Berita Bekasi Nomor Satu

Penyaluran Bansos Meleset, Mendesak, Data DTKS Harus Diperbaiki

ILUSTRASI : Warga mengambil pencairan BLT di Kantor Pos, Bekasi Timur, Kota Bekasi, belum lama ini. RAIZA SEPTIANTO/RADAR BEKASI

RADARBEKASI.ID, BEKASI – Penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) di Kota Bekasi dianggap tak tepat sasaran. Pasalnya, banyak warga dengan ekonomi mampu namun masih mendapatkan bantuan dari pemerintah. Untuk itu, perbaikan data warga miskin yang masuk ke dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) mendesak untuk diperbaiki.

Bantuan yang terakhir kemarin adalah Bantuan Langsung Tunai bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (BLT-APBD) Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi. Data penerimanya menuai kritik dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi. Pasalnya, dinilai tak tepat sasaran.

Setidaknya ada 1.018.773 jiwa warga Kota Bekasi tercatat di dalam DTKS, data ini rencananya akan diperbaiki besar-besaran awal tahun 2023. “Harus bisa terkoreksi tuh, kalau datanya itu terkoreksi dengan baik, apapun nanti program terkait dengan BLT, pasti akan tepat sasaran,” kata Anggota Komisi IV DPRD Kota Bekasi, Latu Har Hary.

Data setiap warga yang masuk dalam DTKS hanya perlu dikoreksi secara detail. Diharapkan perbaikan data ini dapat meminimalisir Bansos menyasar warga yang pindah domisili, meninggal dunia, hingga warga yang sudah naik status ekonominya.”Kalau perlu anggarannya kita alokasikan, kita alokasikan. Yang penting datanya itu riil,” tambahnya.

Sementara itu, Dinas Sosial (Dinsos) Kota Bekasi telah merencanakan perbaikan DTKS pada pertengahan bulan Januari 2023. Data yang sudah ada di dalam DTKS akan dikoreksi, termasuk menerima usulan data baru.

Perbaikan data tersebut kata Kepala Dinsos Kota Bekasi, Alexander Zulkarnaen, diharapkan dapat meningkatkan akurasi warga miskin dan rentan miskin. Verifikasi dan validasi dilakukan sesuai perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat saat ini.

“Jadi pertengahan Januari kita pengen cepat, karena fokus kita secara nasional sepakat bahwa kita harus selesaikan data penduduk miskin, atau rentan miskin pada DTKS. Oleh karena itu fokus kita bagaimana data ini akurat,” paparnya.

Ia menyebut anggaran untuk perbaikan data sudah dialokasikan, ia meyakinkan Pemkot sangat terbuka untuk perbaikan data ini. Perbaikan data secara massal akan dilaksanakan dengan menerjunkan 120 pendamping sosial menyisir lingkungan RW, data terbaru ditarget sudah bisa dihasilkan bulan April 2023.

Sedangkan untuk usulan data baru, masyarakat bisa mengajukan ke masing-masing kelurahan untuk diverifikasi dan ditetapkan oleh musyawarah kelurahan, masuk ke dalam DTKS atau tidak.”Kita kerja agak lama karena prinsip kehati-hatian juga, dari Januari, Februari, Maret, April kita harapkan selesai data yang terbaru,” ungkapnya.

Selama proses perbaikan data, ia meminta masyarakat dapat berperan aktif. Selama ini kata Alex, terjadi perubahan data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH), jumlah penerima yang sebelumnya 40 ribu lebih KPM tercatat berkurang jumlahnya menjadi 35 ribu KPM.

Perubahan ini terjadi lantaran KPM mengalami perubahan status ekonomi, sehingga tidak lagi menerima bantuan PKH. (Sur)

Solverwp- WordPress Theme and Plugin