Penanggulangan Kemiskinan Mendesak

Illustrasi

RADARBEKASI.ID, BEKASI – Angka kemiskinan di Kota Bekasi masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah mulai dari pemutakhiran data hingga melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak menekan potensi terjadingan peningkatan kasus.

Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Bekasi, Alexander Zulkarnaen mengatakan, tingkat kemiskinan Kota Bekasi akhir tahun 2022 berdasarkan data yang dikeluarkan oleh BPS sebesar 4,43 persen. Persentase ini setara dengan 137.390 jiwa, dengan garis kemiskinan Rp731.392.


“Dari data BPS yang sudah dikeluarkan mengenai kemiskinan di Kota Bekasi itu 4,43 persen, atau 137.390 jiwa,” katanya, Rabu (25/1).

Alexander belum bisa memastikan angka kemiskinan akhir tahun lalu mengalami peningkatan atau penurunan. Namun, berdasarkan data BPS Kota Bekasi akhir tahun 2021 lalu, jumlah warga miskin tercatat 144,12 ribu jiwa, berkurang sekira 6,7 ribu jiwa.


Terhadap data kemiskinan tersebut, ia menyebut Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi memiliki pekerjaan rumah minimal menjaga jumlahnya tidak meningkat. Selain pemerintah, peran serta masyarakat hingga dunia usaha atau dunia industri dibutuhkan guna menekan angka kemiskinan di Kota Bekasi.

“Itu yang kita jaga (potensi bertambahnya angka kemiskinan). Untuk mengatasi ini dibutuhkan kerjasama dari semua pihak,” ungkapnya.

Data warga miskin kerap menjadi polemik pada momen pendistribusian bantuan dari pemerintah. Terkait dengan hal ini, Alexander menyebut Dinsos Kota Bekasi saat ini tengah bersiap untuk memperbaharui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Data terakhir, jumlah warga miskin dan rentan miskin dalam DTKS mencapai 1.018.773 jiwa. Verifikasi dan validasi data lebih dari 1 juta jiwa ini diprediksi tidak bisa selesai dalam waktu singkat.

Tahapan pelaksanaan perubahan data ini ditarget mulai dilaksanakan pertengahan atau akhir bulan Februari mendatang.

“Maka perlu waktu juga untuk kita melakukan verifikasi dan validasi data yang ada. Kita sedang mempersiapkan personelnya,” tambahnya.

Diketahui saat ini tingkat kemiskinan di Indonesia dilaporkan naik 0,03 persen oleh Badan Pusat Statistik (BPS) 26,16 juta jiwa pada bulan maret, menjadi 26,36 juta jiwa pada September 2022. Sebaliknya, tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Barat dilaporkan turun 0,8 persen, dari 4,05 juta jiwa.

Jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Barat dilaporkan turun 17,36 ribu jiwa dibandingkan periode Maret 2022. Berdasarkan wilayahnya, ada 7,52 persen penduduk miskin di perkotaan, serta 9,75 persen penduduk miskin di pedesaan.

Sebelumnya, permasalahan akurasi data DTKS ini menjadi sorotan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi. Perbaikan data by name by address diminta untuk dilakukan, sehingga tidak lagi menjadi polemik pada pendistribusian bantuan sosial dari pemerintah, baik pusat, provinsi, maupun daerah.

“Kita minta memang pemutakhiran data akhirnya,” kata anggota DPRD Kota Bekasi, Latu Har Hary belum lama ini. (sur)