RADARBEKASI.ID, BEKASI – Masyarakat diminta ikut mengawasi proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) agar sesuai dengan ketentuan yang diatur. Ya, meskipun pendaftaran telah usai pada 3 Juli kemarin, namun masih ada ribuan kuota yang belum terisi.

Kuota untuk tingkat SD tersisa 8.951 dan SMP sebanyak 60. Dari total kuota sebanyak 25.236 bangku yang diperebutkan, calon siswa SD yang lolos seleksi tercatat sebanyak 16.285.

Sementara di tingkat SMP, dari total kuota 8.006 bangku yang diperebutkan, calon siswa yang lolos seleksi tercatat sebanyak 7.946.

Sekretaris Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Kota Bekasi, Ayung Sardi Dauly menyampaikan bahwa pihaknya akan terus melakukan monitoring. Sampai dengan hari pertama daftar ulang kemarin, ia menyampaikan bahwa Disdik Kota Bekasi masih berkomitmen dengan aturan yang telah disusun.

Sejumlah hal yang akan diawasi adalah penambahan siswa di luar proses seleksi, tambal sulam dari kekosongan bangku akibat calon siswa tidak mendaftar ulang, serta memastikan tidak ada pungutan uang pada proses daftar ulang di setiap sekolah negeri sesuai dengan janji pemerintah. Monitoring dilakukan oleh tim yang telah dibentuk di tiap rayon.

BACA JUGA: Hasil PPDB Tahap Kedua SMA dan SMK Diumumkan 5 Juli 2024

“Kita akan monitoring, kita akan minta laporan dari teman-teman wilayah juga yang melakukan itu siapa, bukti-buktinya juga, nanti akan kita laporkan ke KPK,” katanya.

Lebih lanjut, Ayung mengaku telah menerima sejumlah laporan terkait dengan upaya sejumlah pihak memasukkan siswa di luar jalur seleksi, hingga jual beli kursi. Pengawasan dilakukan untuk memastikan hal itu tidak terjadi, serta untuk mengumpulkan bukti-bukti.

Ia berharap kepada masyarakat Kota Bekasi untuk memaksakan diri masuk di sekolah negeri, serta memilih sekolah swasta sebagai alternatif. Pasalnya, pemerintah kota telah berkomitmen untuk memberikan bantuan kepada siswa miskin yang terdaftar di DTKS, yang tidak lolos seleksi di sekolah negeri.

“Jadi ingin kita sampaikan kepada masyarakat yang memang tidak diterima di sekolah negeri untuk memilih sekolah swasta. Jangan lagi mau dijanji-janjikan, nanti kasian apalagi kalau yang menjanjikan itu harus minta uang,” ucapnya.

Jika didapati hal itu dilakukan oleh pejabat pemerintah atau anggota DPRD, akan dilaporkan ke KPK. Sementara jika dilakukan oleh oknum masyarakat, maka akan dilaporkan ke Satgas Saber Pungli.

“Sampai dengan hari ini kepala sekolah dan ketua PPDB, pak Sekdis itu masih komitmen,” tambahnya.

Terkait dengan banyaknya sisa kuota di SD negeri, Ayung menyadari bahwa sosialisasi PPDB kurang masif. Sehingga banyak masyarakat yang tidak memiliki akun akibat tidak mendaftar di masa pra pendaftaran.

BACA JUGA: PPDB Jabar Tercoreng, Plt Kepala Sekolah di Kota Bekasi Jual Formulir PPDB

Tahun ini, diketahui sejumlah sekolah swasta ikut dalam proses PPDB.

Sementara itu Sekretaris Disdik Kota Bekasi, Warsim Suryana, menyampaikan bahwa pelaksanaan PPDB hingga akhir masa pendaftaran berlangsung dengan baik. Meskipun, ia menyadari ada ketidakpuasan yang disampaikan oleh masyarakat selama proses pendaftaran.

Ia juga memastikan tidak ada tindak kecurangan seperti memindahkan titik koordinat siswa, penggunaan surat keterangan domisili, hingga perubahan KK.

“Itu pasti ada plus minusnya (masih ada yang tidak puas). Yang jelas secara sistem kami sudah benar, kami sudah betul sesuai regulasi, dan sistem pun saya pastikan tidak ada yang main-main,” paparnya.

Terkait dengan adanya calon siswa dengan jarak paling dekat 20 meter dalam website PPDB, Warsim memastikan kebenarannya di lapangan. Bahkan kata dia, sempat terdapat siswa dengan skor jarak 15 meter yang digagalkan pendaftarannya lantaran kesalahan dalam menentukan titik koordinat, akhirnya diverifikasi ulang.

Kecurigaan tersebut didasari oleh ketentuan jarak paling dekat berkisar 17 meter dari tiang bendera sekolah menuju ke luar area sekolah. “Itu titik koordinatnya diambil dari tiang bendera,” ucapnya.

BACA JUGA: DPRD Kota Bekasi Kawal Langsung PPDB

Ia mengingatkan kepada calon siswa yang telah lolos seleksi untuk memanfaatkan waktu daftar ulang hingga hari ini, Jumat (5/7). Jika tidak, maka calon siswa tersebut dianggap mengundurkan diri.

Warsim juga meminta kepada calon siswa yang tidak diterima di sekolah negeri untuk mencari alternatif sekolah swasta.

Sementara terkait dengan sisa kuota, Warsim menyebut animo pendaftar sangat bergantung pada letak sekolah. Sejumlah sekolah di lingkungan padat penduduk dipastikan telah terpenuhi kuotanya, sebaliknya terjadi pada sekolah yang terletak jauh dari permukiman padat penduduk ataupun sekolah yang berada di perbatasan.

Sementara untuk tingkat SD, Warsim juga menyampaikan bahwa orangtua siswa saat ini cenderung memilih sekolah swasta. Siswa kuota ini akan dipetakan berada di sekolah mana saja, kedepan bisa digunakan untuk menyisir anak putus sekolah di sekitar area sekolah.

“Itu nanti kita petakan, karena itu kan laporan keseluruhan ya, secara global. Nanti dilihat di sekolah-sekolah mana dan daerah mana, tentunya ada yang memang kurang, ada yang lebih (banyak pendaftarnya),” tambahnya. (sur)

* Tahap 1:
– SD
Kuota: 4.641
Lolos seleksi: 444
Daftar ulang: 439
Sisa kuota: 4.202

– SMP
Kuota: 6.528
Lolos seleksi: 5.628
Daftar ulang: 5.592
Sisa kuota: 936

* Tahap 2:
– SD
Kuota: 25.236
Lolos seleksi: 16.285
Sisa kuota: 8.951

– SMP
Kuota: 8.006
Lolos seleksi: 7.946
Sisa kuota: 60

*Total bangku kosong:
– SD: 8.951
– SMP: 60

* Faktor:
– Sekolah berada di wilayah tidak padat penduduk atau di wilayah perbatasan
– Sekolah swasta jadi puluhan orangtua siswa tingkat SD