RADARBEKASI.ID, BEKASI – Kurikulum Merdeka dinilai oleh sejumlah pihak di Bekasi tidak rumit dan tidak sulit diterapkan. Asalkan, guru mau belajar dan berkembang.
Berdasarkan data yang dihimpun Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bekasi dan Kantor Cabang Dinas (KCD) Pendidikan Wilayah III, total satuan pendidikan yang sudah menerapkan Kurikulum Merdeka sebanyak 472 sekolah.
Rinciannya, SD melalui program Sekolah Penggerak sebanyak 63 sekolah dan mandiri sebanyak 254 sekolah. Sedangkan SMP melalui program Sekolah Penggerak sebanyak 21 sekolah dan mandiri sebanyak 120 sekolah.
Sementara SMA dan SMK rincinya, SMA sebanyak 7 sekolah dan SMK sebanyak 7 sekolah. Masing-masing sudah diterapkan sekolah baik negeri maupun swasta.
Baru-baru ini, DPR dan Pemerintah sepakat untuk tidak mewajibkan penerapan Kurikulum Merdeka di masing-masing sekolah. Kepala Cabang Dinas KCD Wilayah III Asep Sudarsono mengatakan, Kurikulum Merdeka menjadi pilihan sekolah. Namun, dirinya menyayangkan bila sekolah tak menerapkannya.
“Namanya Kurikulum Merdeka, memang sebenarnya dibebaskan untuk penerapannya. Tapi sayang sekali jika sekolah tidak mau mencoba atau menerapkannya,” ujarnya kepada Radar Bekasi, Rabu (28/12).
BACA JUGA: Pemahaman Kepala Madrasah Terkait Kurikulum Merdeka Perlu Diperkuat
Menurut Asep, Kurikulum Merdeka tidak rumit. Justru, kata dia, Kurikulum Merdeka sebuah inovasi dalam pembelajaran.
“Kalau rumit sih tidak ya, justru penerapan Kurikulum Merdeka ini banyak inovasi baru dalam segi pembelajaran. Untuk sarana dan prasarananya juga bisa menggunakan yang sudah ada, jadi tidak rumit menurut saya,” jelasnya.
Dirinya mengaku, segelintir guru merasa kesulitan menerapkan Kurikulum Merdeka karena tidak mau berubah paradigmanya. “Kurikulum Merdeka itu sebenarnya asik, karena banyak inovasi baru yang dikeluarkan. Tapi memang paradigma guru ini yang sulit untuk berubah. Sehingga seolah-olah Kurikulum Merdeka ini terasa sulit untuk diterapkan,” terangnya.
Oleh sebab itu, KCD Pendidikan Wilayah III menyerahkan keputusan sepenuhnya ke sekolah untuk menerapkan Kurikulum Merdeka berdasarkan kesiapannya.
“Keputusan sepenuhnya disesuaikan dengan visi dan misi sekolah saja, jadi mau menerapkan bagus tidak ya sudah sesuai dengan kesiapan sekolah saja,” katanya. Namun KCD Pendidikan Wilayah III tetap mengingatkan kepada seluruh sekolah bahwa implementasi Kurikulum Merdeka tidak rumit.
BACA JUGA: Kepala Kantor Cabang Dinas Pendidikan Bakal Tegur Kepala Sekolah Soal Siswa PTS Susulan
Sementara, Wakil Ketua PGRI I Kota Bekasi Supyanto menjelaskan, penerapan Kurikulum Merdeka tidak berdasarkan paksaan. “Namanya Kurikulum Merdeka, ya sekolah bebas memilih mau menerapkan atau tidaknya,” ucapnya.
Menurut pria yang juga menjabat sebagai Pengawas Gugus 1 SD Kota Bekasi ini menyebut, Kurikulum Merdeka tidak rumit. Justru lebih simpel dan praktis karena banyak inovasi dalam pembelajaran.
Sedangkan, Kepala Seksi Kurikulum dan Guru Tenaga Kependidikan (GTK) SMP Dinas Pendidikan Kota Bekasi Mawardi mengatakan, pihaknya justru tengah melakukan percepatan kepada sekolah dalam penerapan Kurikulum Merdeka.
“Kami melalui Disdik tengah berupaya untuk bisa menerapkan Kurikulum Merdeka ini kepada seluruh sekolah,” jelasnya.
Menurutnya, Kurikulum Merdeka lebih praktis dan efisien. Oleh karena itu, dalam penerapannya tidak sulit. “Kesulitan sih saya rasa tidak ada ya, justru penerapan Kurikulum Merdeka ini lebih mudah, asal guru mau belajar dan berkembang,” tuturnya.
BACA JUGA: MGMP PPKn SMP Kabupaten Bekasi Lanjutkan Program Kerja di Tahun Depan
Ketua Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Bahasa Inggris SMP Kota Bekasi Arief Purnama menyampaikan, berdasarkan Permendikbud No 162 2021, sekolah masih boleh memilih memilih kurikulum.
“Atas keputusan ini sebenarnya memang diantaranya sekolah masih boleh menerapkan Kurikulum 2013, Kurikulum Darurat atau sudah boleh menerapkan Kurikulum Merdeka,” ucapnya.
Dikatakannya, penerapan Kurikulum Merdeka tidak sulit. Menurutnya, kurikulum ini dapat membuat guru lebih mudah untuk belajar dan berkembang.
Terkait keputusan DPR dan Pemerintah sepakat untuk tidak mewajibkan penerapan Kurikulum Merdeka di masing-masing sekolah, kata dia, untuk memberikan kesempatan guru dalam belajar.
“Saya rasa tidak ada kesulitan dan kerumitan, hanya saja mungkin pemerintah menilai bahwa guru atau sekolah masih diberikan kesempatan untuk bisa menerapkan Kurikulum Merdeka ini dengan lebih maksimal,” ucapnya. (dew)
