RADARBEKASI.ID, BEKASI – Separuh SMP di Kota Bekasi sudah menerapkan Kurikulum Merdeka dalam proses pembelajaran. Kurikulum ini ditarget dapat diterapkan oleh satuan pendidikan pada 2024 mendatang.
Ketua Musyawarah Kerja Pengawas Sekolah (MKPS) SMP Kota Bekasi Eduard Nurpatria menjelaskan, Kurikulum Merdeka sudah diterapkan oleh sejumlah SMP di Kota Bekasi.
“Saat ini sudah 50 persen sekolah di tingkat SMP yang menerapkan Kurikulum Merdeka baik secara murni maupun mandiri,” ungkapnya kepada Radar Bekasi, Senin (11/7).
Data yang dihimpun MKPS, jumlah SMP yang sudah menerapkan Kurikulum Merdeka murni sebanyak 21 sekolah. Rinciannya, angkatan pertama sebanyak 10 sekolah negeri dan swasta serta angkatan kedua sebanyak 11 sekolah negeri dan swasta.
“21 sekolah negeri dan swasta ini adalah sekolah yang murni, yang kepala sekolahnya mengikuti seleksi program Sekolah Penggerak. Sehingga penerapannya memang difasilitasi oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek),” terangnya.
Sedangkan SMP yang sudah menerapkan Kurikulum Merdeka dengan sistem mandiri sebanyak 117 sekolah negeri dan swasta.
“Penerapan kurikulum mandiri ini dibantu difasilitasi oleh pemerintah, dalam bentuk implementasi Kurikulum Merdeka. Jadi penerapan Kurikulum Merdeka nya belum murni, berbeda dengan 21 sekolah yang sudah menerapkan Kurikulum Merdeka murni,” jelasnya.
Penerapan Kurikulum Merdeka tidak murni atau secara mandiri dikarenakan sekolah masih dapat memilih tiga Kurikulum Merdeka yang berbeda yaitu Kurikulum Mandiri Belajar, Mandiri Berubah dan Mandiri berbagi.
“Kenapa disebut mandiri? karena sekolah masih bisa memilih untuk penyesuaian, jadi bertahap dan sekolah masih bisa memilih penerapan Kurikulum Merdeka seperti apa yang ingin diterapkan,” tuturnya.
Sedangkan jumlah SMP di Kota Bekasi sebanyak 304 sekolah terdiri dari 61 sekolah negeri dan 243 sekolah swasta. Dengan demikian, masih ada 166 sekolah yang belum menerapkan Kurikulum Merdeka.
“Kalau dari hasil pemantauan kami untuk SMPN sudah hampir semua menerapkan Kurikulum Merdeka murni maupun mandiri, jadi kami bersama dengan Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bekasi akan terus mendorong penerapan Kurikulum Merdeka secara merata,” jelasnya.
Sementara, Kepala Dinas Pendidikan Inayatullah mengatakan, implementasi Kurikulum Merdeka secara mandiri merupakan pilihan bagi satuan pendidikan. Menurutnya, satuan pendidikan perlu didukung untuk melaksanakan Kurikulum Merdeka.
Lanjut dia, Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM) mandiri merupakan pilihan bagi satuan pendidikan sebagai upaya pemulihan pembelajaran.
“Untuk mewujudkan visi pendidikan Indonesia dikeluarkan kebijakan Merdeka Belajar bagi tercapainya pendidikan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia,” jelasnya.
Dengan Kurikulum Merdeka, Inay memastikan para peserta didik mengalami kemajuan belajar sehingga lebih kompeten dan berkarakter serta memastikan pendidikan dapat dinikmati oleh segenap rakyat secara merata serta mendapatkan akses pendidikan yang berkualitas. (dew)
