RADARBEKASI.ID, BEKASI – Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi telah mempersiapkan beberapa program untuk menekan angka kemiskinan. Pada saat pandemi Covid-19 lalu, angka kemiskinan di Kota Bekasi melonjak hingga 4,74 persen pada tahun 2021, tahun sebelumnya berada di angka 4,38 persen.
Angka 4,74 persen di tahun 2021 berdasarkan Data Badan Pusat Status (BPS) tersebut setara dengan 144,10 ribu jiwa, persentasenya mengalami berangsur turun pada tahun 2022 menjadi 4,43 persen atau 137,39 ribu jiwa, kemudian menjadi 4,10 persen atau 129,4 ribu jiwa di tahun 2023.
Sementara pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial (Kemensos) ada 1,018 juta jiwa warga miskin hingga rentan miskin di Kota Bekasi. Jumlahnya menurun 100 ribu penduduk pada tahun 2023 kemarin, saat ini berkisar 918 jiwa.
Pergerakan angka-angka ini diklaim sebagai bukti keberhasilan upaya yang telah dilakukan oleh Pemkot Bekasi beberapa tahun terakhir. Diketahui, tahun 2022 lalu Pemkot menggelontorkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat miskin.
“Artinya upaya-upaya untuk penanggulangan kemiskinan berjalan terus, dan alhamdulillah itu masuk kategori berhasil. Besok kita berharap turun terus, kita berharap sampai (di angka) 2,5 persen,” kata Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Bekasi, Alexander Zulkarnain.
Mulai bulan April nanti, Dinsos diketahui akan menyisir 89 ribu data warga miskin di Kota Bekasi untuk dilakukan validasi. Hasilnya, akan menjadi rujukan berbagai program pemerintah, mulai dari perbaikan rumah tidak layak huni, pemberian beasiswa, maupun bantuan-bantuan lain.
Pemkot telah mempersiapkan beberapa program penanganan kemiskinan di tahun ini kata dia, diantaranya adalah Bantuan Langsung Tunai (BLT). Disiapkan anggaran sekira Rp2,6 miliar, setiap KK akan diberi bantuan Rp300 ribu.
“Kita akan memberikan bantuan langsung tunai, dananya Rp2,1 miliar, untuk 6 ribu KK. Kemudian dari kita ada lagi tambahan sekitar Rp500 juta untuk 1.500an KK,” ungkapnya.
Program lainnya, Alexander melanjutkan, yakni pemberian makanan atau bantuan permakanan, pemberian alat bantu bagi penyandang disabilitas, serta penyediaan stok pengaman dalam bentuk bahan pangan untuk warga terdampak bencana sebagai bantalan sosial.
Beberapa jenis bantuan dari Pemkot Bekasi ini, diluar dari berbagai bantuan yang telah diberikan oleh pemerintah pusat seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan lainnya.
Dalam pengentasan kemiskinan ini, ia menyebut berbagai pihak bisa ikut berpartisipasi. Peran serta masyarakat luas seperti badan swasta akan berdampak menekan angka kemiskinan di Kota Bekasi.
“Semua bisa terlibat dalam penanggulangan kemiskinan,” tambahnya. (sur)
