RADARBEKASI.ID, BEKASI – Kegiatan apel akbar untuk pemekaran yang diinisiasi oleh Panitia Persiapan Pemekaran Kabupaten Bekasi (P3KB) di ALU Center, Jalan CBL Raya, Desa Muara Bakti, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, hanya dihadiri sebagian tamu undangan.
Sementara dari unsur pemerintah, mulai dari tingkat desa sampai kabupaten, tidak tampak ada yang hadir. Termasuk anggota DPRD, mulai tingkat kabupaten maupun provinsi.
“Ini yang namanya perjuangan. Saya bicara perjuangan, tentunya tidak ada target maksimal agar masyarakat berduyun-duyun untuk datang. Karena memang upaya dari panitia akbar ini sudah luar biasa, dengan kondisi cuaca yang ekstrem,” kata Panitia Persiapan Pemekaran Kabupaten Bekasi (P3KB), Sanusi Nasihun, usai kegiatan apel akbar selesai.
Dalam apel akbar ini, Sanusi menegaskan, pihaknya ingin memberikan pesan kesungguhan pejuang Bekasi Utara di dalam Aliansi Utara (ALU) dan P3KB serta seluruh Organisasi Masyarakat (Ormas) yang mendukung proses pemekaran. Tercatat, ada 63 Ormas yang sudah setuju pemekaran dilakukan. Sebab pemekaran itu, jelas untuk kepentingan masyarakat.
“Kami tidak menjadikan jumlah masyarakat yang membludak hadir dalam apel akbar ini, sebab tujuannya bukan untuk konsumsi politik. Akan tetapi kami lebih kepada membulatkan tekad dalam apel akbar ini, untuk kesejahteraan masyarakat,” beber Sanusi.
Ia menjelaskan, apel akbar ini dilakukan untuk menyambut Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Bekasi, yang dijanjikan oleh Penjabat (Pj) Bupati Bekasi, Dani Ramdan, pada saat melakukan pertemuan dengan para tokoh Utara, beberapa waktu lalu. Namun sayangnya, dalam apel akbar ini Pj bupati maupun Ketua DPRD tidak tampak hadir.
“Sudah konfirmasi untuk Ketua DPRD, ada agenda mau umroh, dan beliau sudah komunikasi juga dengan saya, Insya Allah kami sepakat untuk melakukan syukuran rakyat bila SKB itu terbit. Pj bupati belum bisa dikonfirmasi, wakil gubernur terkonfirmasi, bahwa beliau masih menyambut presiden di Bandung,” tuturnya.
Menurut Sanusi, apel akbar yang dilakukan adalah harapan rakyat, dan SKB itu bukan hanya pemenuhan administrasi.
Lanjutnya, ini pesan untuk Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi, provinsi, maupun pusat. Bahwa tidak perlu ada yang ditutup-tutupi dan harus disampaikan secara terbuka, agar yang dicita-citakan untuk kepentingan rakyat, murni tidak ada kepentingan yang lain.
Oleh karena itu, P3KB bersama ALU akan terus bergerak untuk meminta komitmen Pj bupati, sesuai dengan kesepakatan bersama dari dua bulan yang lalu soal SKB.
“Bulan ini kami mengawal keseriusan proses surat permohonan Pj bupati ke gubernur. Alhamdulillah, sudah saya kroscek surat dari Pj bupati ke gubernur telah masuk ke Kemendagri, dan tinggal menunggu hasil. Saya sampaikan, dalam pemekaran ini jangan sampai ada isu-isu yang tidak sesuai dengan keinginan masyarakat,” imbuh Sanusi.
Dalam apel akbar tersebut, beberapa tokoh nampak hadir, seperti mantan Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kabupaten Bekasi, Obing Fachrudin, mantan Ketua DPRD periode 2009-2014, Nuradi, kemudian perwakilan beberapa Ormas. Walaupun sempat diguyur hujan, acara tetap berlangsung sampai selesai sesuai jadwal.
Sayangnya, Pj Bupati Bekasi, Dani Ramdan belum bisa dimintai keterangan mengenai ketidakhadirannya dalam kegiatan apel akbar itu. (pra)
