RADARBEKASI.ID, BEKASI – Stok vaksin untuk penguat atau booster di Kabupaten Bekasi mulai menipis. Demikian disampaikan Unit Pelaksana Teknis Daerah Farmasi Kabupaten Bekasi. Bahkan beberapa merek vaksin tidak memiliki persediaan untuk disalurkan ke fasilitas kesehatan di wilayah setempat.
“Yang tersisa 500 dosis vaksin booster AstraZeneca. Kalau untuk Pfizer dan Moderna sudah habis dari kemarin-kemarin,” kata Kepala UPTD Farmasi Kabupaten Bekasi Bayu Biharussyfa di Bekasi, Senin (28/3/2022).
Pihaknya mengaku telah mengirimkan permintaan alokasi vaksin Covid-19 dosis penguat kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan berharap dapat segera didistribusikan untuk memenuhi kebutuhan vaksinasi bagi masyarakat.
“Kita masih menunggu pengiriman dari provinsi, sampai hari ini jadwal pengiriman belum kami terima,” katanya.
Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan pada Dinkes Jawa Barat Juanita Paticia Fatima mengatakan pemerintah provinsi sudah menerima surat permintaan alokasi vaksin yang dimaksud dari sejumlah daerah termasuk Kabupaten Bekasi.
Pihaknya juga telah menindaklanjuti pengajuan penambahan alokasi vaksin dosis penguat yang disampaikan pemerintah daerah kabupaten/kota se-Jawa Barat melalui koordinasi dengan Kementerian Kesehatan RI.
“Sudah kami ajukan ke Kemkes (Kementerian Kesehatan), nanti kalau sudah ACC saya sampaikan,” katanya.
Sementara itu Wakil Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten Bekasi Masrikoh mengatakan masih terus menggencarkan kegiatan vaksinasi Covid-19 dosis penguat meski hanya menggunakan satu merek vaksin saja.
“Sampai akhir pekan kemarin masih ada sekitar 6.380 dosis vaksin AstraZeneca dengan masa kadaluarsa 1 April 2022 untuk dipakai vaksinasi di seluruh puskesmas,” katanya.
Masrikoh mengakui animo masyarakat mengikuti vaksinasi dosis penguat sangat tinggi setelah Presiden RI Joko Widodo mengumumkan vaksinasi tersebut menjadi persyaratan pelaku perjalanan mudik Idul Fitri tahun ini.
“Semoga distribusi vaksin booster segera kami dapatkan agar pelaksanaan vaksinasi ini bisa maksimal sehingga mampu memenuhi persyaratan warga untuk melakukan perjalanan mudik Lebaran,” kata dia. (and/adv)
