RADARBEKASI.ID, BEKASI -Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi mencatat sebanyak 2.900 anak usia di bawah lima tahun (balita) mengalami stunting. Diperlukan upaya kolaborasi sejumlah pihak untuk menurunkan prevalensi tengkes tersebut.
Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Bekasi, Alamsyah, mengatakan 2.900 anak mengalami stunting dari total 245 ribu anak di Kabupaten Bekasi. Secara persentase, jumlah anak yang mengalami stunting sekitar 1,4 persen.
“Data riil menunjukkan ada 2.900 anak dari total 245.000 balita, jadi kurang lebih 1,4 persen yang mengalami stunting,” kata Alamsyah, Rabu (12/6).
BACA JUGA: Pemkab Bekasi Helat Kick Off Gerakan Intervensi Serentak Pencegahan Stunting
Alamsyah menjelaskan, saat ini seluruh jajaran sedang turun ke lapangan, baik dalam memberikan bantuan maupun memantau kegiatan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) bersama pihak kecamatan, desa, dan lurah.
“Penekanan stunting ini dilakukan seluruh jajaran. Setidaknya kegiatan di 2.439 posyandu yang ada kami pantau supaya jelas data yang mengalami stunting,” ucapnya.
Saat ini jumlah anak yang mengalami stunting naik empat persen. Jajaran Dinkes turun ke lapangan untuk melakukan intervensi agar percepatan penurunan stunting dapat tercapai.
“Jadi, saat turun ke lapangan memberikan bantuan, kami juga melakukan validasi data. Karena harus dicek kembali datanya seperti apa, supaya penekanan stunting bisa lebih baik,” ujarnya.
Dalam program penekanan stunting, Alamsyah menegaskan bahwa ini bukan hanya tanggung jawab Dinas Kesehatan, tetapi juga membutuhkan upaya dari perangkat daerah lain.
BACA JUGA: Angka Stunting di Kabupaten Bekasi Naik Empat Persen
“Bukan hanya Dinas Kesehatan, tapi juga dari Disdik maupun kementerian. Kan stunting ini bukan hanya dari anaknya, tapi juga ibu hamil, calon pengantin, hingga remaja putri yang secara sensitif itu terkait pendidikan,” tuturnya.
Alamsyah mengakui, memang edukasi masih rendah. Salah satunya terkait kebiasaan buang air besar yang tidak bersih atau masih dilakukan di luar atau di empang.
“Ketika buang air besar sembarangan, ada kemungkinan mereka diare berulang. Kemudian di lingkungan, banyak rumah yang belum layak huni bisa menyebabkan penyakit berulang,” ujarnya.
“Kami menemukan kesadaran memperoleh imunisasi masih rendah. Banyak orang tua yang belum menganggap imunisasi itu penting untuk anaknya. Sehingga anaknya memiliki imunisasi rendah, daya tahan tubuh kurang, akhirnya menyebabkan penyakit berulang dan status gizi turun,” jelasnya.
BACA JUGA: Lacak Stunting Lewat Penimbangan Balita Serentak
Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bekasi, Nurchaidir, menuturkan bahwa pada awal Juli pihaknya akan melakukan aksi dengan membedah kawasan permukiman di wilayah Desa Sukajaya, Kecamatan Cibitung.
Dia mengatakan bahwa nantinya kawasan permukiman tersebut akan diperbaiki jalan lingkungannya, drainase, dan dibangun pula sistem pengelolaan air limbah domestik sekitar (SPALDS) sebanyak 56 titik.
“Jadi kami membantu dari aspek infrastrukturnya. Selain membuat lingkungan lebih indah dan bersih, untuk buang air besar ada SPALDS. Anggarannya juga kami ajukan ke Provinsi Jawa Barat. Alhamdulillah, tahun ini satu kawasan permukiman bisa terealisasi,” ucapnya.
Selain itu, tahun ini Nurchaidir menyampaikan bahwa pihaknya juga membangun sebanyak 724 SPALDS yang berasal dari APBD Kabupaten Bekasi dan sebanyak 702 SPALDS bantuan dari pemerintah pusat.
“Kami benahi lingkungan dari aspek infrastruktur. Dan untuk mengurangi buang air besar sembarangan kami bangun 1.426 titik SPALDS yang anggarannya dari pemerintah daerah dan pusat,” jelasnya. (and)
