Berita Bekasi Nomor Satu

Pemkab Bekasi Terima 711 Aduan Masyarakat

ILUSTRASI: Petugas Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi melayani warga untuk mengurus dokumen di pos pelayanan Adminduk komplek Ruko Marakash Kelurahan Bahagia Kecamatan Babelan, beberapa waktu lalu. Pemerintah Kabupaten Bekasi menerima 711 aduan dari masyarakat selama 2023. ARIESANT/RADAR BEKASI

RADARBEKASI.ID, BEKASI – Pemerintah Kabupaten Bekasi menerima 711 aduan dari masyarakat selama 2023. Aduan mayoritas terkait infrastruktur, pelayanan publik, dan layanan Perumda PDAM TB.

Jumlah laporan ini tercatat dalam Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional – Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N – LAPOR!). Jumlah tersebut mengalami peningkatan 194 aduan dibandingkan tahun sebelumnya 517 aduan. Meskipun demikian, tindak lanjut dari laporan tahun ini mencapai tingkat yang tinggi, yakni sebesar 97,3 persen.

“Berdasarkan laporan hingga 26 November ini jumlah laporan sebanyak 711 laporan. Sebanyak 505 laporan sudah diselesaikan, 137 laporan sedang diselesaikan dan masih ada 19 laporan yang belum ditindaklanjuti. Jadi rata-rata tindak lanjutnya sudah 97,3 persen,” kata Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi, Informasi, Persandian dan Statistik (Diskominfosantik) Kabupaten Bekasi, Rhamdan Nurul Ikhsan, Kamis (30/11/2023).

Rhamdan mengakui, jumlah laporan tahun ini mengalami peningkatan dibandingkan sebelumnya. Hasil kajian sementara menunjukkan bahwa peningkatan ini disebabkan oleh dua faktor, yakni faktor positif dan negatif.

Pertama, banyaknya keluhan masyarakat terkait kinerja pemerintah daerah. Kedua, meningkatnya tingkat kesadaran masyarakat untuk melaporkan permasalahan.

“Jadi bisa dilihat dari dua sisi, positif dan negatif. Misalkan memang pelayanan di kecamatan yang kurang memadai sehingga diadukan. Tapi ini menjadi masukan bersama. Atau pun tingkat kesadaran masyarakat meningkat,” ucap Rhamdan.

Dari banyaknya laporan yang diterima, Rhamdan menjelaskan bahwa sektor infrastruktur menjadi yang paling tinggi.

Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan mencatat 95 laporan, sementara Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi mencatat 85 laporan.

Meski tinggi, laporan tidak hanya terkait dengan infrastruktur yang dibangun oleh pemerintah daerah. Lebih dari itu, laporan yang diterima berkaitan dengan praktik nakal dari kontraktor perumahan.

BACA JUGA: Pemkab Bekasi Usulkan 13 Raperda

“Disperkimtan itu bukan semata pembangunan tapi misalkan perumahan itu pengembangnya kabur, jadi mengadu ke dinas. Kemudian ada juga permintaan jalan lingkungan tapi memang tidak berkaitan dengan program,” ucap dia.

Selain sektor infrastruktur, keluhan terbanyak lainnya berkaitan dengan persoalan ketenagakerjaan, perhubungan jalan, PDAM dan pendidikan.

“Sedangkan banyak juga kedinasan yang laporannya minim, hanya satu dan dua laporan, seperti Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dan dinas lainnya yang tidak berkaitan dengan pelayanan masyarakat,” ucapnya.

Keluhan masyarakat melalui SP4N-LAPOR! ini, kata dia, telah menjadi instruksi khusus bagi kepala daerah. Oleh karena itu, tahun ini, seluruh laporan yang sejak beberapa tahun lalu tidak ditindaklanjuti akhirnya mendapatkan tindak lanjut.

“Hingga Juni lalu, ada sedikitnya 140 laporan yang sejak 2014 lalu belum ditindaklanjuti. Namun dengan instruksi khusus Pj Bupati, seluruhnya sekarang sudah dituntaskan. Hanya tinggal 19 laporan, itu pun yang masuk tahun ini,” tuturnya.

Sementara itu, Humas Perumda PDAM TB, Fauzi, menyampaikan bahwa pihaknya sering menerima sejumlah aduan. Baik melalui SP4N-LAPOR! maupun media sosial (medsos) lembaganya.

Pihaknya juga aktif memberikan edukasi, antara lain dengan mengajak pelapor untuk berinteraksi lebih lanjut. Setidaknya, pihaknya mendorong pelapor untuk menyebutkan keluhan secara rinci, mencantumkan nomor pelanggan, dan menyebutkan alamat dengan jelas.

“Jadi awalnya hanya aduan semata. Misalnya mengeluhkan pelayanan, namun tidak menyertakan yang dikeluhkan apa,” jelasnya.

BACA JUGA: Perumda Tirta Bhagasasi Gelar Pelatihan Kompetensi Pengadaan Barang dan Jasa

Fauzi menjelaskan bahwa laporan yang sering diterima pihaknya melibatkan berbagai masalah, seperti air keruh, air mati, air kecil, dan kendala terkait nominal tagihan air.

 

“Jadi cara kami awalnya diajak komunikasi dua arah, kemudian disimpulkan keluhannya apa. Lalu disampaikan kepada customer service. Lalu ditindaklanjuti melalui cabang cabang sesuai dengan domisili,” jelasnya.

 

Sementara itu, Pj Bupati Bekasi, Dani Ramdan, mengapresiasi seluruh organisasi perangkat daerah yang sigap menindaklanjuti keluhan. Menurutnya, tindak lanjut laporan merupakan bentuk tanggung jawab terhadap masyarakat.

 

“Sangat penting menindaklanjuti keluhan masyarakat karena sebenarnya itu yang dibutuhkan masyarakat. Apresiasi setingginya bagi seluruh OPD yang menindaklanjuti laporan-laporan yang masuk,” ungkapnya.

Dalam kesempatan terpisah usai menerima penghargaan “Menuju Kabupaten Bekasi Informatif” dari Komisi Informasi Jawa Barat, Dani mengungkapkan, pihaknya menargetkan pada 2024 Kabupaten Bekasi bisa menjadi kabupaten informatif se-Jawa Barat.

“Kita targetkan tahun depan Kabupaten Bekasi masuk kategori Kabupaten Informatif se-Jawa Barat. Untuk mendapatkan penghargaan Kabupaten Informatif, seluruh perangkat daerah, instansi harus responsif dalam membuka informasinya baik melalui SP4N-LAPOR! agar masyarakat Kabupaten Bekasi merasa terlayani dan puas,” ungkap Dani.

Sementara itu, Komisioner Komisi Informasi Jawa Barat, Husni Farhani Mubarak, menyatakan selama setahun terakhir Pemkab Bekasi mengalami peningkatan signifikan dalam pelayanan informasi publik daring. Kinerja tersebut membawa Kabupaten Bekasi meraih penghargaan “Kabupaten Bekasi Menuju Informatif” dari Komisi Informasi Jawa Barat.

“Ini adalah agenda rutin Komisi Informasi Jawa Barat untuk memberikan penilaian keterbukaan informasi pada Kabupaten dan Kota se-Jawa Barat. Tahun ini Kabupaten Bekasi dipimpin Dani Ramdan mengalami peningkatan dalam pelayanan informasi. Dengan motivasi yang tinggi secara penilaian sudah mencapai 81,4 persen melebihi penilaian tahun lalu yang hanya 57,4 persen,” ujar Husni. (and/ris)

GRAFIS

PENGADUAN WARGA DI SP4N – LAPOR!

TOTAL ADUAN

711 laporan (Per 26 November 2023)

Keterangan

Sudah diselesaikan: 505 laporan

Sedang diselesaikan: 137 laporan

Belum ditindaklanjuti: 19 laporan

DOMINASI PERKARA

– Infrastruktur

– Pelayanan publik

– Layanan Perumda PDAM TB

Sumber: Diskominfosantik Kab Bekasi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solverwp- WordPress Theme and Plugin