RADARBEKASI.ID, BEKASI – Sinyalemen penaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubdisi menguat. Seiring dengan itu, suara penolakan atas rencana pemerintah tersebut kian kencang. Sebab kebijakan penaikan harga BBM bersubsidi dinilai belum memiliki urgensi.

Pengamat Ekonomi Energy Universitas Gajah Mada (UGM), Fahmi Radhi kepada redaksi menjelaskan, rencana penaikan harga BBM bersubsidi belum perlu dilakukan pemerintah. Justru hal tersebut bakal menjadi bumerang. Lantaran kenaikan harga BBM bersubsidi diperkirakan memberikan kontribusi sebesar 1,97 persen. Dan jika benar terjadi, maka total inflasi tahun 2022 diperkirakan mencapai 7,17 persen.

Dampaknya, daya beli masyarakat akan menurun, berimbas pada melemahnya perekonomian Indonesia. Kenaikan harga-harga bahan pokok akan memperberat beban masyarakat, terutama masyarakat miskin.

“Bahkan, rakyat miskin yang tidak pernah menikmati subsidi BBM lantaran tidak punya kendaraan bermotor juga harus berkorban akibat penaikan harga BBM bersubsidi,” paparnya.

Dengan segala beban yang tengah ditanggung oleh keuangan negara, Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani justru menambah kuota Pertalite sebesar 5 juga kiloliter. Selain pengeluaran riil subsidi BBM, ada tambahan pemasukan riil yang diterima negara akibat kenaikan harga komoditi eksporyang meningkat.

“Berdasarkan komposisi tambahan pemasukan dan pengeluaran APBN 2022, sesungguhnya tidak ada urgency menaikkan harga BBM subsidi pekan ini, bahkan tidak juga tahun ini,” tambahnya.

Penolakan atas rencana penaikan harga BBM juga ditentang keras sebagian kelompok masyarakat di Bekasi. Mereka akan menyampaikan penolakan atas kebijakan yang diambil oleh pemerintah karena ekonomi masyarakat dinilai belum pulih sempurna pasca Covid-19, hingga biaya hidup makin mahal tidak dibarengi naiknya pendapatan.

Bagi kelompok buruh, kenaikan BBM bersubsidi disebut akan semakin membuat mereka babak belur. Kelompok pekerja mayoritas di Bekasi ini menilai bahwa selama pandemi upah buruh tidak naik, justru dipangkas, bahkan ada yang harus rela dirumahkan tanpa penghasilan.

“Kita sudah koordinasi dengan DPP juga bahwa kita harus menyampaikan sikap tentang rencana kenaikan BBM ini harus kita tolak,” ungkap Sekertaris DPC KSPSI Kota dan Kabupaten Bekasi, Fajar Winarno.

Diketahui, Upah Minimum Kota (UMK) Kota Bekasi tahun ini naik 0,71 persen, sementara Kabupaten Bekasi tidak mengalami kenaikan. Pada perjalanan tahun 2022, hampir seluruh komoditas bahan pokok mengalami kenaikan harga dan tidak bisa diprediksi.

Pekerja meminta pemerintah untuk mengkaji ulang rencana kenaikan BBM bersubsidi ini. Pasalnya, kenaikan harga BBM bersubsidi akan berdampak luas pada naiknya harga komoditas lain.

Beberapa diskusi sudah dilakukan oleh DPC KSPSI Bekasi, diskusi selanjutnya akan melibatkan berbagai organisasi di Bekasi untuk menyampaikan sikap kepada pemerintah.

Meskipun Bekasi terkenal dengan gemerlap dunia industrinya, Fajar menyampaikan bahwa sebagian besar pekerja saat ini hanya berstatus kontrak, mulai dari enam bulan, paling lama dua tahun. Setelah itu mereka kembali berstatus sebagai pencari kerja.

Sehingga tidak menutup kemungkinan, kenaikan BBM bersubsidi ini akan membawa dampak bertambahnya masyarakat miskin.

“Pasti itu, biaya hidup naik, maka kemiskinan akan semakin bertambah,” tukasnya.

Sekadar diketahui, jumlah penduduk miskin sampai akhir tahun 2021 di Kota Bekasi sebanyak 144,12 ribu jiwa. Di kabupaten Bekasi, sampai akhir tahun 2021 jumlahnya 202,73 ribu jiwa.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Barat mencatat inflasi sampai dengan bulan Juli 2022 sebesar 4,07 persen. Lima besar komoditas yang memberikan andil terhadap inflasi diantaranya bahan bakar rumah tangga (LPG), cabai merah, bawang merah, bensin, dan minyak goreng.

Senada, Aliansi Buruh Bekasi Melawan (BBM) juga menolak keras rencana kenaikan BBM bersubsidi.

“Kami menolak. Kenapa menolak, karena bicaranya subsidi, yang merupakan hak rakyat. Pokoknya kebutuhan berkualitas dan sekarang murah itu hak rakyat,” ujar Sekretariat Jendral Aliansi Buruh Bekasi Melawan (BBM), Amir Mahfud, kepada Radar Bekasi, Rabu (24/8/2022).

Menurutnya, apa yang disebut subsidi itu ketika kebutuhan berkualitas harganya murah, yakni BBM, listrik, pendidikan, maupun lainnya. Berdasarkan pernyataan Abraham Samad, termasuk almarhum Gus Dur, apabila di Indonesia tidak ada korupsi, negara bisa menggajih rakyatnya setiap kepala Rp 30 juta, dengan sumber kekayaan yang ada di Indonesia.

“Kemerdekaan Indonesia itu ketika korupsi sudah tidak ada. Ketika saat ini pemerintah mengambil langkah kepatutan atau sebagainya, dengan alasan bla-bla. Sehingga nanti pertalite naik, gas naik, dan lainnya, yang mengakibatkan kebutuhan pokok naik. Ini tidak bisa di diamkan,” ucapnya.

Dirinya menilai, dalam kondisi seperti sekarang bisa dibilang salah management, sistem, dalam pengelolaan negara. Sampai akhirnya subsidi mau ditarik. Oleh karena itu dirinya mengancam akan turun ke jalan apabila rencana kenaikan subsidi akan bergulir, karena dampaknya sangat dirasakan oleh rakyat Indonesia.

“Kami sepakat akan melakukan aksi, mengenai kenaikan harga BBM. Sekarang kita lihat langkahnya,” tukasnya.

Penolakan juga disuarakan mahasiswa. Mereka menilai perekonomian masyarakat belum sepenuhnya pulih pasca Covid-19. Seharusnya, pemerintah fokus pada pemulihan ekonomi ketimbang berfikir untuk menaikkan harga BBM.

“Yang pasti mahasiswa khususnya PMII menolak rencana kenaikan harga BBM, karena melihat kondisi perekonomian perekonomian saat ini belum begitu pulih,” ungkap Ketua Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Bekasi, Yusril Nama Gelar.

Jika pemerintah tetap menaikkan harga BBM bersubsidi, serta berpotensi membuat masyarakat jatuh miskin, mahasiswa berencana untuk turun ke jalan.

“Kita akan turun aksi tetap dengan marwah yang sama, membela kaum mustadafin,” tukasnya.

Sebagaimana diketahui, wacana dimulai dari komunikasi publik presiden dan para menteri. Ketidakmampuan uang negara terus menahan beban subsidi, kontribusi besar kenaikan harga energi terhadap inflasi, hingga kuota BBM bersubsidi yang makin tipis menjadi alasannya.

Terakhir, Bank Indonesia (BI) menaikkan suku bunga acuan dari 3,5 persen menjadi 3,75 persen sebagai langkah pre-emtive dan forward looking peningkatan inflasi inti, espektasi inflasi akibat naiknya harga BBM nonsubsidi, serta inflasi bahan pangan. Pengamat menilai kenaikan suku bunga acuan ini memperkuat dugaan pemerintah akan menaikkan harga BBM bersubsidi.

Dalam rapat kerja Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) kemarin, DPR mengusulkan harga BBM jenis Pertalite naik jadi Rp10 ribu. Harga setelah kenaikan ini dinilai masih jauh dari harga keekonomian Rp17.200, dinilai moderat dan terjangkau masyarakat.

“Kenaikan Rp10.000 per liter masih jauh dari harga keekonomian,” kata Ketua Komisi VII DPR RI, Sugeng Suparwoto di Jakarta, Rabu (24/8).

Komisi VII juga mendesak pemerintah untuk menambah kuota Pertalite dan Solar, masing-masing menjadi 29 juta kiloliter dan 17,39 juta kiloliter. Rekomendasi ini muncul setelah melihat sisa kuota BBM bersubsidi semakin menipis, dan akan habis sebelum akhir tahun 2022.

Sementara itu, Menteri ESDM, Arifin Tasrif mengatakan bahwa pemerintah masih menghitung kemampuan APBN untuk menambah kuota BBM bersubsidi di semester dua. Pemerintah juga masih menghitung penyesuaian harga BBM.

Selain itu, pengaturan distribusi BBM bersubsidi juga ditarget selesai bulan ini, lewat revisi Perpres nomor 191 tahun 2014.

“Kita mencari skema yang pas dan baik, inflasi kita sekarang 4,9 persen kontribusi energi dalam inflasi ini 1,6 persen karena sektor transportasi yang pergerakannya cukup pesat,” ungkapnya.

Jika benar-benar terjadi, banyak pihak memprediksi kenaikan harga BBM bersubsidi akan mendongkrak tingkat inflasi hingga bertambah mahalnya biaya hidup masyarakat lantaran harga berbagai komoditas ikut naik.(pra/sur)