RADARBEKASI.ID, BEKASI – Salahsatu tim sukses calon legislatif (Caleg) DPR RI meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) menghentikan sistem informasi rekapitulasi (Sirekap) yang dianggap hasilnya kerap berbeda dengan hasil rekapitulasi di tempat pemungutan suara (TPS).
Aplikasi yang diperuntukkan sebagai alat untuk menghitung dan merangkum hasil suara dalam Pemilu 2024 ini dianggap menyesatkan masyarakat, karena kerap terjadi kesalahan dan berubah-ubah tanpa adanya penjelasan.
“Sirekap ini menyesatkan masyarakat. Kalau memang error, ya tolong ditutup (take down) aplikasi Sirekap itu agar tidak membuat bingung masyarakat,” ujar Munan Supriyanto, Timses Caleg DPR RI, Yolanda Tamara dari PDI Perjuangan.
Perubahan angka perolehan suara di Sirekap dialami langsung oleh Caleg yang dijagokannya. Dimana, perolehan suara Caleg nomor urut empat Dapil Jabar VII, yang mencakup Kabupaten Bekasi, Karawang, dan Purwakarta ini diklaim turun drastis di Sirekap.
“Ketika saya buka pada 16 Februari angkanya 17.478 suara. Kemudian pas saya buka pada 17 Februari tinggal 8.613 suara. Apakah penyelenggara yang hari ini saya nyatakan transparan, karena Sirekap bisa diakses langsung oleh publik. Tapi hari ini ada apa dengan KPU ?,” tukasnya.
“Lebih baik tutup Sirekap itu, nanti kalau penghitungan suara di tingkat kecamatan sudah selesai, angka perolehan suara sudah fix. Silahkan munculin lagi angkanya di Sirekap, kalau sekarang tidak ditutup, bikin gaduh,” sambungnya.
Tak hanya turun secara global perolehan suara jagoannya ini, namun Munan juga mengungkapkan, hasil penghitungan di TPS tak sesuai ketika dimunculkan di website Sirekap milik KPU.
Dirinya mengambil contoh, perolehan suara jagoannya yang berada di TPS 20 Desa Sukadaya, Kecamatan Sukawangi, Kabupaten Bekasi, dari angka 15 berdasarkan C1 kemudian berubah menjadi lima ketika di Sirekap.
“Saya menemukan kejanggalan di TPS 20 Desa Sukadaya, suara Yolanda Tamara yang tercatat dari hasil C1 KPPS itu 15, terus ketika di upload ke Sirekap suara hanya lima. Itu menjadi bukti kekacauan yang memang terjadi di Sirekap,” ungkap pria asal Sukawangi ini.
BACA JUGA: KPU RI Akui Masih Ada 1.223 TPS Alami Kesalahan Data Sirekap
Menyikapi itu, Ketua KPU Kabupaten Bekasi, Ali Rido, tak memungkiri bahwa aplikasi Sirekap yang diterapkan oleh KPU RI guna memberikan kemudahan kepada para penyelenggara ad hoc, baik ditingkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), sampai KPU, memang terjadi kendala. Namun hal itu dapat teratasi setelah berjalan dua hari, pada 20 dan 21 Februari 2024, bahwa Sirekap sudah lebih baik dari sebelumnya.
“Kita berharap bahwa sampai 14 hari kedepan teman-teman PPK melaksanakan pleno tingkat kecamatan bisa terselesaikan sesuai waktu yang ditentukan. Insya Allah Sirekap akan memberikan hasil yang baik, hasil yang efektif bagi kualitas Pemilu, khususnya di Kabupaten Bekasi,” ungkapnya.
Sementara itu, Ketua Bawaslu Kabupaten Bekasi, Akbar Khadafi, enggan berkomentar banyak perihal aplikasi Sirekap yang dinilai menyesatkan masyarakat. Mengingat data perolehan suara para kontestan berubah-ubah. Bahkan, ditemukan ada perolehan suara yang hilang. Alasannya kata Akbar, karena Sirekap merupakan ranahnya KPU dan Bawaslu RI.
“Saya tidak berpendapat pada soal itu, karena ini ranah KPU dan Bawaslu RI,” tukasnya.
Kendati demikian, dirinya menyampaikan, dari hasil pengawasan pada hari pertama pleno rekapitulasi kecamatan, memang ada yang terkendala server dan itu cukup mengganggu jalannya rekapitulasi. Namun gangguan tersebut tidak berjalan lama, karena setelah itu semua kembali berjalan lancar.
“Jadi ketika servernya sedang down atau sibuk, mereka menunggu untuk kemudian lancar kembali. Sejauh ini seluruh kecamatan kita tanyakan masih belum ada keluhan lagi dari server. Jadi saya pikir cukup lancar proses rekapitulasi melalui Sirekap,” katanya. (pra)
