Komisi 4 Dukung Satu Puskesmas Satu Kelurahan

Komisi 4 Dorong Satu Kelurahan Satu Puskesmas
Tenaga kesehatan di salah satu rumah sakit

 

RADARBEKASI.ID, BEKASI TIMUR – Untuk meningkatkan pelayanan kesehatan merata kepada masyarakat Kota Bekasi, Komisi 4 DPRD Kota Bekasi mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) agar mengajukan setiap kelurahan memiliki Puskesmas sendiri.


Demikian disampaikan Ketua Komisi 4 DPRD Kota Bekasi, Daradjat Kardono kepada RADARBEKASI.ID, Kamis (2/6). Daradjat menyampaikan, memang Pemkot menargetkan lima tahun ke depan setiap satu Kelurahan memiliki Puskesmas masing-masing. Saat ini dari 56 Kelurahan yang ada Puskesmas itu baru ada di 43 Kelurahan yang memiliki Puskesmas.

“Sisanya itu belum memiliki Puskesmas di beberapa Kelurahan. Itu harus segera diselesaikan dalam beberapa tahun ke depan ini. Supaya akses masyarakat terhadap kesehatan bisa lebih mudah,” katanya.


Apalagi, lanjut dia, sekarang Universal Health Coverage (UHC) Pemkot Bekasi sudah mencapai 90 persen lebih. Karena UHC tidak bicara masalah angka saja, tapi dibalik itu harus dipersiapkan juga saran dan prasarana untuk layanan, termasuk Sumber Daya Manusia (SDM) dan Tenaga Kesehatan Nakes (Nakes) dan alat kesehatan harus dipersiapkan.

“Jadi pada saat nanti kita men-declare UHC itu betul-betul kita siap. Untuk merealisasikannya, termasuk peserta BPJS Kesehatan,” ucapnya.

Ia mengaku, peserta BPJS Kesehatan juga harus direview lagi dan memastikan. Karena masih banyak orang yang punya BPJS Kesehatan tapi tidak aktif atau menunggak.

Ini, kata dia, mesti diperhatikan jangan sampai mengeklaim, ternyata diantara pemegang Kartu BPJS Kesehatan banyak yang bermasalah. Sehingga tidak akurat klaim UHC-nya.

“Sekarang ini kita sedang mengajukan Raperda Standarisasi Pelayanan Kesehatan Masyarakat. Artinya nanti masyarakat harus mendapat pelayanan yang sama dan juga akses-akses sarana dan prasarana kesehatan ini juga semuanya gampang dan mudah,” terangnya.

Lebih lanjut, sekarang kalau memakai BPJS Kesehatan tampak repot untuk berobat di rumah sakit. Pssien harus mengambil nomor, balik lagi. Kemudian, daftar dan seterusnya. Rentetan birokrasinya sangat panjang.

“Nah, ini yang seperti ini harus dibenahi. Kita sosialisasi, harapannya semuanya penggunaan BPJS Kesehatan ini mendapatkan standar pelayanan yang sama. Begitu juga Puskesmas di setiap Kelurahan itu harus ada. Kita akan dukung,” ungkapnya. (adv)