RADARBEKASI.ID, BEKASI – Kota Bekasi dinilai belum ramah terhadap penyandang disabilitas. Pemkot dinilai belum maksimal dalam menyelenggarakan fasiltas khusus tersebut di banyak sektor, seperti infrastruktur, ketenagakerjaan, ekonomi, olahraga, hingga pendidikan.
Isu terkait dengan perhatian pemerintah kepada penyandang disabilitas ini mencuat beberapa waktu lalu usai penutupan Pesta Olahraga Rumah Autis (PORA) terpaksa dilakukan pelataran halaman stadion. Beberapa kali Dinas Sosial (Dinsos) Kota Bekasi memberikan alat bantu hingga paket sembako bagi penyandang disabilitas di Kota Bekasi. Namun, masih ada berbagai aspek yang belum ramah disabilitas.
Ketua Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) Bekasi, Paini menyampaikan bahwa perhatian pemerintah kepada penyandang disabilitas di Kota Bekasi belum maksimal. Rencana yang sudah dibicarakan terpaksa urung dilaksanakan lantaran pergantian kepala daerah.
Paini berharap kepemimpinan Pj Wali Kota Bekasi bisa membawa dampak positif terkait dengan perhatian pemerintah kepada penyandang disabilitas. Data 2016 lalu, jumlah penyandang disabilitas di Kota Bekasi mencapai 3.600 orang, diprediksi saat ini jumlahnya tidak jauh berbeda.
Jumlah tersebut meliputi penyandang disabilitas sejak lahir, maupun akibat kecelakaan. Diakui, pelatihan wirausaha sudah pernah didapatkan oleh penyandang disabilitas, hanya saja sampai dengan saat ini belum ada bantuan riil dari pemerintah untuk mendukung kemandirian penyandang disabilitas secara ekonomi.
Begitu juga di wilayah ketenagakerjaan, belum ada upaya riil khusus untuk penyandang disabilitas.
“Kalau tidak ada (perhatian) pemerintah, lingkungan yang mempercayai dan memberikan ruang, maka disabilitas akan tetap terbelakang, akan tetap tertinggal,” ungkapnya.
Lebih lanjut ia menyampaikan bahwa mayoritas penyandang disabilitas tidak memiliki pekerjaan tetap. Bagi mereka yang berpendidikan tinggi, kesempatan bekerja sudah terbuka di perusahaan milik daerah maupun swasta.
“Jadi ruang untuk disabilitas itu harus ada, yang punya pendidikan ataupun tidak punya pendidikan. Karena yang tidak punya pendidikan pun butuh makan, butuh tempat tinggal, butuh hidup,” tambahnya.
Rumah singgah penyandang disabilitas yang dikelola Paini telah mengeluarkan hampir 150 orang, setelah mandiri dengan berwirausaha ataupun bekerja di perusahaan milik negara. Saat ini, 17 penyandang disabilitas yang ada di rumah singgah.
Hasil studi banding di beberapa wilayah, pemerintah daerah disebut telah memberikan perhatian terhadap penyandang disabilitas hingga mandiri secara ekonomi.
Kepala Dinsos Kota Bekasi, Alexander Zulkarnain menyampaikan bahwa ada beberapa program yang dijalankan di Kota Bekasi bagi penyandang disabilitas. Diantaranya dengan memberikan perlindungan sosial berupa BPJS dan pelatihan kewirausahaan.
Upaya tersebut dilakukan oleh Pemkot Bekasi, juga bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan Kementerian Sosial (Kemensos). Fokus program-program ini menyasar penyandang disabilitas dengan status ekonomi menengah kebawah.
“Fokus kita adalah penyandang disabilitas yang tidak mampu. Itu lah yang kita rehabilitasi, itu yang kita lindungi, kita berikan jaminan sosial, kita berdayakan mereka,” katanya.
Pada 2024 nanti, ada beberapa program yang akan menyasar penyandang disabilitas, diantaranya adalah pembentukan kelompok wirausaha. Selain itu, terdapat program bantuan permodalan dari Kemensos, dengan program ini penyandang Disabilitas bisa mendapatkan bantuan modal Rp6 juta.
Pada sektor pendidikan, pihaknya akan berkomunikasi dengan Dinas Pendidikan (Disdik) terkait dengan sekolah inklusi.
“Cuma masalahnya yang sekolah autis itu kita memang belum punya, sekolah inklusi itu kita belum punya,” tambahan.
Banyak Pekerjaan Rumah (PR) bagi Pemkot Bekasi untuk merumuskan kota yang ramah disabilitas. Mulai dari sektor infrastruktur seperti trotoar dan jembatan penyebrangan.
“Ini menjadi perhatian saya. Di masa saya menjabat saya ingin Kota Bekasi ramah terhadap disabilitas,” kata Pj Wali Kota Bekasi, Raden Gani Muhammad dalam kegiatan Fokus Group Discussion (FGD) IWO Kota Bekasi.
Selain infrastruktur, regulasi yang dimiliki oleh Kota Bekasi juga belum bisa dijalankan dengan baik. Meskipun demikian, Gani menyebut Pemkot akan berupaya menciptakan kesetaraan bagi penyandang disabilitas.
“Kita harus perjuangkan bahwa hak mereka sama dan mereka setara,” tambahnya. (sur)
