RADARBEKASI.ID, BEKASI – Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi boleh saja berbangga diri dengan beragam penghargaan yang diterima dalam beberapa bulan terakhir. Akan tetapi Pemkot lupa mengomunikasikan kinerja tahunan dalam mewujudkan target pembangunan hingga program unggulannya ke warga.
Indah, Kota Bekasi telah menggaet label sebagai peringkat tiga Kota Terinovatif hingga yang terakhir adalah penghargaan Adipura. Perkembangan pembangunan kota dan Sumbar daya manusianya sangat dipengaruhi oleh langkah Pemda dalam menyelenggarakan pemerintahan.
Sedikit atau banyaknya kemajuan di daerah dapat dilihat oleh masyarakat pada Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LKPD). Laporan ini tidak banyak diketahui oleh publik, lain halnya dengan beragam penghargaan yang diterima oleh Pemda.
Peneliti Institute for Development of Policy and Local Partnership (IDP-LP), Riko Noviantoro, menyampaikan bahwa masyarakat beragam jenis layanan publik dan fasilitasnya dalam kondisi baik dan memuaskan. Hal ini telah dirancang dalam rencana pembangunan atau Jani politik bagi kepala daerah yang dipilih langsung oleh rakyat.
Terkait dengan penghargaan yang ‘menyilaukan’ ini, ia berpendapat bahwa sebagian pejabat hingga kepala daerah haus pujian. Salah satu jalannya adalah dengan meraih penghargaan.
“Kita lebih suka dengan sesuatu yang sifatnya simbolik, padahal esensinya tidak ada. Misal kita dapat penghargaan sebagai kota ramai digital, tapi dalam praktik itu tidak pernah ada,” paparnya, Kamis (18/4/2024).
Ia menyebut label yang disematkan lewat penghargaan ini sebagai ‘kosmetik’. Nampak cantik dari luar, tapi belum tentu mencerminkan kondisi sebenarnya.
“Jadi kita minta Pemerintah Kota Bekasi tidak mengejar sesuatu yang sifatnya kosmetik,” ungkapnya.
Terpisah Anggota DPRD Kota Bekasi, Heri Purnomo menyampaikan bahwa ada beberapa hal yang mesti ditingkatkan oleh Pemerintah Kota Bekasi. Mulai dari capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) hingga berbagai pelayanan publik seperti di sektor kesehatan dan pendidikan.
Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang disusun pada saat kepemimpinan wali kota dan wakil wali kota definitif, target satu puskesmas satu kelurahan belum tercapai, pemerataan pendidikan juga belum bisa direalisasikan.
Terutama pendidikan, ketidak merataan fasilitas pendidikan negeri sangat dirasakan oleh masyarakat di Daerah Pemilihan (Dapil)nya, Kecamatan Pondok Melati. Dimana hanya ada satu SMP negeri.
“Lalu di sektor pendidikan, seperti yang sering saya sampaikan, terjadi ketimpangan, ketidakadilan. Pemerataan pendidikan,” katanya.
Target pembangunan Kota Bekasi menjadi pekerjaan rumah bagi kepala daerah dan setiap OPD untuk diselesaikan. Ia berharap Pj Wali Kota Bekasi secara berkala mengevaluasi kinerja perangkatnya.
Ia meminta Pemkot tidak ‘silau’ dengan berbagai penghargaan yang diterima. Ia mengingatkan bahwa DPRD Kota Bekasi telah menyusun beberapa Peraturan Daerah (Perda) untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat hingga pendapatan asli daerah.
“Jangan hanya membanggakan penghargaan-penghargaan, toh bukan itu yang dicari masyarakat,” tambahnya.
Berdasarkan keterangan resmi Pemkot Bekasi akhir tahun kemarin, Kota Bekasi menerima berbagai penghargaan bergensi, wujud dari kemajuan pembangunan.
Di antaranya adalah peringkat tiga kota Terinovatif pada ajang Innovative Government Award tahun 2023, predikat kualitas tertinggi zona hijau kategori A dengan nilai 91,86 dalam hal kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik, peringkat 2 Kota Toleran, tercapainya Universal Health Coverage (UHC) 100 persen, sertifikat Kota Bebas Frambusia tahun 2023, dan penghargaan Adipura. (sur)
