RADARBEKASI.ID, BEKASI – Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi diingatkan untuk menjaga netralitas menghadapi tahun politik Pemilu 2024 yang beberapa persiapan penyelenggaraan sudah dimulai tahun ini. Pengawasan dapat dilakukan di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atau tempat ASN bekerja.
Pengamat Politik Universitas Islam 45 Bekasi, Adi Susila menyampaikan, bahwa aturan mengenai netralitas ASN sendiri sudah jelas sehingga dalam hal ini hanya dibutuhkan pengawasan dan juga penindakan tegas bagi yang melanggar.
“Menurut saya aturannya sudah jelas tinggal pengawasan dan penindakan yang harus ditegakkan,” ujarnya kepada Radar Bekasi, Selasa (30/5).
Disampaikannya bahwa dalam pengawasan dan penindakan, saat ini perlu dilakukan dengan cepat agar ASN yang melanggar ditindak sesuai dengan aturan yang berlaku. “ASN yang tidak netral cepat diketahui kemudian ditindak sesuai aturan yang ada,” tuturnya.
Adi Susila menilai, terkait politik praktis sendiri seharusnya para ASN sebagai seseorang yang berpendidikan, dapat memahami betul aturan yang ada bahwa keberpihakan dalam politik tidak dibenarkan.”Seharusnya bisa dipahami betul ya, karenakan mereka kaum terdidik,” jelasnya.
Sementara Kepala Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Bekasi, Nadih Arifin menyampaikan, bahwa bagi ASN yang terbukti terlibat politik praktis maka akan ada tindakan berupa sanksi yang diberikan sesuai dengan peraturan yang ada.
“Sanksi dan tindakan pasti ada bagi mereka yang melanggar, yaitu ada dalam PP 94 tahun 2021 tentang disiplin pegawai sebagai ASN. Dalam aturannya nanti akan ditindak sesuai dengan tingkatannya apa berat apa sedang namun memang itu terbukti bersalah,” ucapnya.
Selain itu pihak BKPSDM sendiri telah melakukan sosialisasi terkait netralitas, kepada sejumlah pegawai dan juga sekretaris untuk bisa dipahami dan dipatuhi.
“Kami sudah berikan sosialisasi nya kepada sejumlah pegawai, terkait netralitas jelang pemilu 2024 nanti,” tuturnya.
Namun tidak hanya itu terkait pengawasan juga akan dilakukan secara berjenjang, dimana masing-masing ASN memiliki atasannya masing-masing dan diharapkan bisa saling membantu mengawasi.
“Setiap ASN memiliki atasannya masing-masing, kami harap setiap atasan bisa saling membantu mengawasi agar tidak terjadi politik praktis,” pungkasnya. (dew)
