RADARBEKASI.ID, BEKASI – Sampah alat peraga kampanye (APK) di Kabupaten Bekasi masih belum tertangani meskipun pemilihan umum telah berlangsung.
Saat ini, sampah APK itu masih tertampung di kecamatan dan berserakan di jalan pascapenertiban oleh Bawaslu bersama Satpol PP dan pihak terkait, belum lama ini.
Dinas Lingkungan Hidup setempat masih berupaya untuk mengatasi sampak APK. Mengingat sampak APK dilarang dibuang ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sesuai Surat Edaran (SE) Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Nomor 3 Tahun 2024 tertanggal 31 Januari 2024. Surat edaran ditandatangani Menteri LHK Siti Nurbaya dan disampaikan kepada para gubernur, bupati, dan wali kota di seluruh Indonesia.
BACA JUGA: Pemkab Bekasi Bantu Penertiban APK
Pada surat edaran itu, Siti menegaskan bahwa limbah yang berasal dari aktivitas pemilu termasuk dalam kategori limbah spesifik sesuai dengan PP Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Limbah Spesifik, serta termasuk jenis limbah yang muncul secara tidak teratur sesuai dengan UU Nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan limbah.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi, Syafri Donny Sirait, menyatakan terus berkoordinasi dengan berbagai pihak, termasuk Satpol PP, Bawaslu, dan KPU, untuk mengatasi permasalahan sampah APK.
“Saat ini masih terus berkomunikasi dengan beberapa pihak untuk pengelolaan sampahnya. Ada dari Satpol PP, Bawaslu dan juga KPU. Kami bersama-sama untuk menyelesaikannya karena memang kan tidak bisa dibuang ke TPA,” ujarnya.
BACA JUGA: Penertiban APK di Kabupaten Bekasi Timbulkan Masalah
Donny mengungkapkan bahwa solusi yang paling mungkin yakni melibatkan masyarakat dalam pengelolaan kembali sampah tersebut. Terutama karena banyak material yang dapat didaur ulang.
“Paling nantinya kami mencari pihak yang mau mengolah kembali, karena kan ada yang dari kain sama plastik dan memang masih bisa dipakai. Cuma kelanjutannya kami masih mencari,” ucapnya.(and)
