RADARBEKASI.ID, BEKASI – Pemerintah Kabupaten Bekasi melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menggelar Rapat Koordinasi Kesiapsiagaan Bencana sebagai upaya antisipasi jelang pelaksanaan pemungutan suara Pemilu 2024.
Rakor yang berlangsung di Aula Lantai 4, Gedung BPBD Kompleks Pemkab Bekasi, Senin (4/2) juga dihadiri unsur Forkopimda, Camat, beserta KPU dan Bawaslu Kabupaten Bekasi.
Pj Bupati Bekasi, Dani Ramdan menyampaikan Pemkab Bekasi berupaya melakukan langkah antisipasi sekaligus penanganan jika pada saat pelaksanaan Pemilu 2024 di tanggal 14 Februari terjadi bencana. Dengan dihadiri stakeholder terkait, rencana aksi yang disusun ini bisa disempurnakan dengan saran dan masukan lainnya, termasuk dalam hal pengamanan oleh Polres maupun Kodim 0509/Kabupaten Bekasi.
“Tadi ada Pak Kapolres, ada perwakilan dari Pak Dandim, agar rencana aksi ini bisa disempurnakan lagi,” ungkap Dani Ramdan usai memimpin Rakor.
Menurutnya, kesiapsiagaan ini akan terus diupdate sesuai dengan kondisi iklim kedepannya di seluruh wilayah di Kabupaten Bekasi. Sementara jumlah personel dan peralatan mesti terus disiagakan.
“Karena itu ada Forkopimda, selain untuk pengamanan, tapi juga untuk sumberdaya yang bisa digunakan untuk penanggulangan bencana juga kita arahkan. Termasuk PMI dan perusahaan juga akan kita ajak,” jelasnya.
Dani menuturkan, para Camat sudah diinstruksikan untuk terus melihat kesiapan maupun lokasi-lokasi yang rawan agar dapat diantisipasi.
“TPS yang tadi teridentifikasi rawan bencana, masih bisa digeser atau tidak, tentunya dengan persetujuan KPU, lalu cadangan, seperti misalnya angin puting beliung kan sulit diantisipasi, sehingga kalau itu dicanangkan dari sekarang kita sudah siap,” pungkasnya.
BACA JUGA: Pj Bupati Resmikan Gedung Serbaguna Tambun Utara
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bekasi, Muchlis menambahkan merujuk pantauan BMKG siklus iklim Januari – Februari 2024 merupakan musim penghujan maka pihaknya telah melakukan pemetaan dan rencana aksi. Seperti jumlah TPS rawan banjir, langkah antisipasi dan penanganannya, serta titik-titik posko yang akan didirikan.
“Berdasarkan data dari KPU, dari sekitar 8.417 TPS di Kabupaten Bekasi, itu kurang lebih ada 721 TPS, di 65 Desa, 20 Kecamatan yang rawan banjir apabila terjadi hujan dan kiriman dari hulu,” ucapnya.
Tim yang akan disiagakan terdiri dari FPRB, Destana, TNI-Polri, PMI, Relawan, untuk mengisi titik-titik Pos Aju. Ada 6 Pos Aju Utama yang bakal bersiaga di beberapa Kecamatan.
“Kita mendirikan 6 Pos Aju, jadi mungkin bentuknya seperti Rayon satu posko itu untuk mewakili beberapa kecamatan. Kemudian kita dirikan tenda-tenda, berikut peralatan. Jadi kita menyiapkan apabila terjadi banjir dan sebagainya, kita sudah lebih dekat, dibanding kita hanya standby di gedung BPBD,” jelasnya.
BACA JUGA: Pj Bupati Bekasi Resmikan Revitalisasi Areal Makam KH Ma’mun
Pos Aju ini, akan diisi oleh personel dari stakeholder terkait, yang mulai berdiri dari hari sebelum pemilihan, saat pemilihan dan setelah pemilihan. Ada 3 hari petugas berjaga secara bergantian.
“Jadi skenarionya kita buat seperti itu, tadi ada masukan dari Pak Kapolres, bagaimana kalau (harinya) ditambahkan karena ada penghitungan juga di kecamatan yang di atas tanggal 15 Februari, itu akan kita laporkan ke pimpinan bagaimana kalau posko itu waktunya kita perpanjang,” tuturnya. (adv)
