Golkar Jual Migor Murah

ANTRI : Warga Kampung Pemahan, Desa Setia Mulya, Kecamatan Tarumajaya saat antri mendapatkan minyak goreng murah. ISTIMEWA/RADAR BEKASI

RADARBEKASI.ID, BEKASI – Ribuan warga di Kampung Pemahan, Desa Setia Mulya, Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi tak menyia-nyiakan kesempatan untuk mendapatkan minyak goreng (migor) murah. Kemarin,Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Pengajian Al Hidayah Partai Golkar mendistribusi minyak goreng  dengan 10 ribu kupon untuk warga.

Pengurus DPP Pengajian Al Hidayah Partai Golkar Bidang Sosial dan Kesehatan, Siti Qomariyah mengaku, kelangkaan minyak goreng di pasaran membuat hatinya terketuk untuk berbagi dengan warga di sekitarnya.


“Hampir sepuluh ribu kupon telah saya berikan kepada warga, bazar minyak goreng ini saya lakukan selama tujuh hari, yang ditujukan untuk seluruh warga Kabupaten Bekasi, terutama Tarumajaya,” ujarnya usai memberikan minyak goreng.

Diharapkan, dengan adanya pendistribusian minyak goreng murah ini bisa membantu warga di tengah kesulitan yang menghimpit. “Kami jual murah dengan harapan dapat meringankan beban warga, khususnya para ibu rumah tangga yang saat ini dibuat pusing dengan kenaikan berbagai harga bahan pokok,” tuturnya.


Dalam bazar tersebut, warga yang datang harus antri untuk mendapatkan minyak goreng murah.”Pusing melihat kondisi saat ini mas, semua harga naik di tambah ekonomi tidak menentu, makanya adanya giat bazar murah ini sangat membantu,” kata salah seorang warga, Muzdalifah(45).

Terpisah, Wakil Gubernur Jabar, Uu Ruzhanul Ulum menuturkan, kenaikan harga pangan menjelang Ramadan karena permintaan barang yang tinggi. “Saya berharap dengan ibu-ibu rumah tangga menjelang bulan Ramadan ini jangan borong memborong, biasa saja, supaya harga tidak naik,” katanya.

Dirinya memastikan, pemerintah akan mengantisipasi kenaikan-kenaikan bahan komoditas. Kata Uu, pemerintah secepat mungkin mengantisipasi apa pun yang menjadi kebutuhan masyarakat, termasuk sembako yang menjadi kebutuhan primer. Seperti, minyak goreng, gula, dan lainnya.

“Pemerintah punya kewenangan, anggaran, nanti akan melakukan kebijakan-kebijakan, yang jelas masyarakat jangan resah, pemerintah akan tanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan masyarakat Jawa Barat,” ungkapnya. (pra)