Tidak Semua Nelayan Dapat Rekomendasi Pembelian BBM

Illustrasi : Nelayan menggunakan boat kecil berangkat melaut, di Desa Pantai Mekar, Muaragembong, Kabupaten Bekasi, Selasa (28/6). ARIESANT/RADAR BEKASI

RADARBEKASI.ID, BEKASI – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi memberikan solusi jangka pendek bagi para nelayan di Muaragembong agar bisa melaut, yakni dengan mengeluarkan surat rekomendasi untuk pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM).

Namun demikian, tidak semua nelayan bisa mendapatkan surat rekomendasi tersebut.


“Surat rekomendasi itu ada yang dapat, dan ada yang tidak. Termasuk saya, tidak mendapat surat rekomendasi untuk pembelian BBM. Bahkan sampai sekarang, tidak ada yang ngasih tahu,” ujar Ketua Komite Nasional Nelayan Nusantara (Konan), Nanang Suherman, kepada Radar Bekasi, Selasa (5/7).

Kata dia, saat ini tidak hanya persoalan BBM yang dikeluhkan para nelayan. Tapi turunnya harga jual ikan maupun rajungan, menjadi persoalan yang sangat menyulitkan para nelayan, khususnya di Muaragembong.


Menurut Nanang, kenaikan harga BBM dan sembako, tidak sebanding dengan pendapatan dari hasil melaut.

“Jika harga BBM dan sembako naik, harga jual hasil tangkap nelayan seharusnya naik juga, agar bisa mengimbangi. Lah ini malahan anjlok,” sesalnya.

Nanang membeberkan, harga jual ikan sekarang turun semua. Sebelumnya harga ikan kakap Rp 50 ribu per kilogram, sekarang hanya Rp 30 ribu per kilogram. Kemudian cumi yang sebelumnya Rp 45 ribu per kilogram, sekarang menjadi Rp 25 ribu per kilogram.

Lebih parahnya lagi harga rajungan, sebelumnya Rp 100 ribu per kilogram, sekarang Rp 25 ribu per kilogram. Padahal, nelayan di Muaragembong itu hampir 80 persen mencari rajungan.

Pengeluaran untuk melaut tergantung perahu dan orangnya. Kalau saya bisa Rp 150 sampai Rp 200 ribu sekali melaut. Sedangkan pendapatannya, tidak bisa menutupi pengeluaran itu, karena harga jual turun,” ungkap Nanang.

Menanggapi hal itu, Camat Muaragembong, Lukman Hakim menuturkan, Pemkab Bekasi sudah mengeluarkan solusi jangka pendek, yakni memberikan surat rekomendasi bagi nelayan untuk pembelian BBM.

“Solusi jangka pendeknya, ada rekomendasi dari Dinas Perikanan Kabupaten Bekasi. Pada saat nelayan membeli BBM jenis Solar subsidi, keluar dari wilayah Muaragembong, misalkan Batujaya, Karawang, bisa membawa rekomendasi itu,” jelasnya.

Hanya memang, untuk solusi jangka panjangnya belum ada. Menurut Lukman, masyarakat berharap ada Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) skala menengah di Muaragembong. Dalam hal ini, dirinya menyarankan pembuatan SPBU bisa memfungsikan gedung Pem di Muaragembong,

“Gedung Pem itu kalau dari informasi yang saya dapatkan, tujuannya untuk penampungan Solar buat nelayan. Tapi pada kenyataannya tidak berjalan, yang dikelolah oleh AKR, salah satu rekanan dari Pertamina. Difungsikan saja itu,” saran Lukman. (pra)