APBD Murni Diajukan Rp 6,6 Triliun

PEMBANGUNAN PASAR: Sejumlah pekerja berada di lokasi pembangunan Pasar Induk Cibitung, di Jalan Teuku Umar, Cibitung, Kabupaten Bekasi, Selasa (8/11). ARIESANT/RADAR BEKASI

RADARBEKASI.ID, BEKASI – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi, mengajukan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) pada tahun 2023 sebesar Rp 6,6 triliun pada saat rapat paripurna, di Gedung DPRD Kabupaten Bekasi, Selasa (8/11).

“Hari ini (kemarin, Red) ada dua agenda yang kami bahas bersama legislatif. Salah satunya, pengajuan APBD tahun 2023, kemudian Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pasar yang merupakan inisiatif DRPD,” kata Penjabat (Pj) Bupati, Dani Ramdan.


Ia menyampaikan, APBD tahun 2023, menurut Permendagri harus sudah selesai di akhir bulan November 2022 ini. Oleh sebab itu, menurut Dani, pihaknya langsung mengajukan ke DPRD, supaya tidak ada keterlambatan. Sehingga rencana pembangunan tahun depan, bisa terlaksana sesuai perencanaan.

Setelah pengajuan tersebut, nantinya akan ada pembahasan antara Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan Alat Kelengkapan DPRD (AKD), serta Badan Anggaran (Banggar).


“Kami berharap, ini bisa selesai sesuai yang sudah direncanakan,” ucapnya.

Lanjut Dani, terkait usulan Raperda Pasar yang merupakan inisiatif dari DPRD, bertujuan untuk menyelamatkan pasar-pasar tradisional. Dimana saat ini, kemajuan ekonomi begitu pesat. Salah satunya adalah kehadiran pasar modern, serta belanja daring (online).

Dani menyampaikan, adanya Raperda Pasar, dinilai dapat mengendalikan munculnya bangunan-bangunan pasar modern, untuk menjaga identitas pasar tradisional tetap diminati oleh masyarakat, dan pedagangnya bisa lebih sejahtera.

“Keberadaan pasar tradisional harus tetap dijaga. Oleh sebab itu, dengan adanya Peraturan Daerah (Perda), bisa mengendalikan lonjakan pasar modern yang terus menjamur. Setidaknya, Pemkab Bekasi melalui kebijakan, dapat membangun pasar tradisional yang lebih baik dan nyaman bagi pedagang dan pembelinya,” ujar Dani. (and)