RADARBEKASI.ID, BEKASI – Belum adanya regulasi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di Kabupaten Bekasi, mempengaruhi minat investor untuk berinvestasi dalam mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Sepengetahuan kami, ada beberapa investor yang mengurungkan niatnya berinvestasi di Kabupaten Bekasi, karena objek yang dilirik merupakan lahan sawah dilindungi. Oleh sebab itu, menurut kami sangat butuh regulasi terkait penataan ruang untuk menggali potensi PAD,” ujar Kepala Bidang Pengelolaan Pajak Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Bekasi, Jenal Aca.
Selain itu, kata Jenal, sejumlah sektor pajak untuk mendongkrak PAD, akan sulit mencapai target. Salah satunya, larangan pemasangan reklame rokok. Dimana terkait pelarangan iklan rokok, mengurangi potensi PAD sebesar Rp 5 miliar.
Kemudian, adanya pengurangan persentase dalam pemungutan pajak yang awalnya bisa mencapai 15-20 persen, berkurang menjadi 10 persen. Yaitu dari sektor pajak parkir, pajak restoran dan lainnya.
”Jadi memang kami perlu melakukan inovasi untuk menggali potensi PAD. Namun secara regulasi, juga perlu adanya penguatan sebagai jaminan bagi investor,” ucap Jenal.
Sementara itu, Sekretaris Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, Beni Saputra menuturkan, regulasi tentang penataan ruang harus dengan kajian ilmiah. Sehingga, tidak dilihat hanya dari perspektif pertumbuhan ekonomi.
“Kalau ditanya kepada ahli ekonomi, sudah pasti perspektifnya untuk ekonomi saja, begitu juga dengan orang lingkungan. Jadi ada kajian secara ilmiah,” terang Beni.
Diakui Beni, saat ini Pemkab Bekasi belum memiliki Peraturan Daerah (Perda) tentang RDTR.
”Memang Perda RDTR Kabupaten Bekasi belum rampung. Oleh sebab itu, kami lakukan pengendalian perizinan sesuai regulasi, supaya tidak menyalahi dalam pemanfaatan ruang. Tentu hal ini perlu menjadi perhatian bersama, dimana untuk investasi harus jadi prioritas, tanpa merusak aspek lingkungan hidup,” harapnya. (and)
