RADARBEKASI.ID, BEKASI – Polusi udara yang terjadi di DKI Jakarta, turut mempengaruhi kualitas udara di wilayah pesisir Kabupaten Bekasi. Oleh karena itu, penanganan masalah polusi di wilayah Jakarta Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek), jangan hanya mengacu pada pembatasan mobilitas penduduk melalui kebijakan Work From Home (WFH).
Kerusakan alam pun harus turut ditangani, terutama di wilayah pesisir utara Kabupaten Bekasi, yang kondisinya kian memprihatinkan.
Perbaikan kerusakan lingkungan di pesisir utara, menjadi salah satu isu yang didorong Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi dalam rapat koordinasi penanganan polusi di wilayah ibu kota dan sekitarnya.
Rapat yang dikoordinasi oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) ini, melibatkan sejumlah kementerian terkait, dan pemerintah daerah di wilayah Jabodetabek.
“Kami sampaikan, bahwa isu kerusakan alam pun harus turut dijaga, karena ini juga berkaitan dengan polusi yang terjadi. Terutama di pesisir utara, yang kami harapkan bisa ditangani oleh pemerintah pusat,” kata Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bekasi, Dedy Supriyadi, Selasa (22/8).
Menurut dia, persoalan polusi udara di Jabodetabek, harus ditangani secara komprehensif dan berjenjang. Perbaikan kerusakan lingkungan di pesisir utara, dapat menjadi program jangka menengah untuk mencegah polusi udara kembali terjadi.
Kerusakan lingkungan harus menjadi perhatian pemerintah pusat dan kementerian terkait, lantaran pemerintah daerah memiliki kemampuan yang terbatas, baik dari kewenangan maupun anggaran.
“Maka perbaikan di kawasan pesisir utara ini, turut kami suarakan, termasuk penanganan alam, harus dilakukan bersamaan dengan penanganan jangka pendek, seperti halnya WFH,” ujar Dedy.
Sementara itu, ia memastikan, Pemkab Bekasi akan mengikuti arahan terkait pemberlakuan WFH. Hanya saja, penerapan WFH ini masih menunggu kajian dari Kemendagri.
“Jumat lalu, saya sendiri yang mengikuti rapat dengan Kemendagri terkait WFH. Ada sejumlah masukan dari berbagai daerah, namun demikian penerapannya masih menunggu keputusan,” terang Dedy.
Sebagaimana diketahui, dalam beberapa pekan terakhir, polusi udara di DKI Jakarta menjadi pembicaraan hangat di publik. Bagaimana tidak, kondisi udara ibu kota yang dinilai tidak sehat, karena tingginya tingkat pencemaran.
Kondisi ini pun turut menjadi perhatian pemerintah pusat, dengan kembali mewacanakan WFH, dan melibatkan daerah lainnya dalam aglomerasi Jabodetabek, termasuk Kabupaten Bekasi.
Kata Dedy, pihaknya belum bisa memastikan skema teknis dari penerapan WFH. Dinas mana saja yang nantinya akan menjalani WFH.
“Namun yang jelas, WFH ini tidak akan mengganggu proses pelayanan publik,” pungkas Dedy. (and)
