,85 triliun, tumbuh 6,84 persen dibanding alokasi belanja APBN 2020. Alokasi tersebut terdiri dari belanja K/L sebesar Rp51,12 triliun dan untuk Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp68,74 triliun. Sedangkan target pendapatan negara ditetapkan awal sebesar Rp153,34 triliun. Kemudian ada penyesuaian pagu seiring dengan kebijakan refocusing tahun 2021.
“Realisasi Belanja Negara 2021 sebesar Rp115,57 triliun atau 101,27 persen yang terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp45,35 triliun atau 97 persen tumbuh 9,4 persen dan TKDD sebesar Rp70,22 triliun atau 104,24 persen tumbuh sebesar 3,9 persen,” tuturnya.
Ia menyampaikan, dana transfer ke daerah adalah bagian dari belanja negara dalam rangka mendanai pelaksanaan desentralisasi fiskal berupa dana perimbangan, dana otonomi khusus, dan dana penyesuaian. Alokasi TKDD Provinsi Jawa Barat 2021 ditetapkan Rp67,36 triliun turun 1,75 persen dibanding periode tahun 2020 sedangkan Realisasi TKDD di Jawa Barat tahun 2021 sebesar Rp70,22 triliun atau 104,2 persen.
Menurutnya, realisasi DBH melampaui 100 persen karena ada pembayaran tunggakan DBH TA 2020 yang dibayarkan pada tahun 2021 sehingga realisasi mencapai 173,4 persen.
“Untuk Realisasi DAK Fisik di Jawa Barat yang rendah sebesar 85,3 persen karena yang dikontrakkan dari pagu hanya sebesar Rp3,07 triliun (86,52 persen) disebabkan masalah aturan dan ketentuan, kebijakan pelaksanaan DAK Fisik, Penyedia Barang/Jasa, koordinasi, dan sumber daya manusia (SDM),” ujarnya.
Ia menjelaskan, realisasi Penyaluran Dana Desa 2021 sebesar Rp5,99 triliun atau 99,93 persen yang terdiri dari; realisasi Dana Desa Non BLT sebesar Rp3,64 triliun (99,9 persen), realisasi Earmarked 8 perse. untuk penanganan Covid-19 sebesar Rp359 miliar (100 persen), realisasi BLT Desa sebesar Rp1,99 triliun atau 100 persen disalurkan kepada 553 ribu Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di 5.312 Desa selama 12 bulan sebesar Rp300 ribu/bulan.
Dikatakan, realisasi Program Pemulihan Ekonomi Naasional (PEN) 2021 di Jawa Barat sebesar Rp41,79 triliun dengan rincian Cluster Kesehatan Rp13,24 Triliun, Cluster Perlinsos Rp19,75 Triliun, Cluster Dukungan UMKM 4,86 Triliun dan untuk Cluster Sektoral/Padat Karya sebesar Rp3,94 Triliun.
Ia juga menyampaikan, realisasi KUR dan realisasi Penyalur Pembiayaan Ultra Mikro di Jawa Barat 2021. Pada realisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR), disalurkan ke-28 Kabupaten dan Kota dengan jumlah debitur sebanyak 1.183.303 dengan total dana sebesar Rp 40,77 triliun, jumlah outstanding sebesar Rp 32,18 triliun.
Kemudian realisasi Penyalur Pembiayaan Ultra Mikro, jumlah debitur dari 27 Kabupaten dan Kota adalah sebanyak 263.752 orang dengan total penyaluran dana adalah sebesar Rp970,28 miliar.
Menurutnya, alokasi Belanja Negara untuk wilayah Provinsi Jawa Barat dalam APBN tahun 2022 mencapai Rp108,84 triliun, dimana sebesar Rp42,25 triliun dialokasikan untuk Belanja Pemerintah Pusat (Kementerian/Lembaga) dan Belanja Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp66,59 triliun.
“Fokus belanja pemerintah pusat yaitu Melanjutkan pemulihan sosial ekonomi, mendukung reformasi kesehatan, pendidikan dan perlindungan sosial serta Penguatan sinergi dan koordinasi antar K/L, Pemda dan satker lainnya. Sedangkan Belanja Transfer ke Daerah dan Dana Desa diarahkan untuk peningkatan harmonisasi belanja K/L dan TKDD, kualitas SDM Pendidikan, Kesehatan dan Infrastruktur publik daerah, mendorong pemulihan ekonomi di Desa dan percepatan penanganan kemiskinan ekstrim dan penggunaan TKDD diarahkan untuk belanja-belanja strategis termasuk peningkatan kualitas infrastruktur publik, pemulihan ekonomi, pembangunan SDM, serta kualitas pelayanan publik,” paparnya. (oke/*)
