Berita Bekasi Nomor Satu

Dinsos Sisir 89 Ribu Warga Miskin Ekstrem

KUMUH: Pemukiman padat penduduk di kawasan Bantaran Kali Bekasi, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Senin (19/2). Pemerintah menargetkan tahun 2024, warga miskin esktrem 0 persen. RAIZA SEPTIANTO/RADAR BEKASI.

RADARBEKASI.ID, BEKASI – Dinas Sosial (Dinsos) Kota Bekasi siap menyisir puluhan ribu warga berkategori miskin ekstrem. Ini dilakukan agar pemkot memiliki data serta tatacara yang valid dalam menangani kemiskinan ekstrem di kota patriot.

Hal ini juga dilakukan untuk mencapai salah satu tujuan sustainable development goals (SDGs) ini, data warga miskin ekstrem merupakan tulang punggung dalam mengakhiri kemiskinan. Berdasarkan data P3KE Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), ada 163.530 Kepala Keluarga (KK) atau 686.544 jiwa warga miskin ekstrem di Kota Bekasi.

Kepala Dinsos Kota Bekasi, Alexander Zulkarnain menjelaskan saat ini ada sekira 600 ribu jiwa warga miskin dalam data Kemenko PMK, serta 918 ribu jiwa data warga miskin dalam DTKS Kemensos. Untuk data DTKS kata dia, diperbaharui setiap bulan, diajukan oleh pemerintah daerah.

“Data DTKS itu data dari kita yang yang dilaporkan setiap akhir bulan. Kita sandingkan antara data yang ada di Kemenko PMK dan yang ada di Kemensos,” katanya.

BACA JUGA: Warga Miskin Ekstrem Bertambah

Penyandingan data dilakukan antara warga yang tercatat di desil paling bawah atau desil satu P3KE dengan DTKS. Pihaknya meyakini data miskin ekstrim ini adalah warga yang masuk dalam data P3KE dan DTKS, petugas akan memverifikasi dan memvalidasi data tersebut.

Validasi data tersebut dilakukan untuk memperbarui kondisi setiap KK, dengan cara mendatangi alamat masing-masing KK. Seperti perubahan akibat anggota keluarga meninggal dunia, pindah domisili, atau meningkat kesejahteraannya.

“Yang masuk data dua-duanya itu (P3KE dan DTKS) ada 89 ribu jiwa, ini yang mau kita verifikasi dan validasi. Nanti kita sasar sehingga sangat mungkin itu nanti turun lagi,” ucapnya.

Verifikasi dan validasi data tersebut rencananya akan dimulai pada bulan Mei, paling cepat April mendatang. Data tersebut akan menjadi sasaran dari tiap program pemerintah ataupun lembaga, termasuk swasta.

Berbagai program Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi kata dia, bisa digunakan untuk mengentaskan kemiskinan. Seperti pembagian alat bantu disabilitas, bantuan permakanan, Rutilahu, hingga beasiswa pendidikan.
“Saya yakin kalau data itu sudah ada, fokus kita sudah jelas,” tambahnya.

Catatan Radar Bekasi, pemberian bantuan kepada masyarakat miskin kerap dihantui permasalahan data. Validitas data masyarakat miskin membuat bantuan dari pemerintah salah sasaran. (sur)

Solverwp- WordPress Theme and Plugin