Warga Mesti Aktif Cek Data

Pengamat Politik Bekasi, Adi Susila.

RADARBEKASI.ID, BEKASI – Setiap warga Kota maupun Kabupaten Bekasi juga bisa memeriksa data dirinya termasuk dalam anggota Parpol. Hal ini penting dilakukan khususnya untuk masyarakat yang tidak pernah sama sekali ikut dalam rekrutmen dan kaderisasi partai.

Pemeriksaan bisa dilakukan melalui laman https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/Cari_nik. sedangkan bagi warga yang keberatan namanya masuk dalam anggota partai politik dalam menyampaikan keberatannya di laman https://helpdesk.kpu.go.id/tanggapan.


Pemeriksaan ini penting lantaran ada sejumlah profesi yang tidak memberikan izin pada setiap orang menjadi anggota atau pengurus Parpol, mulai dari ASN, TNI, Polri, pegawai BUMD, penyelenggara Pemilu, hingga Kepala sampai Perangkat Desa sesuai UU nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.

“Iya betul (penting peran aktif masyarakat), setahu saya KPU sudah membuka akses untuk mengecek data tersebut,” ujar Pengamat Politik dan Pemerintahan, Adi Susila.


Terkait dengan banyaknya penyelenggara Pemilu yang tercatut namanya dalam Sipol di Indonesia dewasa ini, Adi menilai penyelenggara Pemilu termasuk Bawaslu perlu bekerja keras guna memastikan sumber permasalahannya. Termasuk, memastikan tidak ada unsur kesengajaan dari Parpol yang telah mencatut nama petugas penyelenggara Pemilu dan masyarakat umum.

“Ya memang itu harus diselesaikan, Bawaslu bisa menelusuri hal ini agar menjadi jelas dimana permasalahannya, ada nggak unsur kesengajaannya,” tambahnya.

Sementara itu, anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty menginstruksikan Bawaslu provinsi dan Bawaslu kabupaten/kota di seluruh Indonesia untuk mendirikan Posko Pengaduan Masyarakat, mengenai penggunaan data diri sebagai pengurus dan/atau anggota partai politik (parpol). Bawaslu juga mengimbau kepada aparatur sipil negara (ASN) di seluruh kementerian/lembaga dan anggota TNI/Polri untuk memeriksa nama dan nomor induk kependudukan (NIK)-nya.

“Hal tersebut bertujuan untuk memastikan data yang bersangkutan tidak dicatut sebagai anggota atau pengurus yang didaftarkan parpol di dalam Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL),” ungkapnya.

Dijelaskan Lolly, Bawaslu menginisiasi pendirian posko aduan tersebut untuk mencegah terjadinya pelanggaran dan sengketa proses pemilu dalam tahapan pendaftaran parpol, verifikasi, dan penetapan parpol peserta Pemilu 2024. Sebab, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu memerintahkan Bawaslu untuk melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu.

Untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam memeriksa namanya dalam laman infopemilu.kpu.go.id, Bawaslu di daerah juga diinstruksikan agar melakukan sosialisasi dan himbauan kepada seluruh masyarakat untuk memeriksan nama dan data pribadinya apakah terdaftar tanpa izin (dicatut) sebagai anggota maupun sebagai pengurus parpol.

“Adapun pencatutan nama warga sebagai anggota atau kepengurusan parpol merupakan pelanggaran pemilu yang pada ujungnya berpotensi menyebabkan sengketa proses pemilu,” tegasnya.

Misalnya, sambung Lolly, jika ada parpol yang mencatut nama warga sebagai anggota atau pengurusnya, padahal warga yang bersangkutan tidak menjadi anggota atau pengurus, artinya ada salah satu syarat pencalonan parpol peserta pemilu yang dapat terpengaruh hingga tidak memenuhi syarat.

Posko Pengaduan Masyarakat tersebut akan didirikan di 34 Bawaslu provinsi dan 514 Bawaslu kabupaten/kota. Melalui posko itu, Bawaslu akan menerima aduan dan keberatan serta menindaklanjuti jika ada warga yang mendapati nama atau nomor NIK-nya dicatut sebagai anggota maupun pengurus parpol di dalam Sipol pada pendaftaran parpol calon peserta Pemilu 2024.

Selain itu, melalui surat bernomor 272/PM.00.00/K1/08/2022, Bawaslu mengimbau kepada seluruh ASN di seluruh kementerian/lembaga dan anggota TNI/Polri untuk memastikan tidak adanya pencantuman nama pejabat atau pegawai di instansinya terkait sebagai anggota atau pengurus parpol. Jika kemudian ditemukan nama yang seharusnya tidak terdaftar, yang bersangkutan dapat melaporkan hal tersebut kepada Bawaslu, Bawaslu provinsi, Bawaslu kabupaten/kota terdekat.(sur)